Artikel Biotechnology & Genetic Engineering

Pengujian Kosmetik pada hewan: Bagaimana Etika dan Perlindungan Hukumnya?

by CTRL UGM|Published 13 May 2021

Clara Anisya Aprilinda[1], Faiq Rizqi Aulia Rachim[2]

Penggunaan hewan sebagai media percobaan atau yang dikenal sebagai Animal Testing telah berkembang sejak awal domestikasi hewan oleh manusia. Seiring perkembangan waktu, penggunaan hewan sebagai media percobaan menjadi suatu hal yang umum, salah satunya dalam industri kosmetik. Saat ini, praktik animal testing dalam industri kosmetik mencapai angka 500.000 (lima ratus ribu) hewan tiap tahunnya di seluruh dunia.[3] Pengujian terhadap hewan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tidak jarang berakhir pada kematian pada hewan-hewan tersebut.

Problematika Etika penerapan Animal Testing

Animal testing menuai perdebatan dari berbagai perspektif terkait dengan pertimbangan etis mengenai percobaan pada hewan. Pendukung animal testing berorientasi pada kepentingan manusia semata. Kalangan ini beranggapan animal testing merupakan cara paling efektif dalam rangka proses penelitian. Selain itu, animal testing bertujuan untuk menghindari produk-profuk yang berpotensi mencelakai manusia. Manusia sebagai konsumen akan merasa lebih aman ketika memakai produk make-up ketika telah diuji klinis dan telah dinyatakan aman. Sehingga, penerapan animal testing dinilai akan memberikan pengaruh positif bagi kepentingan manusia dan menghindarkan manusia dari kemungkinan dampak terburuk.

Kemudian, sebaliknya kalangan yang menolak menganggap bahwa animal testing merupakan bentuk dari keserakahan manusia. Walaupun begitu, kalangan ini terbagi menjadi dua macam jenis yang memiliki landasan yang berbeda, yaitu pendukung hak asasi hewan dan pendukung kesejahteraan hewan. Pendukung hak asasi hewan menentang segala bentuk penelitian uji coba terhadap hewan karena hewan bukan merupakan penunjang kehidupan manusia, dimana hewan merupakan makluk hidup yang memilik kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang sama sebagai makluk hidup (animal rights).[4] Meskipun hewan tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengujian klinis bukan berarti hewan bebas untuk dijadikan media uji coba.[5] Justru, hewan dapat merasakan sakit dan penderitaan seperti kurungan, imobilisasi, isolasi dari koloni hewan, paparan bahan kimia korosif dan iritasi, yang berakhir pada pembantaian hewan.[6]

Di sisi lain, pendukung kesejahteraan hewan beranggapan bahwa penggunaan hewan untuk melayani kepentingan manusia diperbolehkan dengan syarat hal tersebut dibutuhkan dan hewan tersebut diperlakukan secara manusiawi.[7] Penggunaan hewan sebagai subjek penelitian harus mempertimbangkan alasan moral terhadap hewan yang dimanfaatkan (respect), menguntungkan atau bermanfaat bagi ilmu pengetahuan (beneficiary) dan harus bersikap adil untuk tidak menggunakan hewan secara terus menerus (justice).[8]

Maka dibuatlah standardisasi yang disebut dengan Animal Welfare Act Regulations (USDA 2005) yang di dalamnya terdapat prinsip “3Rs”.

Replacement yang merujuk kepada metode untuk menghindari penggunaan hewan dengan menggantikannya dengan alternatif lain, seperti sel atau organisme yang lebih rendah[9];
Reduction, merujuk kepada metode yang meminimalkan penggunaan hewan untuk mendapatkankan informasi tanpa meningkatkan rasa sakit atau penderitaan;[10] dan
Refinement merujuk kepada metode dengan meminimalkan atau mengurangi potensi rasa sakit dan penderitaan serta meningkatkan kesejahteraan untuk kehidupan hewan dengan memodifikasi teknik/metode penelitian.[11]

