Media & Telecommunications

5 posts

 ilustrasi : Unsplash.com

Oleh: Muhammad Ardiansyah Arifin

Data adalah aset penting bagi masyarakat karena setiap orang umumnya memiliki informasi yang tidak ingin diketahui umum. Contohnya seperti nomor kartu kredit, nomor Personal Identification Number (PIN), dan riwayat penyakit. Pada esai ini, penulis akan menjawab pertanyaan tentang kondisi perlindungan data di Indonesia yang dibahas dari peraturan yang sudah ada, institusi, dan prospek masa depan perlindungan data di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Perkeminfo PDPSE), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[1] Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.[2]

Indonesia memiliki instrumen hukum yang relevan terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, adanya jaminan konstitusional yang tertulis pada UUD 1945 amandemen 2002 dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi….. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman….. Yang merupakan hak asasi”. Kedua, dalam Undang-Undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat Pasal 32 yang tertulis “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya rahasia informasi yang terdapat dalam surat maupun sarana elektronik tidak dapat dicabut kerahasiaannya kecuali atas putusan hakim atau dengan otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3] Ketiga, secara khusus Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang mana penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data tersebut, harus dihapus apabila diminta oleh pemilik data pribadi atas penetapan peradilan, dan/atau apabila data yang disimpan oleh penyedia sistem elektronik sudah tidak relevan.[4]

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ITE, Perkominfo PDPSE melakukan perlindungan terhadap data pribadi dalam segi penyelenggaraan sistem perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengolahan dan penganalisisan, pemusnahan, dan penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, serta akses data.[5] Sejauh ini pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi hanya dapat dihukum dengan sanksi administratif oleh pemerintah sesuai dengan Perkeminfo PDPSE Pasal 36 yang sanksinya berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan pengumuman situs jaringan. Sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan litigasi oleh masyarakat yang dirugikan karena masyarakat dapat menuntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH).[6]

Peraturan-peraturan yang ada kurang dapat memenuhi kebutuhan dan kurang komprehensif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin maju berkaitan dengan naiknya keberhargaan data untuk para penyedia jasa, maupun institusi lain sebagai bahan untuk berkomunikasi dan melakukan evaluasi terhadap pelanggan.[7] Akibatnya, peraturan komprehensif khusus untuk perlindungan data diperlukan di Indonesia. Sebagai perbandingan di Uni Eropa terdapat peraturan khusus tentang perlindungan data yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). Menurut GDPR Pasal 4 ayat (1), secara ringkas data pribadi adalah segala informasi yang dapat membuat perseorangan teridentifikasi atau tentang orang yang teridentifikasi. Contohnya seperti alamat IP dan cookies internet.[8] GDPR ini merupakan turunan dari Pasal 8(1) European Convention on Human Rights (ECHR) yang menjamin kehidupan keluarga dan pribadi setiap orang, termasuk menjamin akses file orang tersebut walaupun menjadi rahasia negara (Leander v. Sweden).[9]

Sedangkan di Amerika Serikat terdapat juga peraturan perihal perlindungan data pribadi. Namun, tidak seperti Uni Eropa karena peraturan-peraturan tersebut tidak terkodifikasi secara federal.[10] Misalnya, di Negara Bagian California terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen (CCPA), dan di Negara Bagian New York terdapat Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (SHIELD Act). Secara ringkas perlindungan terhadap data pribadi di Amerika Serikat ada tujuh. Yaitu hak untuk diberitahu tentang pengumpulan data, hak subjek data untuk mengakses data, hak subjek data untuk memperbaiki data, hak untuk subjek data dalam menolak proses data, hak untuk dijaga kegunaan datanya walaupun dipindahkan tempat penyimpanannya, dan hak untuk menolak datanya digunakan oleh penyimpan data.[11] Perlindungan data di Amerika Serikat memiliki sumber dari Federal Privacy Act 1974 yang mendefinisikan ‘informasi pribadi’ secara luas,[12]  dan tidak mencangkup informasi yang sebelumnya pernah disebarkan ke public (FDIC v. Dye, Lee v. Dearment, etc.).[13]

