Daily archives: 27 April 2022

2 posts

ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Jean Alvita Belinda Putri

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan pesat teknologi semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sosial media menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan teknologi yang membantu manusia untuk saling berinteraksi. Selain untuk meningkatkan komunikasi, sosial media juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai media untuk menyuarakan demokrasi. Seiring dengan perkembangannya, sosial media tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kini, sosial media sering menjadi wadah untuk saling menghina, menyebarkan ujaran kebencian, memberitakan berita bohong (hoax), melakukan penipuan dan lain sebagainya. Supaya terhindarkan dari terjadinya dampak buruk yang dapat merugikan publik serta menyeimbangkan kepentingan manusia dalam dunia maya tersebut, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup etika dan pembatasan untuk berinteraksi di dunia maya salah satu nya ialah dengan adanya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 Cancel culture adalah sebuah budaya dimana publik melalui media sosial melakukan pemboikotan kepada individu tertentu yang memiliki tingkat popularitas karena hal-hal tertentu yang dinilai buruk oleh masyarakat seperti rasisme dan etnis; pelecehan seksual; dan ujaran kebencian terhadap wanita, identitas gender non-biner, transphobia.[1] Publik menganggap bahwa cancel culture ditujukan untuk memperkuat atau memberlakukan norma-norma yang menetapkan cara bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat[2] seperti yang terjadi dalam fenomena cancel culture pada aksi “Black Lives Matter” atau “Stop Asian Hate”.  Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School mengatakan bahwa strategi cancel culture ini pada umumnya menggunakan sosial media untuk mempermalukan seseorang dengan maksud memberikan hukuman dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari membatasi akses ke platform publik, merusak reputasi seseorang, dan mengakhiri karir seseorang hingga menghasut untuk melakukan penuntutan secara hukum.[3]

Contoh faktual dari aksi cancel culture ini pernah dialami oleh salah seorang Youtuber ternama James Charles. James Charles merupakan seorang beauty Youtuber yang memiliki lebih dari 25.5 juta subscribers diboikot massa pada April 2021 karena tindakannya mengirimkan pesan yang mengandung unsur seksual kepada dua anak laki-laki dibawah umur.[4] Hal tersebut memunculkan berbagai kemarahan dan kritik dari para penggemar James Charles. Akibat dari aksi cancel culture tersebut, Morphe selaku perusahaan tata rias yang mempekerjakan James sejak 2016 memutuskan hubungan kerja dengan sang YouTuber usai mencuatnya boikot massal yang dialami oleh James.[5] Di Indonesia sendiri kasus cancel culture juga pernah menimpa salah satu perusahaan start-up terbesar yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih kerap disebut Gojek Indonesia. Pada tahun 2018, tagar #UninstallGojek sempat menjadi tranding dalam platform Twitter usai seorang Vice President Operations and Business Development dari Gojek Indonesia mengunggah postingan mengenai dukungannya terhadap komunitas LGBT.[6]

            Pada umumnya, bentuk daripada cancel culture serupa dengan tindakan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.[7] Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih mencampuradukan konsep cancel culture dengan konsep ujaran kebencian  (hate speech) ke dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.[8] Suatu fenomena cancel culture akan berubah menjadi sebuah ujaran kebencian (hate speech) apabila unsur delik dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terpenuhi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu perkara ujaran kebencian (hate speech) berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut, disebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian (hate speech) diantaranya: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran Berita Bohong, dan segala tindakan yang mempunyai tujuan atau dapat berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.[9]

            Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE termasuk ke dalam unsur delik aduan. Delik aduan dapat diartikan bahwa untuk dapat melakukan proses hukum dibutuhkan adanya pengaduan.[10] Setidaknya terdapat 3 (tiga) kejahatan yang termasuk kedalam kualifikasi delik aduan dalam KUHP yaitu bab XVI KUHP tentang penghinaan; kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengandaman serta penggelapan; dan kejahatan terhadap kesusilaan.[11] Sebuah fenomena cancel culture dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi unsur delik yang di persangkakan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Setiap orang: individu yang menjadi penyebar/sumber dapat menjadi tersangka/terdakwa apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
  2. Dengan Sengaja dan tanpa hak: unsur ini harus dibuktikan dengan kepada siapa saja penyebar memberitahukan informasi/dokumen elektronik dan atas dasar tujuan apa yang dituju;
  3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: unsur ini terpenuhi apabila informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak;
  4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: unsur ini pada dasarnya harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut oleh bantuan ahli bahasa dalam pembuktiannya. [12]

            Pada dasarnya, fenomena cancel culture merupakan cikal bakal dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri adalah tindakan pelaksanaan hak berdasarkan kehendak diri sendiri secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkaitan.[13] Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, cancel culture dapat menjadi bentuk kontrol dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Tidak hanya norma hukum yang bekerja, fenomena cancel culture dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan yang juga berfungsi sebagai penentu perubahan sikap serta perilaku seseorang dengan mengedepankan moralitas.[14] Akan tetapi, perlu adanya limitasi terhadap perilaku cancel culture tersebut. Bentuk limitasi seperti minimal umur untuk dapat mendaftar akun sosial media, pembatasan terhadap konten-konten yang diunggah ke sosial media, pengisian data diri dan proteksi akun.