Selain itu, terdapat pula prinsip 5F (Five Freedom) yang mengacu pada Farm Animal Welfare Council yang menjamin penerapan kesejahteraan pada hewan secara manusiawi yaitu bebas rasa lapar dan haus, rasa panas dan tidak nyaman, rasa nyeri, trauma dan penyakit, ketakutan dan stes jangka panjang, dan mengekspresikan tingkah laku alami.[12]

Regulasi

Hingga saat ini, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mendasari standardisasi kesejahteraan hewan dalam penelitian.[13] Namun, peraturan-peraturan ini tidak mengatur tentang perlindungan ataupun larangan penggunaan hewan dalam industri kosmetik secara spesifik namun cenderung pada perlindungan hewan secara umum.

Contoh perlindungan hewan laboratorium dapat kita temukan salah satunya di Uni Eropa melalui Regulation (EC) No 1223/2009 of The European Parliament and of The Council on Cosmetic Products (“EC 1223/2019”). Pasal 18 dari EC 1223/2019 mengatur tentang larangan terhadap percobaan kosmetik kepada hewan tanpa memperhatikan kesejahteraan dari hewan tersebut. Ketentuan ini juga memiliki pengecualian dimana animal testing hanya dilakukan terhadap bahan-bahan umum dan tidak ada pengganti, atau terdapat kebutuhan mendasar manusia yang mana mengharuskan adanya animal testing dengan didukung protokol laboratorium yang memadai. Hal ini berawal dari larangan secara menyeluruh terhadap penggunaan hewan untuk keperluan kosmetik di Uni Eropa pada tahun 2013.[14]

Kesimpulan

Walaupun secara alamiah hewan dapat dikatakan lebih rendah daripada manusia, hewan juga memiliki hak-hak yang harus dihargai. Hak tersebut diakui melalui serangkaian peraturan seperti dalam Animal Welfare Act Regulations (USDA 2005) ataupun “Five Freedom” yang mengacu pada Farm Animal Welfare Council. Namun, kerap kali hak ini tidak dihiraukan oleh manusia melalui penggunaan hewan dalam percobaan yang tidak manusiawi, salah satunya dalam industri kosmetik. Berangkat dari kenyataan ini muncul kalangan-kalangan yang bergerak untuk menghentikan penggunaan hewan dalam uji coba kosmetik. Uni Eropa telah mengatur larangan terhadap penggunaan hewan dalam uji coba sejak tahun 2013. Hal inilah belum diterapkan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengatur secara spesifik terkait animal testing dalam industri kosmetik. Hal ini menunjukkan kurang-nya tekanan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kosmetik, yang beroperasi di Indonesia, untuk menghentikan animal testing yang tidak manusiawi.

Daftar Pustaka

Nurunnabi, Abu Sadat Mohammad, et al, “Ethical Debat on Animal Research”, Bangladesh Journal of Bioethics, 2013, 4(3).

Francione, Gary, Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog 45, 2000.

Harriton, Lynne. “Conversation with Henry Spira: Draize test activist.”, The Humane Society Institute for Science and Policy WBI Studies Repository, (1981).

Noah Lewis, Testing Cosmetics on Animals: An Idea Who’s Time Has Gone, LEDA at Harvard Law School, 2005.

Sardjono, Teguh Wahju, “Etika Penelitian Menggunakan Hewan Coba,BBT dan Rekam Medik”, Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakutas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2019.

Wahyuwardani, Sutiastuti, et al. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya” Vol. 30 No. 4 Th. 2020 Hlm. 211-220

Ban on animal testing, https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_en#:~:text=The%20cosmetics%20directive%20provides%20the,animal%20testing%20for%20cosmetics%20purposes.&text=The%20same%20provisions%20are%20contained,applies%20since%2011%20September%202004 diakses pada Selasa, 4 Mei 2021 00:41 WIB.

Cunningham, ‘Cruelty-free: The Truth About Animal Testing in the Cosmetics Industry’, IMAGE, 21 October 2018, viewed on 22 August 2019.

