CTRL UGM
CTRL UGM
Artikel Banking & Financial Technology

InsurTech dan Blockchain dalam Industri Asuransi Indonesia

by |Published


Oleh: Netta Nathania

Teknologi blockchain tidak lagi melibatkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan distributed ledger yaitu desentralisasi penyimpanan data yang mencatat detail transaksi dalam sebuah sistem yang aman, transparan, dan efisien. Transparansi dalam pencatatan ini merupakan salah satu kunci yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan data transaksi atau fraud[1]. Selain itu, blockchain juga melindungi dari perubahan atau penghapusan oleh pihak lain sehingga menjamin berjalannya transaksi lebih efektif dan cepat.

Insurance Technology (“InsurTech”) berpotensi menjadi salah satu industri yang mengimplementasikan teknologi blockchain. Penggunaan blockchain pada jasa asuransi akan memudahkan dan menyederhanakan proses transaksi dan memberikan keamanan bagi perusahaan asuransi hingga pemegang polis.[2] Implementasi blockchain dalam InsurTech juga dapat meminimalisir risiko fraud.[3] Selain itu, penerapan smart contract  berdasarkan teknologi blockchain juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi baru yang inovatif.

Perusahaan asuransi AXA mengeluarkan produk asuransi bernama Fizzy. Produk ini menyediakan asuransi dalam hal terjadinya penundaan jadwal penerbangan. Menariknya adalah produk ini menggunakan sistem blockchain Ethereum untuk menyimpan informasi asuransi dan untuk memproses klaimnya.[4] Seluruh proses klaim asuransi Fizzy ini dilakukan secara otomatis, dengan cepat, tanpa penyertaan dokumen tambahan dan tanpa adanya partisipasi manusia dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan teknologi blockchain dan smart contract berpotensi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses klaim asuransi.

Walaupun implementasi blockchain dalam InsurTech memiliki manfaat yang signifikan, ada tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penyelenggara harus mengindahkan asas kehati-hatian dalam penerapan blockchain dan pengembangannya dalam InsurTech karena industri asuransi merupakan salah satu highly-regulated industry. Asas kehati-hatian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam penjaminan dan pengelolaan risiko. Kedua, berkaitan dengan mekanisme perlindungan data dari pemegang polis yang tersimpan dalam sistem blockchain. Blockchain bersifat immutable yang berarti data yang tersimpan tidak dapat dihapus atau dihilangkan lagi oleh sistem.[5] Kebijakan internal perusahaan asuransi terkait pengambilan, penyimpanan, pemrosesan dan penghapusan data pemegang polis perlu diatur sedemikian rupa agar mengindahkan hak-hak terkait perlindungan data nasabah. Bagaimana jika ada pemegang polis yang ingin berhenti menggunakan layanan dan ingin menghapus data-data yang dimilikinya dalam jaringan blockchain.

Dari segi praktik bisnis di Indonesia, perkembangan InsurTech masih ketinggalan dibandingkan dengan layanan fintech lainnya. Bank BCA mengklaim bahwa mereka telah menerapkan teknologi blockchain dalam untuk kegiatan back office untuk mempercepat dan mengurangi kompleksitas transaksi pembayaran, dan menekan biaya operasional.[6] Walaupun penerapan tersebut bukan dalam rangka pengembangan produk InsurTech, namun hal ini merupakan langkah awal dalam ekosistem blockchain dan Insurtech di Indonesia.

Dari segi regulasi, implementasi blockchain dan InsurTech di Indonesia hanya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Walaupun begitu, Otoritas Jasa Keuangan sedang merumuskan suatu aturan khusus terkait dengan implementasi Insurtech.[7] Masih banyak isu yang perlu dibahas, dipertimbangkan, dan dicari solusinya. Diantaranya adalah mengenai teknis produk asuransi yang ditawarkan, standar keamanan dari penyelenggaraan sistem elektroniknya, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persaingan usaha antara penyelenggara.[8]

Ruang gerak perusahaan asuransi untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract dalam kegiatan InsurTech di Indonesia masih besar. Pemanfaatan tersebut dapat meminimalisir risiko fraud, memudahkan serta menyederhanakan proses transaksi asuransi. Namun, memang ada tantangan yang perlu dipikirkan solusinya. Ditambah lagi permasalahan mengenai literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah. Walaupun begitu, potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dalam industri asuransi di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memfokuskan dan mengarahkan kebijakan untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi ini untuk memajukan ekonomi dan kedaulatan teknologi bagi Negara Indonesia.

