Kesiapan Indonesia Dalam Menerapkan Central Bank Digital Currency

by CTRL UGM|Published 26 April 2021

Oleh: Akhmad Farhan Nazhari

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 mempengaruhi perkembangan di sektor jasa keuangan, yang ditandai munculnya finance technology, yaitu sektr jasa keuangan berbasis digital seperti layanan e-banking, mobile banking, dan cryptocurrency. Saat ini, finance technology berperan vital di masyarakat karena saat ini masyarakat cenderung menerapkan gerakan cashless society, yaitu gerakan penggunaan layanan keuangan digital dan mengurangi penggunaan uang tunai. Saat ini, layanan jasa keuangan digital masih dijalankan oleh pihak swasta, yang seharusnya merupakan domain atau kewenangan daripada bank sentral selaku lembaga yang mengatur kebijakan moneter dan finansial.^[1] Berangkat dari hal tersebut, mendorong inovasi bank sentral untuk mengatur layanan keuangan digital melalui penerapan Central Bank Digital Currency (“CBDC”).

CBDC merupakan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral untuk dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran yang sah (legal tender) layaknya uang tunai.^[2] Maksud dari alternatif alat pembayaran sah adalah CBDC berlaku tanpa menggantikan keberadaan dan penggunaan dari uang tunai, sehingga CBDC menjadi opsi legal tender bagi masyarakat yang membutuhkan penggunaan CBDC. Melihat kehidupan yang semakin bergantung terhadap teknologi, penting bagi masyarakat untuk bisa menggunakan mata uang digital demi memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.^[3] Keuntungan penerapan CBDC adalah kemudahan proses distribusi uang dari bank sentral kepada berbagai bank yang berada di berbagai daerah, karena distribusi CBDC tidak memerlukan pengiriman uang secara tunai, melainkan hanya cukup pengiriman secara digital.^[4] Selain itu, penerapan CBDC juga dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pemalsuan uang, dan operasi transaksi ilegal di black market.^[5]

Dalam menerapkan CBDC, perlu untuk memperhatikan kondisi ekonomi, kesiapan teknologi, kondisi masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan supaya dalam penerapannya dapat berjalan efektif dan efisien serta mewadahi kebutuhan masyarakat.^[6] Melihat kondisi ekonomi di Indonesia, dimana pertumbuhan perekonomian tidak merata antar berbagai daerah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, yang dapat menghalangi penggunaan CBDC karena tidak terdapat pusat ekonomi yang mendukung digitalisasi. Oleh sebab itu, perlu dibentuk sentra ekonomi digital baru yang dapat mendukung penggunaan teknologi finansial.

Selanjutnya, infrastruktur teknologi di Indonesia belum sepenuhnya siap karena terbatasnya akses internet bagi masyarakat, serta kondisi masyarakat Indonesia yang belum semuanya memiliki akun rekening di bank dan belum semuanya dapat mengoperasikan teknologi. Menanggapi hal ini, Pemerintah telah mengupayakan konektivitas berbagai daerah melalui program “Palapa Ring”.^[7] Namun, hal ini dirasa belum cukup mengingat masih diperlukannya transformasi digital berupa inovasi teknologi yang mendukung akses masyarakat terhadap teknologi^[8].

Di Indonesia, belum terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai keberlakuan mata uang digital karena saat ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU No. 7 Tahun 2011”), yang mengatur bahwa mata uang yang berlaku sah di Indonesia adalah rupiah dalam bentuk uang tunai. Selain masih terdapat halangan mengenai keabsahan mata uang digital, dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, juga diatur bahwa penerbitan uang digital hanya bisa diterbitkan oleh bank umum dan badan usaha yang berbadan hukum, maka dari itu secara hukum Bank Indonesia tidak dapat menerbitkan mata uang digital. Berdasarkan adanya kedua halangan tersebut, dimana tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemberlakuan mata uang digital oleh bank sentral dan ditambah dengan tidak adanya kewenangan bank sentral atas penerbitan uang digital, dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor jasa keuangan karena tidak ada ketentuan hukum yang melindungi dan mengawasi penerapan layanan keuangan digital.