Golddigger, “Animal Testing, Like it or Not?, https://yonulis.com/2019/08/23/animal-testing-like-it-or-not/, Yonulis, diakses pada 2 Mei 2021 pukul 13.55 WIB.

[1] Mahasiswi Fakultas Hukum UGM (2018)

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UGM (2018)

[3] A. Cunningham, ‘Cruelty-free: The Truth About Animal Testing in the Cosmetics Industry’, IMAGE, 21 October 2018, https://www.image.ie/life/animal-testing-125136, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 19:10 WIB.

[4] Abu Sadat Mohammad Nurunnabi, et al, “Ethical Debat on Animal Research”, Bangladesh Journal of Bioethics, 2013, 4(3), hlm. 11.

[5] Noah Lewis, Testing Cosmetics on Animals: An Idea Who’s Time Has Gone, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852129/lewis05.html?sequence=2, LEDA at Harvard Law School, 2005.

[6] Noah Lewis, Testing Cosmetics on Animals: An Idea Who’s Time Has Gone, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852129/lewis05.html?sequence=2, LEDA at Harvard Law School, 2005.

[7] Gary Francione, Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog 45, 2000.

[8] Sutiastuti Wahyuwardani et al. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya” Vol. 30, No. 4, 2020 Hlm. 211-220

[9] Sutiastuti Wahyuwardani et al. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya” , Ibid., hlm. 213.

[10] Ibid., hlm. 214.

[11] Ibid.

[12] Sardjono, Teguh Wahju, “Etika Penelitian Menggunakan Hewan Coba,BBT dan Rekam Medik”, Komisi Etik Penelitian KesehatanFakutas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2019. Diakses melalui http://fkik.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Etika-Penelitian-Menggunakan-Hewan-Coba-BBT-dan-Rekam-Medis-1 pada 2 Mei 2021.

[13] Lihat Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Pemerintah RI No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Satwa jo PP Nomor 7/1999, tentang Pengawetan Jenis satwa tumbuhan.

[14] Ban on animal testing, https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_en#:~:text=The%20cosmetics%20directive%20provides%20the,animal%20testing%20for%20cosmetics%20purposes.&text=The%20same%20provisions%20are%20contained,applies%20since%2011%20September%202004 diakses pada Selasa, 4 Mei 2021 00:41 WIB.

Published 27 April 2022

Implikasi Budaya Cancel Culture terhadap Nama Baik Individu Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Jean Alvita Belinda Putri

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan pesat teknologi semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sosial media menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan teknologi yang membantu manusia untuk saling berinteraksi. Selain untuk meningkatkan komunikasi, sosial media juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai media untuk menyuarakan demokrasi. Seiring dengan perkembangannya, sosial media tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kini, sosial media sering menjadi wadah untuk saling menghina, menyebarkan ujaran kebencian, memberitakan berita bohong (hoax), melakukan penipuan dan lain sebagainya. Supaya terhindarkan dari terjadinya dampak buruk yang dapat merugikan publik serta menyeimbangkan kepentingan manusia dalam dunia maya tersebut, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup etika dan pembatasan untuk berinteraksi di dunia maya salah satu nya ialah dengan adanya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Cancel culture adalah sebuah budaya dimana publik melalui media sosial melakukan pemboikotan kepada individu tertentu yang memiliki tingkat popularitas karena hal-hal tertentu yang dinilai buruk oleh masyarakat seperti rasisme dan etnis; pelecehan seksual; dan ujaran kebencian terhadap wanita, identitas gender non-biner, transphobia.^[1] Publik menganggap bahwa cancel culture ditujukan untuk memperkuat atau memberlakukan norma-norma yang menetapkan cara bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat^[2] seperti yang terjadi dalam fenomena cancel culture pada aksi “Black Lives Matter” atau “Stop Asian Hate”. Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School mengatakan bahwa strategi cancel culture ini pada umumnya menggunakan sosial media untuk mempermalukan seseorang dengan maksud memberikan hukuman dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari membatasi akses ke platform publik, merusak reputasi seseorang, dan mengakhiri karir seseorang hingga menghasut untuk melakukan penuntutan secara hukum.^[3]