Untuk institusi di Indonesia yang menangani penyalahgunaan data belum ada secara khusus. Penanganan masih dibebankan melalui kepolisian dan penuntutan perdata melalui pengadilan umum, bahkan dari pengadilan sendiri pernah secara tidak sengaja melanggar perlindungan data pribadi berdasarkan kasus yang terjadi di Aceh.[14] Sedangkan untuk implementasi, sampai 2018 baru ada satu perkara gugatan di pengadilan Indonesia tentang penyalahgunaan data pribadi.[15] Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan pentingnya data pribadi. Pemerintah tidak tinggal diam dalam kasus data pribadi. Sampai saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahap promulgasi. Berdasarkan versi Januari 2020, Rumusan Undang-Undang ini adalah sebuah kemajuan di Indonesia karena perlindungan data pribadi akan semakin komprehensif. RUU Perlindungan data pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020 memperluas proteksi jenis data pribadi dengan membagi jenis data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi spesifik dalam Pasal 3(1) RUU PDP, memperjelas hak-hak pemilik data pribadi di BAB III Pasal 4-16 RUU PDP, dan lebih tegas terhadap pelanggaran dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda maksimal miliaran rupiah di antara kemajuan-kemajuan lainnya seperti yang tertulis di BAB XIII Pasal 61-69 RUU PDP, dimana denda tertinggi bisa mencapai 70 miliar rupiah di Pasal 61(3) RUU PDP untuk penggunaan data pribadi secara melawan hukum yang bukan milik pengguna.[16]

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih kurang tegas, dan kurang komprehensif dibandingkan dengan GDPR maupun peraturan di Amerika Serikat, serta kurang memadainya institusi dan implementasi yang ada karena kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia.

Artikel Media & Telecommunications

Urgensi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan …

Ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Aflah Nityasa

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai “HAM”) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, melekat secara kodrati, serta diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa.[1] HAM bersifat universal, yakni HAM berlaku untuk siapa saja, dimana saja, dan tidak dapat dirampas oleh siapapun (non-derogable rights).[2] non-derogable rights sendiri adalah hak-hak sipil dan politik yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.[3] Contohnya hak hidup, hak hak bebas dari penyiksaan, hak sebagai subjek hukum.[4]

Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak didasari pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik yang berakibat pengurangan pengakuan HAM baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek lainnya dapat didefinisikan sebagai diskriminasi.[5] Diskriminasi atas suatu kelompok tertentu muncul karena stigma – stigma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat terhadap kelompok tersebut. Stigma yang muncul seringkali memicu terjadinya konflik.[6] Terdapat beberapa jenis diskriminasi, diantaranya: diskriminasi ras, gender, agama, bahasa, grup sosial, dan minoritas.[7] Beracuan pada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (selanjutnya disebut sebagai “ICERD”), diskriminasi ras adalah pada segala bentuk pembedaan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan ataupun suku bangsa. Konsep ras, rasisme, dan praktik diskriminasi rasial diuraikan oleh Amnesty Internasional dalam publikasinya pada tahun 2001 yaitu ras tidak memiliki dasar biologis, namun merupakan kontruksi sosial yang biasanya didasarkan pada karakteristik fisik suatu kelompok, pengelompokan ras sering gunakan secara sewenang-wenang untuk tujuan politik. Ras dan rasisme sendiripun memiliki pengertian yang berubah seiring berjalannya waktu maupun lintas benua sehingga rasisme sering digunakan oleh kelompok ras yang dominan menjustifikasi kekuasaannya dan sikap-sikap yang merupakan ekspesi keputusasaan korban yang tidak berdaya.[8]

Dewasa ini, marak terdengar adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap suatu ras, salah satunya yaitu diskriminasi terhadap Ras Asia yang tinggal di Amerika Serikat seperti munculnya frasa “kung flu” dan “China virus”, penyerangan seorang wanita Asia-Amerika di New York, hingga pembunuhan seorang imigran Thailand di San Francisco.[9] Munculnya aksi kekerasan bermotif rasisme ini dikenal dengan aksi Anti Asia. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada orang – orang ras Asia yang tinggal di Amerikat Serikat, namun juga dirasakan oleh orang Ras Asia di seluruh dunia. Tindakan rasisme yang beredar di masyarakat lama-kelamaan merambah ranah teknologi.