Apabila kita melihat di China, dimana telah dikembangkan mata uang digital yang dikendalikan penuh oleh People’s Bank of China (PBOC) sebagai bank sentral dan telah diuji coba untuk melakukan transaksi keuangan serta berlakunya mata uang digital tersebut juga diwadahi dengan dikembangkannya rancangan regulasi yang mengatur mengenai pemberlakuan mata uang digital di China tersebut.^[9] Dalam rancangan tersebut, salah satu terobosannya adalah dalam penggunaan mata uang digital yang diberi nama DCEP tersebut, dapat dilakukan secara offline.^[10] Dari percobaan DCEP tersebut, dapat dijadikan pedoman bagi Bank Indonesia dalam menerapkan CBDC.

Oleh karena itu, sebelum Indonesia akan menerapkan CBDC, perlu dilakukan reformasi hukum terkait pemberlakuan mata uang digital sehingga CBDC dapat berstatus legal tender dan dapat berlaku di wilayah hukum Indonesia, dengan melakukan perubahan atas UU No. 7 Tahun 2011, beserta peraturan di bawahnya yang mengatur mengenai pemberlakuan mata uang di Indonesia. Kemudian, perlu juga diatur terkait kewenangan bank sentral sebagai lembaga kebijakan moneter dan finansial dalam menerbitkan mata uang digital dan melakukan pengawasan, melalui perubahan UU Bank Indonesia, UU Perbankan, dan melalui pembentukan Peraturan Bank Indonesia. Tujuan dari reformasi hukum tersebut adalah supaya dalam penerapan CBDC terdapat jaminan kepastian hukum yang mengatur pemberlakuan CBDC.

Disamping diperlukannya sebuah reformasi hukum, pemerintah Indonesia juga perlu mengimbangi reformasi hukum tersebut dengan mengembangkan desain teknologi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, berupa infrastruktur DLT yang akan menjalankan program digitalisasi mata uang, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan CBDC, serta menghindari terjadinya cybercrime.

[1] Krisna Wijaya, “Mata Uang Digital Bank Sentral”, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, (2019), http://lppi.or.id/site/assets/files/1423/a_11_mata_uang_digital_bank_sentral.pdf.

[2] Kochergin, Dmitry dan Yangirova A.I, “Central Bank Digital Currencies: Key Characteristics and Directions of Influence on Monetary and Credit and Payment Systems”, Finance: Theory and Practice, Vol. 23, No. 4, (2019), https://www.researchgate.net/publication/335351165_Central_bank_Digital_Currencies_Key_Characteristics_and_Directions_of_Influence_on_Monetary_and_Credit_and_Payment_Systems.

[3] Bank of England, “Discussion Paper Central Bank Digital Currency”, (2020), https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf.

[4] Ward, Orla dan Sabrina, Rochemont, “Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC)”, Institute and Faculty of Actuaries, (2019), https://www.actuaries.org.uk/documents/understanding-central-bank-digital-currencies-cbdc.

[5] Committee on Payments and Market Infrastructures and Market Committee, “Central Bank Digital Currency”. Bank for International Settlements, (2018), https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf.

[6] Auer, Raphael et al, “Rise of the central bank digital currencies: drivers, approaches, and technologies”, Bank for International Settlements Working Papers, (2020), https://www.bis.org/publ/work880.pdf.

[7] Leski Rizkinaswara, “Palapa Ring”, https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/palapa-ring/ (diakses 11 Maret 2021).

[8] Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

[9] Yeung, Karen, “What is China’s Cryptocurrency Alternative Sovereign Digital Currency and Why Is It Not Like Bitcoin?”, (2020), https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3083952/what-chinas-cryptocurrency-sovereign-digital-currency-and-why.

[10] Michael, “China’s National Digital Currency DCEP/CBDC Overview”, https://boxmining.com/dcep/ (diakses 11 Maret 2021).