Contoh faktual dari aksi cancel culture ini pernah dialami oleh salah seorang Youtuber ternama James Charles. James Charles merupakan seorang beauty Youtuber yang memiliki lebih dari 25.5 juta subscribers diboikot massa pada April 2021 karena tindakannya mengirimkan pesan yang mengandung unsur seksual kepada dua anak laki-laki dibawah umur.^[4] Hal tersebut memunculkan berbagai kemarahan dan kritik dari para penggemar James Charles. Akibat dari aksi cancel culture tersebut, Morphe selaku perusahaan tata rias yang mempekerjakan James sejak 2016 memutuskan hubungan kerja dengan sang YouTuber usai mencuatnya boikot massal yang dialami oleh James.^[5] Di Indonesia sendiri kasus cancel culture juga pernah menimpa salah satu perusahaan start-up terbesar yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih kerap disebut Gojek Indonesia. Pada tahun 2018, tagar #UninstallGojek sempat menjadi tranding dalam platform Twitter usai seorang Vice President Operations and Business Development dari Gojek Indonesia mengunggah postingan mengenai dukungannya terhadap komunitas LGBT.^[6]

Pada umumnya, bentuk daripada cancel culture serupa dengan tindakan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.^[7] Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih mencampuradukan konsep cancel culture dengan konsep ujaran kebencian (hate speech) ke dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.^[8] Suatu fenomena cancel culture akan berubah menjadi sebuah ujaran kebencian (hate speech) apabila unsur delik dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terpenuhi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu perkara ujaran kebencian (hate speech) berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut, disebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian (hate speech) diantaranya: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran Berita Bohong, dan segala tindakan yang mempunyai tujuan atau dapat berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.^[9]

Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE termasuk ke dalam unsur delik aduan. Delik aduan dapat diartikan bahwa untuk dapat melakukan proses hukum dibutuhkan adanya pengaduan.^[10] Setidaknya terdapat 3 (tiga) kejahatan yang termasuk kedalam kualifikasi delik aduan dalam KUHP yaitu bab XVI KUHP tentang penghinaan; kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengandaman serta penggelapan; dan kejahatan terhadap kesusilaan.^[11] Sebuah fenomena cancel culture dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi unsur delik yang di persangkakan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut :

Setiap orang: individu yang menjadi penyebar/sumber dapat menjadi tersangka/terdakwa apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
Dengan Sengaja dan tanpa hak: unsur ini harus dibuktikan dengan kepada siapa saja penyebar memberitahukan informasi/dokumen elektronik dan atas dasar tujuan apa yang dituju;
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: unsur ini terpenuhi apabila informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak;
Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: unsur ini pada dasarnya harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut oleh bantuan ahli bahasa dalam pembuktiannya. ^[12]

Pada dasarnya, fenomena cancel culture merupakan cikal bakal dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri adalah tindakan pelaksanaan hak berdasarkan kehendak diri sendiri secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkaitan.^[13] Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, cancel culture dapat menjadi bentuk kontrol dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Tidak hanya norma hukum yang bekerja, fenomena cancel culture dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan yang juga berfungsi sebagai penentu perubahan sikap serta perilaku seseorang dengan mengedepankan moralitas.^[14] Akan tetapi, perlu adanya limitasi terhadap perilaku cancel culture tersebut. Bentuk limitasi seperti minimal umur untuk dapat mendaftar akun sosial media, pembatasan terhadap konten-konten yang diunggah ke sosial media, pengisian data diri dan proteksi akun.

Published 20 May 2021

Kilang Minyak 4.0: Buah Simalakama Personalized Ads dan Data Pribadi di Indonesia

1 Comment

Ditulis Oleh: Pilar II Research CTRL
Zuhdi F. Ariawan (PJ), Glenn Tany, Muhammad Athallah, Alif Duta Hardenta.