[1] Fraud merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk dapat mengambil keuntungan baik baik individu, kelompok, bahkan untuk pihak lainnya seperti perorangan, perusahan,  maupun institusi.

Sumber: Rakha Agung Trimanda, Budi Rahardjo, “Desain Metode Blockchain Pada Sistem Asuransi Kesehatan Untuk Pendeteksian Fraud (Studi Kasus: BPJS Kesehatan)”, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, November 2018. Hal 185.

[2] Abdul Ghoni, “Insurtech Dan New Islamic Insurance Model: Studi Kasus Sharing Claim Di Laka Bicycle Insurance, London”,Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 02, (Maret, 2020): 65, http://dx.doi.org/10.30868/ad.v4i01.754.

[3] Erik Rimmermas, “How Blockchain Is Disrupting Insurance”, Research Briefs, CBInsights, 2018. Hal. 1-3

[4] Marvin, D., “4 Ways Blockchain Will Transform The Insurance Industry”,  https://www.morrisonmahoney.com/writable/files/law360.pdf, (accessed Mei 16, 2021)

[5] Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. “An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends”, In 2017 IEEE international congress on big data (BigData congress) (pp. 557-564). IEEE. (2017, June); 557, http://dx.doi.org/10.1109/BigDataCongress.2017.85

[6] Marsya Nabila, “BCA Klaim Sudah Mulai Terapkan Teknologi Blockchain”, https://dailysocial.id/post/bca-klaim-sudah-mulai-terapkan-teknologi-blockchain (accessed Juni 9, 2021)

[7] Adrianus Octaviano, “Kontribusi InsurTech Semakin Bear, OJK Masih Siapkan Regulasi Khusus”, https://keuangan.kontan.co.id/news/kontribusi-insurtech-semakin-besar-ojk-masih-siapkan-regulasi-khusus (accessed July 16, 2021)

[8] Ibid.

Ilustrasi gambar : Unsplash.com

You may also like

Published

Refleksi Pemanfaatan Account Aggregator di India, Potensi Pewujudan Keuangan Inklusif di Indonesia?


Oleh : Danastri Puspitasari

Keuangan inklusif (financial inclusion) merupakan aspek penting dalam menciptakan stabilitas keuangan. Keuangan inklusif merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara efektif, efisien serta aman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.[1] Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (pada tahun 2019, Indeks inklusi keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun mengalami peningkatan yang bermula berada pada 67,8% (2016) menjadi 76,19% (2019).[2] Dampak peningkatan indeks inklusi keuangan ini, dapat membuka peluang bagi perusahaan teknologi finansial (‘tekfin’) di Indonesia untuk melakukan pengembangan salah satunya dalam bentuk Account Aggregator.[3] read more

Published

Merefleksikan Konvergensi Hukum Telematika di Indonesia Melalui Upaya Penerapan Prinsip Net Neutrality Secara Proporsional


Oleh : Kristianus Jimy Pratama, Revan Ananda Putra

Perkembangan teknologi secara faktual telah mendorong pertumbuhan aspek digitalisasi di Indonesia secara signifikan. Pertumbuhan aspek digitalisasi tersebut kemudian terejawantahkan pada konstruksi dari konvergensi hukum telematika, dimana salah satu hasil luaran (output) dari konvergensi hukum telematika adalah pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber.[1] Salah satu pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber adalah berkaitan dengan penggunaan internet. Internet telah menjadi sarana perjumpaan internet service provider (ISP) dan pengguna secara berkelanjutan. Apabila ditinjau secara saksama, penggunaan internet secara khusus dalam bidang media dan telekomunikasi memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet sebagai sarana perjumpaan antara para pengguna secara kontinuitas telah menempatkan internet sebagai entitas yang bersifat luwes. Sehingga terdapat urgensi untuk mengatur penggunaan internet hingga pengawasan terhadap implementasinya secara komprehensif. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kerumitan dalam hal mengatur konstruksi internet.[2]