Diketahui pada Februari 2020 diterima laporan bahwa Apple memblokir kata “Asian” pada perangkat Apple dengan software iPadOS 14.4.1 dan macOS 11.2.3 yang mengaktifkan content restrictions.[10] Pemblokiran kata “Asian” ini telah diberlakukan oleh Apple pada perangkat-perangkatnya selama hampir satu tahun.[11] Pemblokiran ini tidak hanya berlaku untuk kata “Asian” saja, namun juga terhadap kata-kata terkait, seperti “Asian culture”, “Asian Americans”, “Asian history”, “Asian market”, “stop Asian hate”, dan kata-kata sejenis. Apabila pengguna perangkat Apple dengan software iPadOS 14.4.1 dan macOS 11.2.3 mencari kata – kata yang berkaitan dengan “Asian” pada Safari maupun Google Chrome, pengguna akan terhubung ke adult content filter karena laman dengan hasil pencarian kata tersebut dianggap sebagai situs yang dibatasi, sehingga pengguna harus menonaktifkan content restrictions pada settings.[12] Salah satu staf Liaison of Public Search Google, Danny Sullivan, mengemukakan bahwa pembatasan konten ini merupakan tanggung jawab Apple sepenuhnya, bukan tanggung jawab pihak Google selaku search engine.[13]

Isu ini semakin merebak seiring dengan kemunculan tren “Stop Asian Hate” di internet setelah peristiwa penembakan massal di Atlanta, Amerika Serikat yang menewaskan 8 orang, yang 6 diantaranya adalah orang Asia.[14] Frasa “Stop Asian Hate” sendiri digunakan untuk mengambil tindakan atas kekerasan rasial Anti Asia yang melonjak tinggi sebesar 150% selama satu tahun terakhir di Amerika Serikat karena kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi.[15]

Bercermin pada Article 1 Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut sebagai “UDHR”), “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”. Ciri khas HAM yaitu prinsip kebebasan dan kesetaraan.[16] Selain itu, terdapat pula prinsip anti-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam HAM, sebagaimana tercermin pada Article 2 UDHR, “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.” Prinsip ini bertujuan agar setiap manusia mampu menikmati hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur tanpa terkecuali, serta mencegah adanya tindakan diskriminatif yang ditunjukkan terhadap kelompok – kelompok tertentu.

Selain itu, menurut  Article 19 UDHR, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi lewat media apa saja tidak memandang batasan tertentu. Hal ini pun dinyatakan dalam the International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut dengan ICCPR).[17] Tentu saja, sikap Apple dengan memblokir kata “Asian” ini tidak sejalan dengan Article 19 UDHR dan ICCPR. Apple jelas membatasi akses orang-orang yang ingin mencari informasi terkait Asian seperti Asian culture, Asian food, dsb.

Meskipun begitu, Apple sudah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan iOS 14.5 Beta. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Apple tetap termasuk pada tindakan diskriminatif dan juga rasis karena dianggap menanamkan gagasan bahwa sesuatu yang berbau “Asian” adalah konten dewasa yang tidak pantas. Apple tidak menganggap ini mendesak sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama dari masuknya laporan pertama sejak 7 Desember 2019 sampai dikeluarkannya iOS 14.5 Beta pada Maret 2021 untuk mengatasinya.[18] Berkaca dari fenomena ini, perlindungan HAM terhadap diskriminasi rasial masih belum sepenuhnya terjamin meskipun telah  diatur dalam berbagai konvensi HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Hal-hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar negara-negara untuk bersama memerangi diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu dan menciptakan ruang yang inklusif untuk setiap manusia. Dalam ranah teknologi, peran masing-masing negara untuk menegakkan prinsip perlindungan HAM dapat tercermin melalui pembuatan regulasi teknologi informasi yang sensitif terhadap HAM baik hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta realisasi hak atas kebebasan akses informasi di internet yang telah didukung oleh lebih dari 40 negara Sidang ke-17 the Human Rights Council tanggal 10 Juni 2021.[19]

Media & Telecommunications

Perspektif HAM dan Teknologi dalam Fenomena Pemblokiran Kata “Asian” oleh …


Oleh : Kristianus Jimy Pratama, Revan Ananda Putra

Perkembangan teknologi secara faktual telah mendorong pertumbuhan aspek digitalisasi di Indonesia secara signifikan. Pertumbuhan aspek digitalisasi tersebut kemudian terejawantahkan pada konstruksi dari konvergensi hukum telematika, dimana salah satu hasil luaran (output) dari konvergensi hukum telematika adalah pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber.[1] Salah satu pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber adalah berkaitan dengan penggunaan internet. Internet telah menjadi sarana perjumpaan internet service provider (ISP) dan pengguna secara berkelanjutan. Apabila ditinjau secara saksama, penggunaan internet secara khusus dalam bidang media dan telekomunikasi memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet sebagai sarana perjumpaan antara para pengguna secara kontinuitas telah menempatkan internet sebagai entitas yang bersifat luwes. Sehingga terdapat urgensi untuk mengatur penggunaan internet hingga pengawasan terhadap implementasinya secara komprehensif. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kerumitan dalam hal mengatur konstruksi internet.[2]