Personalized ads adalah salah satu bentuk penggunaan data pribadi dalam manajemen pemasaran di era digital. Dengan adanya personalized ads, maka pemasaran setiap perusahaan dapat terarah dengan efektif dan efisien. Dengan kemudahan setiap perusahaan untuk memasarkan produknya dengan efektif dan efisien, maka tidak dapat dipungkiri adanya ancaman mengenai penyalahgunaan data pribadi para konsumen. Maka dari itu, diperlukan kehadiran negara untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya serta pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan personalized ads. Konsep yang ditawarkan pada personalized ads adalah sistem iklan yang ditampilkan agar dapat memberikan informasi relevan bagi individu yang sesuai, sehingga potensi efektivitas keberhasilan iklan akan meningkat dan pada saat yang sama turut mengurangi ketergantungan iklan.^[1]

Personalized ads sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari fungsi machine learning. Fungsi kecerdasan buatan tersebut menggunakan data pribadi untuk penentu langkah komunikasi dan interaksi terhadap calon konsumen iklan.^[2] Dengan adanya hal ini, maka menjadi potensi bagi bisnis untuk mempelajari keinginan konsumen beserta ekspektasinya, mengantarkan rekomendasi yang baik bagi konsumen, hingga membuka lebih banyak kesempatan bisnis.^[3] Adapun klasifikasi dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam personalized ads meliputi penyusunan sasaran iklan,media pesanan personal, rekomendasi produk, dan interaksi situs yang lebih dinamis.^[4] Dalam sistem personalized ads sendiri dilakukan dengan algoritma yang memahami sejumlah pola yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sistem web.^[5] Berdasarkan data tersebut, kecerdasan buatan kemudian akan membuat analisa dan menghasilkan prediksi yang akan disesuaikan dengan jenis iklan yang ditampilkan.^[6]

Personalized ads membawa dampak positif yang dapat menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan relevansi iklan terhadap pengguna. Hal ini dikarenakan iklan diselenggarakan secara terotomatisasi dengan data pengguna aktif untuk menargetkan pelanggan dengan konten iklan yang lebih tepat sasaran, dimana iklan terkait dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi konsumen dan juga pengiklan.^[7]Adapun berikut merupakan beberapa manfaat Personalized Ads dalam bisnis. Pertama, Personalized Ads diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergangguan akibat adanya iklan dan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan informasi sebelum membeli produk.^[8] Kedua, konten yang dibentuk dapat lebih personal sehingga lebih berpotensi tepat sasaran yang akhirnya memicu pembelian konsumen.^[9] Ketiga, dapat meningkatkan pengalaman konsumen karena ikut dilibatkannya konsumen terhadap produk/layanan yang tersedia. Hal ini membuat interaksi konsumen menonjol dan merupakan strategi marketing yang efektif. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsumen melalui tingkat akurasi yang tinggi yang implikasinya membuat pebisnis lebih mudah untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pembeli.^[10]

Berkaitan dengan fenomena personalized ads, muncul adanya diskursus mengenai otonomi suatu individu untuk menentukan tindakannya yang berdasarkan pada kompetensi (kebutuhan untuk mengendalikan hasil) dan keterkaitan (kebutuhan untuk berkoneksi dengan yang lain) adalah penggerak utama dibalik kemungkinan perilaku manusia.^[11] Jika salah satu dari dua parameter tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinannya para pengguna internet untuk enggan menyetujui penggunaan datanya demi personalized ads. Hal ini juga dimotori oleh risiko-risiko dari pengolahan data yang mereka punya di internet. Berkaitan dengan ini, masyarakat yang mengakses internet secara umum dapat memilih untuk tidak menyerahkan data-nya kepada pengelola situs internet, dan pilihan ini pada umumnya selalu tersedia di setiap situs yang ada di internet. Implikasi dari tidak diserahkannya data pengguna kepada pengelola situs internet juga tidak dapat dihiraukan semata. Bagi para pengguna yang masih baru dalam mengakses internet, aspek kompetensi dari pengguna internet akan terpenuhi, hal ini mengakibatkan pada terciptanya rasa keamanan bahwa data-data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan.^[12] Keamanan terhadap kerahasiaan data ini juga meminimalisir adanya antisipasi komunikasi dan upaya registrasi yang berlebih dalam mengakses situs internet.^[13]