Salah satu bentuk pengaturan entitas internet di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP Postelsiar”). Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Postelsiar pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku usaha baik nasional ataupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, non diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip adil, wajar dan non diskriminatif yang termuat dalam ketentuan a quo memiliki nuansa yang sejalan dengan konstruksi prinsip network atau net neutrality. Pada dasarnya, prinsip net neutrality mewajibkan ISP untuk memperlakukan akses data yang dilakukan oleh seluruh pengguna secara non diskriminatif.[3] Melalui penerapan prinsip net neutrality secara mutlak, ISP tidak dapat melakukan pembatasan akses data terhadap pengguna internet secara diskriminatif. Selain itu dengan menerapkan prinsip net neutrality secara mutlak, aksesibilitas terhadap seluruh data dan jaringan komunikasi dapat dilakukan oleh para pengguna akan dilakukan pembatasan. Namun meskipun demikian, penerapan prinsip net neutrality belum diatur secara seragam dan belum menjadi suatu kewajiban internasional untuk dapat diadopsi secara universal. Sehingga masih terdapat ruang kebijakan bagi setiap negara untuk menentukan pendekatannya masing-masing dalam hal tata kelola internet. [4]

Apabila mencermati hubungan korelatif antara ketentuan a quo dan dinamika perkembangan telematika secara sehat, prinsip net neutrality seyogyanya diadopsi berdasarkan asas proporsionalitas. Penerapan prinsip net neutrality secara proporsional yang dimaksud adalah diterapkannya prinsip net neutrality dengan didasarkan pada nilai-nilai kewajaran. Dimana nilai-nilai kewajaran tersebut meliputi pada norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai kewajaran yang dimaksud adalah dengan membatasi para pengguna untuk mengakses konten negatif sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sekaligus untuk meminimalisir dampak diterapkannya prinsip net neutrality secara mutlak. Pembatasan terhadap konten negatif secara komprehensif namun tetap mempertahankan aksesibilitas data dan jaringan internet oleh pengguna secara wajar menunjukkan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara proporsional terbatas.

 Penulis beranggapan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara luwes, namun pengaturan secara lebih lanjut mengenai penerapan prinsip net neutrality juga diperlukan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum baik kepada ISP hingga para pengguna. Hal ini sejalan dengan pernyataan Edmon Makarim yang menerangkan bahwa penyelenggaraan jasa dan jaringan komunikasi harus dapat menjalankan prinsip net neutrality secara baik.[5] Selain itu, implementasi hukum juga harus mendapatkan dukungan masyarakat sehingga keberlakuan hukum juga memenuhi unsur sosiologis pembentukan norma hukum termasuk dalam kontruksi pembangunan hukum telematika.

Published

Peningkatan Keamanan Dalam Pelayanan Perbankan Melalui Penggunaan Blockchain

Oleh: Faiq Rizqi Aulia

Blockchain menjadi salah satu kunci kemajuan dalam era financial technology terkini.[1] Berawal dari bitcoin, potensi blockchain yang merupakan dasar dari cryptocurrency terus berkembang hingga saat ini.[2] Blockchain merupakan sekumpulan data terstruktur yang menyimpan dan mengirim data dalam bentuk “block” yang terhubung satu sama lain dalam “chain”[3] yang penyimpanan datanya bersifat tersebar (desentralisasi) alih-alih hanya oleh satu pihak saja (sentralisasi)[4]. Perkembangan pesat dari blockchain memberikan peluang sekaligus tantangan kepada dunia bisnis terutama perbankan. Blockchain dapat membantu menghilangkan kehadiran yang tidak berhubungan dalam transaksi perbankan terutama interbank ataupun cross-border transaction. Pihak ketiga dalam transaksi perbankan seringkali digunakan dalam hal Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)[5], dan data penduduk, dalam hal ini data nasabah rentan manipulasi dan peretasan sehingga harus disimpan dengan keamanan tingkat tinggi[6]. Secara tidak langsung, peran blockchain meningkatkan keamanan dalam suatu transaksi. read more

Published

Kilang Minyak 4.0: Buah Simalakama Personalized Ads dan Data Pribadi di Indonesia

1 Comment

Ditulis Oleh: Pilar II Research CTRL
Zuhdi F. Ariawan (PJ), Glenn Tany, Muhammad Athallah, Alif Duta Hardenta.

Personalized ads adalah salah satu bentuk penggunaan data pribadi dalam manajemen pemasaran di era digital. Dengan adanya personalized ads, maka pemasaran setiap perusahaan dapat terarah dengan efektif dan efisien. Dengan kemudahan setiap perusahaan untuk memasarkan produknya dengan efektif dan efisien, maka tidak dapat dipungkiri adanya ancaman mengenai penyalahgunaan data pribadi para konsumen. Maka dari itu, diperlukan kehadiran negara untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya serta pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan personalized ads. Konsep yang ditawarkan pada personalized ads adalah sistem iklan yang ditampilkan agar dapat memberikan informasi relevan bagi individu yang sesuai, sehingga potensi efektivitas keberhasilan iklan akan meningkat dan pada saat yang sama turut mengurangi ketergantungan iklan.[1]

Personalized ads sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari fungsi machine learning. Fungsi kecerdasan buatan tersebut menggunakan data pribadi untuk penentu langkah komunikasi dan interaksi terhadap calon konsumen iklan.[2] Dengan adanya hal ini, maka menjadi potensi bagi bisnis untuk mempelajari keinginan konsumen beserta ekspektasinya, mengantarkan rekomendasi yang baik bagi konsumen, hingga membuka lebih banyak kesempatan bisnis.[3] Adapun klasifikasi dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam personalized ads meliputi penyusunan sasaran iklan,media pesanan personal, rekomendasi produk, dan interaksi situs yang lebih dinamis.[4] Dalam sistem personalized ads sendiri dilakukan dengan algoritma yang memahami sejumlah pola yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sistem web.[5] Berdasarkan data tersebut, kecerdasan buatan kemudian akan membuat analisa dan menghasilkan prediksi yang akan disesuaikan dengan jenis iklan yang ditampilkan.[6]

Personalized ads membawa dampak positif yang dapat menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan relevansi iklan terhadap pengguna. Hal ini dikarenakan iklan diselenggarakan secara terotomatisasi dengan data pengguna aktif untuk menargetkan pelanggan dengan konten iklan yang lebih tepat sasaran, dimana iklan terkait dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi konsumen dan juga pengiklan.[7]  Adapun berikut merupakan beberapa manfaat Personalized Ads dalam bisnis. Pertama,  Personalized Ads diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergangguan akibat adanya iklan dan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan informasi sebelum membeli produk.[8] Kedua, konten yang dibentuk dapat lebih personal sehingga lebih berpotensi tepat sasaran yang akhirnya memicu pembelian konsumen.[9] Ketiga, dapat meningkatkan pengalaman konsumen karena ikut dilibatkannya konsumen terhadap produk/layanan yang tersedia. Hal ini membuat interaksi konsumen menonjol dan merupakan strategi marketing yang efektif. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsumen melalui tingkat akurasi yang tinggi yang implikasinya membuat pebisnis lebih mudah untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pembeli.[10]

Berkaitan dengan fenomena personalized ads, muncul adanya diskursus mengenai otonomi suatu individu untuk menentukan tindakannya yang berdasarkan pada kompetensi (kebutuhan untuk mengendalikan hasil) dan keterkaitan (kebutuhan untuk berkoneksi dengan yang lain) adalah penggerak utama dibalik kemungkinan perilaku manusia.[11] Jika salah satu dari dua parameter tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinannya para pengguna internet untuk enggan menyetujui penggunaan datanya demi personalized ads. Hal ini juga dimotori oleh risiko-risiko dari pengolahan data yang mereka punya di internet. Berkaitan dengan ini, masyarakat yang mengakses internet secara umum dapat memilih untuk tidak menyerahkan data-nya kepada pengelola situs internet, dan pilihan ini pada umumnya selalu tersedia di setiap situs yang ada di internet. Implikasi dari tidak diserahkannya data pengguna kepada pengelola situs internet juga tidak dapat dihiraukan semata. Bagi para pengguna yang masih baru dalam mengakses internet, aspek kompetensi dari pengguna internet akan terpenuhi, hal ini mengakibatkan pada terciptanya rasa keamanan bahwa data-data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan.[12] Keamanan terhadap kerahasiaan data ini juga meminimalisir adanya antisipasi komunikasi dan upaya registrasi yang berlebih dalam mengakses situs internet.[13]

            Namun, pemanfaatan Personalized Ads  juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yakni penyalahgunaan data pribadi oleh brand (produsen yang mengiklankan). Hal ini dikarenakan personalized ads bekerja dengan sistem yang menganalisis kecenderungan individu untuk mengkonsumsi sesuatu berdasarkan perilaku konsumen yang mana hal tersebut merupakan data pribadi individu terkait.[14] Salah satu kasus pelanggaran data pribadi oleh perusahaan yang tidak lama terjadi adalah kasus monopoli data pengguna Facebook pada tahun 2020 oleh Cambridge Analytica, perusahaan yang khusus mengelola personalized ads. Cambridge Analytica mengelola personalized ads para penggunanya dengan meminta para pengguna data di Facebook untuk melakukan survei dan mengunduh suatu aplikasi, yang mana hasil dari survei dan unduhan aplikasi ini akan mengambil beberapa data pribadi dari profil yang melakukan tindakan tersebut.[15] Dari hasil awal tersebut, Mereka lalu menganalisa teman-teman dan aktivitas mereka di Facebook yang memang pada awalnya dari pihak Facebook pun mengizinkan pengelolaan data seperti ini.[16] Hasil dari analisa ini nantinya akan digunakan untuk menyasar para pengguna dengan iklan-iklan yang sesuai dengan perilaku para pengguna.[17] Perusahaan tersebut dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menyebarkan data pribadi para pengguna dibawah pengelolaan Cambridge Analytica kepada pihak ketiga.[18] Dalam kasus tersebut, Data yang dikelola oleh Cambridge Analytica dimanfaatkan oleh tim pemenangan Pemilu AS tahun 2016, Donald Trump untuk menyajikan iklan-iklan digital yang bermuatan politis dan mengarah pada kampanye dari tim pemenangan Donald Trump.[19] Ujung tanduk dari penyalahgunaan data ini berakibat pada pengenaan denda kepada Facebook oleh Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat sebesar 5 Milyar Dollar AS.[20]

Hingga saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai personalized ads secara eksplisit. Peraturan rujukan yang paling mendekati dalam pembahasan mengenai personalized ads adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Kemenkominfo sebagai penggerak utamanya.[21] Akan tetapi ketentuan perlindungan data yang ada dalam UU ITE masih sangat umum dan meninggalkan banyak celah hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, harapan terbaik masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan dasar personalized ads adalah dengan menunggu disahkannya berbagai RUU yang mengakomodir persoalan ini seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas lagi.[22]

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya personalized ads merupakan bentuk machine learning dalam dunia pemasaran dan periklanan. Usaha/bisnis mempergunakan personalized ads untuk menyasar konsumen secara efektif dan hemat biaya karena telah memiliki konsiderasi data terhadap konten yang akan ditampilkan. Meskipun demikian, personalized ads sendiri memiliki permasalahan nyata terkait data pribadi pengguna apabila berkaca pada kasus nyata seperti dalam kasus Facebook.

Adapun di Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik penggunaan data pribadi untuk personalized ads. Akibatnya, data pribadi dan jejak digital pengguna rawan sekali dieksploitasi oleh bisnis untuk dimanfaatkan sebagai komoditas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka perlu adanya aturan hukum tersendiri yang mengatur perlindungan pemanfaatan data pribadi dalam personalized ads dan kalau perlu pun dapat dimasukkan sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Hasil Penelitian

Adhani, Nur, Alam, Moch. Zairul,  et al., “Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook”. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019).

Dewi, Agustina,  Najib, Muhammad, dan Suharjo, 2016, Pengaruh personalisasi iklan online terhadap sikap dan minat beli konsumen. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 (3).

Indriyanti, Masitoh,  et.al., Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2017).

Handoyo, B.K., Karissa, F. Et al. “Pengaruh perceived ads personalization terhadap online impulse buying tendency dengan

Leave a comment

Your email address will not be published.