Ilustrasi gambar : pexels.com

Published 26 July 2021

Merefleksikan Konvergensi Hukum Telematika di Indonesia Melalui Upaya Penerapan Prinsip Net Neutrality Secara Proporsional

Oleh : Kristianus Jimy Pratama, Revan Ananda Putra

Perkembangan teknologi secara faktual telah mendorong pertumbuhan aspek digitalisasi di Indonesia secara signifikan. Pertumbuhan aspek digitalisasi tersebut kemudian terejawantahkan pada konstruksi dari konvergensi hukum telematika, dimana salah satu hasil luaran (output) dari konvergensi hukum telematika adalah pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber.[1] Salah satu pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber adalah berkaitan dengan penggunaan internet. Internet telah menjadi sarana perjumpaan internet service provider (ISP) dan pengguna secara berkelanjutan. Apabila ditinjau secara saksama, penggunaan internet secara khusus dalam bidang media dan telekomunikasi memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet sebagai sarana perjumpaan antara para pengguna secara kontinuitas telah menempatkan internet sebagai entitas yang bersifat luwes. Sehingga terdapat urgensi untuk mengatur penggunaan internet hingga pengawasan terhadap implementasinya secara komprehensif. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kerumitan dalam hal mengatur konstruksi internet.[2]

Salah satu bentuk pengaturan entitas internet di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP Postelsiar”). Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Postelsiar pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku usaha baik nasional ataupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, non diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip adil, wajar dan non diskriminatif yang termuat dalam ketentuan a quo memiliki nuansa yang sejalan dengan konstruksi prinsip network atau net neutrality. Pada dasarnya, prinsip net neutrality mewajibkan ISP untuk memperlakukan akses data yang dilakukan oleh seluruh pengguna secara non diskriminatif.[3] Melalui penerapan prinsip net neutrality secara mutlak, ISP tidak dapat melakukan pembatasan akses data terhadap pengguna internet secara diskriminatif. Selain itu dengan menerapkan prinsip net neutrality secara mutlak, aksesibilitas terhadap seluruh data dan jaringan komunikasi dapat dilakukan oleh para pengguna akan dilakukan pembatasan. Namun meskipun demikian, penerapan prinsip net neutrality belum diatur secara seragam dan belum menjadi suatu kewajiban internasional untuk dapat diadopsi secara universal. Sehingga masih terdapat ruang kebijakan bagi setiap negara untuk menentukan pendekatannya masing-masing dalam hal tata kelola internet. [4]

Apabila mencermati hubungan korelatif antara ketentuan a quo dan dinamika perkembangan telematika secara sehat, prinsip net neutrality seyogyanya diadopsi berdasarkan asas proporsionalitas. Penerapan prinsip net neutrality secara proporsional yang dimaksud adalah diterapkannya prinsip net neutrality dengan didasarkan pada nilai-nilai kewajaran. Dimana nilai-nilai kewajaran tersebut meliputi pada norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai kewajaran yang dimaksud adalah dengan membatasi para pengguna untuk mengakses konten negatif sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sekaligus untuk meminimalisir dampak diterapkannya prinsip net neutrality secara mutlak. Pembatasan terhadap konten negatif secara komprehensif namun tetap mempertahankan aksesibilitas data dan jaringan internet oleh pengguna secara wajar menunjukkan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara proporsional terbatas.

Penulis beranggapan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara luwes, namun pengaturan secara lebih lanjut mengenai penerapan prinsip net neutrality juga diperlukan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum baik kepada ISP hingga para pengguna. Hal ini sejalan dengan pernyataan Edmon Makarim yang menerangkan bahwa penyelenggaraan jasa dan jaringan komunikasi harus dapat menjalankan prinsip net neutrality secara baik.[5] Selain itu, implementasi hukum juga harus mendapatkan dukungan masyarakat sehingga keberlakuan hukum juga memenuhi unsur sosiologis pembentukan norma hukum termasuk dalam kontruksi pembangunan hukum telematika.