Namun, pemanfaatan Personalized Ads juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yakni penyalahgunaan data pribadi oleh brand (produsen yang mengiklankan). Hal ini dikarenakan personalized ads bekerja dengan sistem yang menganalisis kecenderungan individu untuk mengkonsumsi sesuatu berdasarkan perilaku konsumen yang mana hal tersebut merupakan data pribadi individu terkait.^[14] Salah satu kasus pelanggaran data pribadi oleh perusahaan yang tidak lama terjadi adalah kasus monopoli data pengguna Facebook pada tahun 2020 oleh Cambridge Analytica, perusahaan yang khusus mengelola personalized ads. Cambridge Analytica mengelola personalized ads para penggunanya dengan meminta para pengguna data di Facebook untuk melakukan survei dan mengunduh suatu aplikasi, yang mana hasil dari survei dan unduhan aplikasi ini akan mengambil beberapa data pribadi dari profil yang melakukan tindakan tersebut.^[15] Dari hasil awal tersebut, Mereka lalu menganalisa teman-teman dan aktivitas mereka di Facebook yang memang pada awalnya dari pihak Facebook pun mengizinkan pengelolaan data seperti ini.^[16] Hasil dari analisa ini nantinya akan digunakan untuk menyasar para pengguna dengan iklan-iklan yang sesuai dengan perilaku para pengguna.^[17] Perusahaan tersebut dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menyebarkan data pribadi para pengguna dibawah pengelolaan Cambridge Analytica kepada pihak ketiga.^[18] Dalam kasus tersebut, Data yang dikelola oleh Cambridge Analytica dimanfaatkan oleh tim pemenangan Pemilu AS tahun 2016, Donald Trump untuk menyajikan iklan-iklan digital yang bermuatan politis dan mengarah pada kampanye dari tim pemenangan Donald Trump.^[19] Ujung tanduk dari penyalahgunaan data ini berakibat pada pengenaan denda kepada Facebook oleh Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat sebesar 5 Milyar Dollar AS.^[20]

Hingga saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai personalized ads secara eksplisit. Peraturan rujukan yang paling mendekati dalam pembahasan mengenai personalized ads adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Kemenkominfo sebagai penggerak utamanya.^[21] Akan tetapi ketentuan perlindungan data yang ada dalam UU ITE masih sangat umum dan meninggalkan banyak celah hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, harapan terbaik masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan dasar personalized ads adalah dengan menunggu disahkannya berbagai RUU yang mengakomodir persoalan ini seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas lagi.^[22]

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya personalized ads merupakan bentuk machine learning dalam dunia pemasaran dan periklanan. Usaha/bisnis mempergunakan personalized ads untuk menyasar konsumen secara efektif dan hemat biaya karena telah memiliki konsiderasi data terhadap konten yang akan ditampilkan. Meskipun demikian, personalized ads sendiri memiliki permasalahan nyata terkait data pribadi pengguna apabila berkaca pada kasus nyata seperti dalam kasus Facebook.

Adapun di Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik penggunaan data pribadi untuk personalized ads. Akibatnya, data pribadi dan jejak digital pengguna rawan sekali dieksploitasi oleh bisnis untuk dimanfaatkan sebagai komoditas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka perlu adanya aturan hukum tersendiri yang mengatur perlindungan pemanfaatan data pribadi dalam personalized ads dan kalau perlu pun dapat dimasukkan sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Hasil Penelitian

Adhani, Nur, Alam, Moch. Zairul, et al., “Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook”. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019).

Dewi, Agustina, Najib, Muhammad, dan Suharjo, 2016, Pengaruh personalisasi iklan online terhadap sikap dan minat beli konsumen. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 (3).

Indriyanti, Masitoh, et.al., Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2017).

Handoyo, B.K., Karissa, F. Et al. “Pengaruh perceived ads personalization terhadap online impulse buying tendency dengan

Leave a comment Cancel reply