Salah satu bentuk pengaturan entitas internet di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP Postelsiar”). Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Postelsiar pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku usaha baik nasional ataupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, non diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip adil, wajar dan non diskriminatif yang termuat dalam ketentuan a quo memiliki nuansa yang sejalan dengan konstruksi prinsip network atau net neutrality. Pada dasarnya, prinsip net neutrality mewajibkan ISP untuk memperlakukan akses data yang dilakukan oleh seluruh pengguna secara non diskriminatif.[3] Melalui penerapan prinsip net neutrality secara mutlak, ISP tidak dapat melakukan pembatasan akses data terhadap pengguna internet secara diskriminatif. Selain itu dengan menerapkan prinsip net neutrality secara mutlak, aksesibilitas terhadap seluruh data dan jaringan komunikasi dapat dilakukan oleh para pengguna akan dilakukan pembatasan. Namun meskipun demikian, penerapan prinsip net neutrality belum diatur secara seragam dan belum menjadi suatu kewajiban internasional untuk dapat diadopsi secara universal. Sehingga masih terdapat ruang kebijakan bagi setiap negara untuk menentukan pendekatannya masing-masing dalam hal tata kelola internet. [4]

Apabila mencermati hubungan korelatif antara ketentuan a quo dan dinamika perkembangan telematika secara sehat, prinsip net neutrality seyogyanya diadopsi berdasarkan asas proporsionalitas. Penerapan prinsip net neutrality secara proporsional yang dimaksud adalah diterapkannya prinsip net neutrality dengan didasarkan pada nilai-nilai kewajaran. Dimana nilai-nilai kewajaran tersebut meliputi pada norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai kewajaran yang dimaksud adalah dengan membatasi para pengguna untuk mengakses konten negatif sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sekaligus untuk meminimalisir dampak diterapkannya prinsip net neutrality secara mutlak. Pembatasan terhadap konten negatif secara komprehensif namun tetap mempertahankan aksesibilitas data dan jaringan internet oleh pengguna secara wajar menunjukkan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara proporsional terbatas.

 Penulis beranggapan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara luwes, namun pengaturan secara lebih lanjut mengenai penerapan prinsip net neutrality juga diperlukan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum baik kepada ISP hingga para pengguna. Hal ini sejalan dengan pernyataan Edmon Makarim yang menerangkan bahwa penyelenggaraan jasa dan jaringan komunikasi harus dapat menjalankan prinsip net neutrality secara baik.[5] Selain itu, implementasi hukum juga harus mendapatkan dukungan masyarakat sehingga keberlakuan hukum juga memenuhi unsur sosiologis pembentukan norma hukum termasuk dalam kontruksi pembangunan hukum telematika.

Artikel Media & Telecommunications

Merefleksikan Konvergensi Hukum Telematika di Indonesia Melalui Upaya Penerapan Prinsip …

Oleh Nadya Olga Aletha

Pada dekade ke-3 abad 21 ini, seluruh layanan fisik telah beralih secara daring. Salah satunya adalah  adalah layanan telemedicine atau layanan kesehatan berbasis online. Telemedicine adalah penyediaan layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan profesional menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Batasan kegiatan telemedicine menurut konstruksi hukum Indonesia meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.[1] Telemedicine dilakukan melalui transfer informasi, dengan menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi dengan melibatkan dokter, pasien, dan pihak lain sehingga secara sederhana apabila terdapat diskusi antara 2 dokter yang membicarakan masalah pasien lewat telepon telah dapat disebut sebagai telemedicine.[2] Salah satu bentuk pelayanan telemedicine adalah berupa konsultasi untuk melakukan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.[3] Fenomena penggunaan telemedicine di Indonesia dapat dilihat dengan keberadaaan aplikasi Halodoc dan Alodokter yang telah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dan konsultasi kesehatan secara cepat. Pada masa pandemi Covid-19, layanan telemedicine berkembang pesat dengan kenaikan jumlah user dan traffic yang besar.[4] Layanan ini pada intinya digunakan untuk meningkatkan akses kesehatan, kualitas layanan kesehatan, efektivitas kesehatan publik, dan memperbaiki kekurangan jumlah profesional.[5] read more

Internet of Things, AI, Machine Learning, & Robots Media & Telecommunications semua

Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Telemedicine Berupa Telekonsultasi Klinis Sebagai Upaya …

Ditulis Oleh: Pilar II Research CTRL
Zuhdi F. Ariawan (PJ), Glenn Tany, Muhammad Athallah, Alif Duta Hardenta.

Personalized ads adalah salah satu bentuk penggunaan data pribadi dalam manajemen pemasaran di era digital. Dengan adanya personalized ads, maka pemasaran setiap perusahaan dapat terarah dengan efektif dan efisien. Dengan kemudahan setiap perusahaan untuk memasarkan produknya dengan efektif dan efisien, maka tidak dapat dipungkiri adanya ancaman mengenai penyalahgunaan data pribadi para konsumen. Maka dari itu, diperlukan kehadiran negara untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya serta pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan personalized ads. Konsep yang ditawarkan pada personalized ads adalah sistem iklan yang ditampilkan agar dapat memberikan informasi relevan bagi individu yang sesuai, sehingga potensi efektivitas keberhasilan iklan akan meningkat dan pada saat yang sama turut mengurangi ketergantungan iklan.[1]

Personalized ads sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari fungsi machine learning. Fungsi kecerdasan buatan tersebut menggunakan data pribadi untuk penentu langkah komunikasi dan interaksi terhadap calon konsumen iklan.[2] Dengan adanya hal ini, maka menjadi potensi bagi bisnis untuk mempelajari keinginan konsumen beserta ekspektasinya, mengantarkan rekomendasi yang baik bagi konsumen, hingga membuka lebih banyak kesempatan bisnis.[3] Adapun klasifikasi dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam personalized ads meliputi penyusunan sasaran iklan,media pesanan personal, rekomendasi produk, dan interaksi situs yang lebih dinamis.[4] Dalam sistem personalized ads sendiri dilakukan dengan algoritma yang memahami sejumlah pola yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sistem web.[5] Berdasarkan data tersebut, kecerdasan buatan kemudian akan membuat analisa dan menghasilkan prediksi yang akan disesuaikan dengan jenis iklan yang ditampilkan.[6]

Personalized ads membawa dampak positif yang dapat menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan relevansi iklan terhadap pengguna. Hal ini dikarenakan iklan diselenggarakan secara terotomatisasi dengan data pengguna aktif untuk menargetkan pelanggan dengan konten iklan yang lebih tepat sasaran, dimana iklan terkait dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi konsumen dan juga pengiklan.[7]  Adapun berikut merupakan beberapa manfaat Personalized Ads dalam bisnis. Pertama,  Personalized Ads diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergangguan akibat adanya iklan dan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan informasi sebelum membeli produk.[8] Kedua, konten yang dibentuk dapat lebih personal sehingga lebih berpotensi tepat sasaran yang akhirnya memicu pembelian konsumen.[9] Ketiga, dapat meningkatkan pengalaman konsumen karena ikut dilibatkannya konsumen terhadap produk/layanan yang tersedia. Hal ini membuat interaksi konsumen menonjol dan merupakan strategi marketing yang efektif. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsumen melalui tingkat akurasi yang tinggi yang implikasinya membuat pebisnis lebih mudah untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pembeli.[10]

Berkaitan dengan fenomena personalized ads, muncul adanya diskursus mengenai otonomi suatu individu untuk menentukan tindakannya yang berdasarkan pada kompetensi (kebutuhan untuk mengendalikan hasil) dan keterkaitan (kebutuhan untuk berkoneksi dengan yang lain) adalah penggerak utama dibalik kemungkinan perilaku manusia.[11] Jika salah satu dari dua parameter tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinannya para pengguna internet untuk enggan menyetujui penggunaan datanya demi personalized ads. Hal ini juga dimotori oleh risiko-risiko dari pengolahan data yang mereka punya di internet. Berkaitan dengan ini, masyarakat yang mengakses internet secara umum dapat memilih untuk tidak menyerahkan data-nya kepada pengelola situs internet, dan pilihan ini pada umumnya selalu tersedia di setiap situs yang ada di internet. Implikasi dari tidak diserahkannya data pengguna kepada pengelola situs internet juga tidak dapat dihiraukan semata. Bagi para pengguna yang masih baru dalam mengakses internet, aspek kompetensi dari pengguna internet akan terpenuhi, hal ini mengakibatkan pada terciptanya rasa keamanan bahwa data-data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan.[12] Keamanan terhadap kerahasiaan data ini juga meminimalisir adanya antisipasi komunikasi dan upaya registrasi yang berlebih dalam mengakses situs internet.[13]

            Namun, pemanfaatan Personalized Ads  juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yakni penyalahgunaan data pribadi oleh brand (produsen yang mengiklankan). Hal ini dikarenakan personalized ads bekerja dengan sistem yang menganalisis kecenderungan individu untuk mengkonsumsi sesuatu berdasarkan perilaku konsumen yang mana hal tersebut merupakan data pribadi individu terkait.[14] Salah satu kasus pelanggaran data pribadi oleh perusahaan yang tidak lama terjadi adalah kasus monopoli data pengguna Facebook pada tahun 2020 oleh Cambridge Analytica, perusahaan yang khusus mengelola personalized ads. Cambridge Analytica mengelola personalized ads para penggunanya dengan meminta para pengguna data di Facebook untuk melakukan survei dan mengunduh suatu aplikasi, yang mana hasil dari survei dan unduhan aplikasi ini akan mengambil beberapa data pribadi dari profil yang melakukan tindakan tersebut.[15] Dari hasil awal tersebut, Mereka lalu menganalisa teman-teman dan aktivitas mereka di Facebook yang memang pada awalnya dari pihak Facebook pun mengizinkan pengelolaan data seperti ini.[16] Hasil dari analisa ini nantinya akan digunakan untuk menyasar para pengguna dengan iklan-iklan yang sesuai dengan perilaku para pengguna.[17] Perusahaan tersebut dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menyebarkan data pribadi para pengguna dibawah pengelolaan Cambridge Analytica kepada pihak ketiga.[18] Dalam kasus tersebut, Data yang dikelola oleh Cambridge Analytica dimanfaatkan oleh tim pemenangan Pemilu AS tahun 2016, Donald Trump untuk menyajikan iklan-iklan digital yang bermuatan politis dan mengarah pada kampanye dari tim pemenangan Donald Trump.[19] Ujung tanduk dari penyalahgunaan data ini berakibat pada pengenaan denda kepada Facebook oleh Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat sebesar 5 Milyar Dollar AS.[20]

Hingga saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai personalized ads secara eksplisit. Peraturan rujukan yang paling mendekati dalam pembahasan mengenai personalized ads adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Kemenkominfo sebagai penggerak utamanya.[21] Akan tetapi ketentuan perlindungan data yang ada dalam UU ITE masih sangat umum dan meninggalkan banyak celah hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, harapan terbaik masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan dasar personalized ads adalah dengan menunggu disahkannya berbagai RUU yang mengakomodir persoalan ini seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas lagi.[22]

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya personalized ads merupakan bentuk machine learning dalam dunia pemasaran dan periklanan. Usaha/bisnis mempergunakan personalized ads untuk menyasar konsumen secara efektif dan hemat biaya karena telah memiliki konsiderasi data terhadap konten yang akan ditampilkan. Meskipun demikian, personalized ads sendiri memiliki permasalahan nyata terkait data pribadi pengguna apabila berkaca pada kasus nyata seperti dalam kasus Facebook.

Adapun di Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik penggunaan data pribadi untuk personalized ads. Akibatnya, data pribadi dan jejak digital pengguna rawan sekali dieksploitasi oleh bisnis untuk dimanfaatkan sebagai komoditas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka perlu adanya aturan hukum tersendiri yang mengatur perlindungan pemanfaatan data pribadi dalam personalized ads dan kalau perlu pun dapat dimasukkan sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Hasil Penelitian

Adhani, Nur, Alam, Moch. Zairul,  et al., “Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook”. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019).

Dewi, Agustina,  Najib, Muhammad, dan Suharjo, 2016, Pengaruh personalisasi iklan online terhadap sikap dan minat beli konsumen. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 (3).

Indriyanti, Masitoh,  et.al., Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2017).

Handoyo, B.K., Karissa, F. Et al. “Pengaruh perceived ads personalization terhadap online impulse buying tendency dengan

Advancing Lifestyle and Virtual Reality Artikel Media & Telecommunications

Kilang Minyak 4.0: Buah Simalakama Personalized Ads dan Data Pribadi …

1 Comment