Published 28 July 2021

Fintech P2P Lending Ilegal Marak Beredar di Indonesia, Bagaimana Penegakan Hukumnya?

Oleh: Haryo Putro D.

Internet dewasa ini digunakan pada setiap aspek kehidupan manusia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 6 dari 10 negara pengguna internet terbesar di dunia, dengan jumlah pengguna internet sebanyak 143,26 juta.[1] Masifnya pemanfaatan teknologi internet di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya terhadap sektor bisnis dan ekonomi melalui kemunculan financial technology (selanjutnya disebut sebagai “fintech”).

National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan fintech sebagai inovasi pada sektor jasa keuangan, yakni sebagai inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.[2] Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, saat ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, aggregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun dari fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup.[3] Salah satu inovasi fintech yang sering digunakan saat ini adalah peer-to-peer lending (selanjutnya disebut sebagai “P2P Lending”), yakni layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (lender) dan debitur (borrower) berbasis teknologi informasi.[4] Berkat kehadiran P2P Lending, seseorang dapat mengajukan pinjaman secara online dari rumah tanpa memerlukan jaminan dan waktu yang lama, hanya dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet.

Menurut Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Sektor P2P Lending berkontribusi sebesar Rp60 triliun terhadap perekonomian nasional, menambah 362 ribu orang tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berdampak terhadap penurunan kemiskinan sebanyak 177 ribu orang.[5] Meskipun begitu, terdapat beberapa risiko dan dampak negatif dari inovasi P2P Lending yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah peningkatan budaya konsumerisme masyarakat Indonesia dengan semakin menjamurnya platform marketplace yang membantu masyarakat untuk mengajukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan konsumtif.

Belum kunjung berakhirnya pandemi COVID-19, mengakibatkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawannya. Situasi ini semakin menempatkan masyarakat yang tengah membutuhkan uang secara darurat untuk menjadi target empuk dalam sasaran penipuan online.[6] Sampai bulan Juni tahun 2021, Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan dan memblokir sebanyak 3.193 platofrm P2P lending ilegal.[7] Para oknum penipu sering mengatasnamakan diri mereka sebagai pihak marketing dari suatu perusahan P2P Lending untuk mengiming-imingi masyarakat dengan tawaran untuk meminjamkan dana.[8]

P2P lending ilegal dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut: 1) Perusahaan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2) Perusahaan tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni asosiasi resmi yang menaungi industri P2P Lending; 3) Perusahaan memberikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan; 4) Perusahaan tidak tunduk pada Peraturan OJK (POJK), dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan dan undang-undang lain yang berlaku; 5) Perusahaan belum berpengalaman menyelenggarakan operasi fintech; 6) Perusahaan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Misalnya, dalam praktiknya, sering terjadi penagihan dengan cara-cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.[9] Kegiatan usaha fintech ilegal juga tidak diawasi oleh OJK, sehingga kemungkinan atas risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, hingga pencurian data pribadi semakin besar untuk terjadi. Hal ini turut diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fintech, yang menyebabkan mudah tergiurnya masyarakat akan kemudahan pinjaman dana, tanpa menyadari risiko yang mengikutinya.

Penegakan Hukum P2P Lending

Di Indonesia, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan telah mengatur P2P Lending melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK tentang Fintech Peer-To-Peer Lending).

Penegakan hukum terhadap penyelenggara P2P Lending ilegal dapat berupa sanksi administratif yakni peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin serta berupa sanksi pidana yang diterapkan secara kasus per kasus.[10] Beberapa pasal yang bisa digunakan ialah penyebaran data pribadi[11], pengancaman dalam penagihan[12], serta penipuan.[13]

Dalam praktik penegakan hukumnnya, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai sebuah satuan tugas yang memiliki tugas utama menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK ke OJK sejak 31 Desember 2011, Surat Keputusan tersebut diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Pada Maret tahun 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi baru saja memblokir sebanyak 168 entitas yang melanggar POJK tentang Fintech Peer-To-Peer Lending.[14] Entitas penyelenggara P2P Ilegal ini terbukti melakukan pelanggaran, yakni melakukan kegiatan usaha P2P Lending yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK, menetapkan bunga yang terlampau tinggi, serta melakukan penagihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Lebih lanjut, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi mengakui sulitnya untuk menindak berbagai P2P Lending ini, sebab entitas ilegal yang telah diblokir terus bermunculan kembali.[15] Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, diperlukan juga pemahaman dari masyarakat untuk lebih berhati-hati serta mengetahui ciri-ciri dari fintech ilegal agar terhindar dari jerat penipuan.[16] Selain melalui pemblokiran fintech ilegal, juga dibentuk sistem penerimaan aduan. Apabila masyarakat berurusan dengan layanan P2P Lending ilegal, masyarakat dapat melaporan ke OJK serta pihak berwajib dengan: 1) Mengumpulkan bukti-bukti seperti teror, ancaman, intimidasi, pelecehan, atau hal tidak menyenangkan lainnya; 2) Melaporkan bukti-bukti tersebut ke polisi untuk membuat laporan; 3) Mengirimkan pengaduan ke situs resmi OJK di https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan/ atau kontak OJK di hotline 157; 4) Mengirimkan laporan ke situs resmi AFPI di https://afpi.or.id/pengaduan.[17]

Berkaca dengan Pengawasan P2P Lending di Singapura

Menelisik negara tetangga, Singapura, sebagai negara yang dikenal memiliki regulasi yang baik dalam mengatur berbagai sektor, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi P2P Lending di Singapura dilaksanakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk memastikan Singapura terus berkembang sebagai pusat keuangan regional dan internasional, serta bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem dan semangat industri keuangan Singapura yang kompetitif. Regulasi mengenai jasa P2P Lending tersebar di beberapa pengaturan seperti Securities and Futures Act, Financial Advisers Act, Moneylenders Act, dan Payment Services Act.[18] Dalam hal penegakan hukum terhadap jasa P2P Lending ilegal, Singapura menerapkan sanksi berupa denda dan pidana penjara yang bergantung terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu P2P Lending ilegal yang melakukan pelanggaran data pribadi, dapat dikenakan sanksi denda tidak lebih dari SGD 10,000 atau pidana penjara selama dan atau tidak lebih dari 3 tahun berdasarkan Personal Data Protection Act.[19]

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan P2P Lending ilegal antara Indonesia dan Singapura memiliki sejumlah kesamaan, yaitu dalam hal sanksi administratif berupa denda yang diterapkan, serta pidana penjara yang dapat diberikan, dengan bergantung pada pelanggaran yang terjadi secara kasus per kasus. Disisi lain, Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan dalam aspek perilaku konsumen. Di Singapura, pinjaman digunakan untuk alasan yang mendesak seperti biaya tambahan untuk masalah kesehatan. Lain halnya dengan Indonesia yang cenderung menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. [20]

Kesimpulan dan Saran

Di masa datang, untuk menekan maraknya P2P Lending Ilegal di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi serta institusi untuk memberikan perlindungan lebih terhadap masyarakat pengguna jasa P2P Lending. Salah satu aspek regulasi yang harus diperkuat dalam penegakan hukum P2P Lending ilegal adalah dalam sektor perlindungan data pribadi. Contohnya, dengan berkaca pada Singapura yang telah memberikan jaminan perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act 2012 yang baru saja diamandemen pada tahun 2020, serta Public Sector Governance Act 2018.[21] Di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Sejauh ini, hanya terdapat peraturan pada tingkat peraturan menteri, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Privasi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini pun dinilai belum efektif, terutama dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi.[22] Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu kerangka hukum untuk memitigasi risiko fintech ilegal, khususnya pada P2P Lending. Dari segi tataran praktis, pemerintah diharuskan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan P2P Lending guna menghindarkan masyarakat dari jerat penipuan P2P Lending.

Leave a comment Cancel reply