Advancing Lifestyle and Virtual Reality Artikel

Implikasi Budaya Cancel Culture terhadap Nama Baik Individu Berdasarkan Undang-Undang …

 ilustrasi : Unsplash.com

Oleh: Muhammad Ardiansyah Arifin

Data adalah aset penting bagi masyarakat karena setiap orang umumnya memiliki informasi yang tidak ingin diketahui umum. Contohnya seperti nomor kartu kredit, nomor Personal Identification Number (PIN), dan riwayat penyakit. Pada esai ini, penulis akan menjawab pertanyaan tentang kondisi perlindungan data di Indonesia yang dibahas dari peraturan yang sudah ada, institusi, dan prospek masa depan perlindungan data di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Perkeminfo PDPSE), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[1] Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.[2]

Indonesia memiliki instrumen hukum yang relevan terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, adanya jaminan konstitusional yang tertulis pada UUD 1945 amandemen 2002 dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi….. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman….. Yang merupakan hak asasi”. Kedua, dalam Undang-Undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat Pasal 32 yang tertulis “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya rahasia informasi yang terdapat dalam surat maupun sarana elektronik tidak dapat dicabut kerahasiaannya kecuali atas putusan hakim atau dengan otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3] Ketiga, secara khusus Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang mana penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data tersebut, harus dihapus apabila diminta oleh pemilik data pribadi atas penetapan peradilan, dan/atau apabila data yang disimpan oleh penyedia sistem elektronik sudah tidak relevan.[4]

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ITE, Perkominfo PDPSE melakukan perlindungan terhadap data pribadi dalam segi penyelenggaraan sistem perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengolahan dan penganalisisan, pemusnahan, dan penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, serta akses data.[5] Sejauh ini pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi hanya dapat dihukum dengan sanksi administratif oleh pemerintah sesuai dengan Perkeminfo PDPSE Pasal 36 yang sanksinya berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan pengumuman situs jaringan. Sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan litigasi oleh masyarakat yang dirugikan karena masyarakat dapat menuntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH).[6]

Peraturan-peraturan yang ada kurang dapat memenuhi kebutuhan dan kurang komprehensif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin maju berkaitan dengan naiknya keberhargaan data untuk para penyedia jasa, maupun institusi lain sebagai bahan untuk berkomunikasi dan melakukan evaluasi terhadap pelanggan.[7] Akibatnya, peraturan komprehensif khusus untuk perlindungan data diperlukan di Indonesia. Sebagai perbandingan di Uni Eropa terdapat peraturan khusus tentang perlindungan data yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). Menurut GDPR Pasal 4 ayat (1), secara ringkas data pribadi adalah segala informasi yang dapat membuat perseorangan teridentifikasi atau tentang orang yang teridentifikasi. Contohnya seperti alamat IP dan cookies internet.[8] GDPR ini merupakan turunan dari Pasal 8(1) European Convention on Human Rights (ECHR) yang menjamin kehidupan keluarga dan pribadi setiap orang, termasuk menjamin akses file orang tersebut walaupun menjadi rahasia negara (Leander v. Sweden).[9]

Sedangkan di Amerika Serikat terdapat juga peraturan perihal perlindungan data pribadi. Namun, tidak seperti Uni Eropa karena peraturan-peraturan tersebut tidak terkodifikasi secara federal.[10] Misalnya, di Negara Bagian California terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen (CCPA), dan di Negara Bagian New York terdapat Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (SHIELD Act). Secara ringkas perlindungan terhadap data pribadi di Amerika Serikat ada tujuh. Yaitu hak untuk diberitahu tentang pengumpulan data, hak subjek data untuk mengakses data, hak subjek data untuk memperbaiki data, hak untuk subjek data dalam menolak proses data, hak untuk dijaga kegunaan datanya walaupun dipindahkan tempat penyimpanannya, dan hak untuk menolak datanya digunakan oleh penyimpan data.[11] Perlindungan data di Amerika Serikat memiliki sumber dari Federal Privacy Act 1974 yang mendefinisikan ‘informasi pribadi’ secara luas,[12]  dan tidak mencangkup informasi yang sebelumnya pernah disebarkan ke public (FDIC v. Dye, Lee v. Dearment, etc.).[13]

Untuk institusi di Indonesia yang menangani penyalahgunaan data belum ada secara khusus. Penanganan masih dibebankan melalui kepolisian dan penuntutan perdata melalui pengadilan umum, bahkan dari pengadilan sendiri pernah secara tidak sengaja melanggar perlindungan data pribadi berdasarkan kasus yang terjadi di Aceh.[14] Sedangkan untuk implementasi, sampai 2018 baru ada satu perkara gugatan di pengadilan Indonesia tentang penyalahgunaan data pribadi.[15] Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan pentingnya data pribadi. Pemerintah tidak tinggal diam dalam kasus data pribadi. Sampai saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahap promulgasi. Berdasarkan versi Januari 2020, Rumusan Undang-Undang ini adalah sebuah kemajuan di Indonesia karena perlindungan data pribadi akan semakin komprehensif. RUU Perlindungan data pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020 memperluas proteksi jenis data pribadi dengan membagi jenis data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi spesifik dalam Pasal 3(1) RUU PDP, memperjelas hak-hak pemilik data pribadi di BAB III Pasal 4-16 RUU PDP, dan lebih tegas terhadap pelanggaran dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda maksimal miliaran rupiah di antara kemajuan-kemajuan lainnya seperti yang tertulis di BAB XIII Pasal 61-69 RUU PDP, dimana denda tertinggi bisa mencapai 70 miliar rupiah di Pasal 61(3) RUU PDP untuk penggunaan data pribadi secara melawan hukum yang bukan milik pengguna.[16]

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih kurang tegas, dan kurang komprehensif dibandingkan dengan GDPR maupun peraturan di Amerika Serikat, serta kurang memadainya institusi dan implementasi yang ada karena kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia.

Artikel Media & Telecommunications

Urgensi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan …