CTRL UGM
CTRL UGM
Advancing Lifestyle and Virtual Reality Artikel Media & Telecommunications

Kilang Minyak 4.0: Buah Simalakama Personalized Ads dan Data Pribadi di Indonesia

by |Published |1 Comment
Advertising Advetise Consumer Advertisement Icon

Ditulis Oleh: Pilar II Research CTRL
Zuhdi F. Ariawan (PJ), Glenn Tany, Muhammad Athallah, Alif Duta Hardenta.

Personalized ads adalah salah satu bentuk penggunaan data pribadi dalam manajemen pemasaran di era digital. Dengan adanya personalized ads, maka pemasaran setiap perusahaan dapat terarah dengan efektif dan efisien. Dengan kemudahan setiap perusahaan untuk memasarkan produknya dengan efektif dan efisien, maka tidak dapat dipungkiri adanya ancaman mengenai penyalahgunaan data pribadi para konsumen. Maka dari itu, diperlukan kehadiran negara untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya serta pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan personalized ads. Konsep yang ditawarkan pada personalized ads adalah sistem iklan yang ditampilkan agar dapat memberikan informasi relevan bagi individu yang sesuai, sehingga potensi efektivitas keberhasilan iklan akan meningkat dan pada saat yang sama turut mengurangi ketergantungan iklan.[1]

Personalized ads sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari fungsi machine learning. Fungsi kecerdasan buatan tersebut menggunakan data pribadi untuk penentu langkah komunikasi dan interaksi terhadap calon konsumen iklan.[2] Dengan adanya hal ini, maka menjadi potensi bagi bisnis untuk mempelajari keinginan konsumen beserta ekspektasinya, mengantarkan rekomendasi yang baik bagi konsumen, hingga membuka lebih banyak kesempatan bisnis.[3] Adapun klasifikasi dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam personalized ads meliputi penyusunan sasaran iklan,media pesanan personal, rekomendasi produk, dan interaksi situs yang lebih dinamis.[4] Dalam sistem personalized ads sendiri dilakukan dengan algoritma yang memahami sejumlah pola yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sistem web.[5] Berdasarkan data tersebut, kecerdasan buatan kemudian akan membuat analisa dan menghasilkan prediksi yang akan disesuaikan dengan jenis iklan yang ditampilkan.[6]

Personalized ads membawa dampak positif yang dapat menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan relevansi iklan terhadap pengguna. Hal ini dikarenakan iklan diselenggarakan secara terotomatisasi dengan data pengguna aktif untuk menargetkan pelanggan dengan konten iklan yang lebih tepat sasaran, dimana iklan terkait dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi konsumen dan juga pengiklan.[7]  Adapun berikut merupakan beberapa manfaat Personalized Ads dalam bisnis. Pertama,  Personalized Ads diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergangguan akibat adanya iklan dan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan informasi sebelum membeli produk.[8] Kedua, konten yang dibentuk dapat lebih personal sehingga lebih berpotensi tepat sasaran yang akhirnya memicu pembelian konsumen.[9] Ketiga, dapat meningkatkan pengalaman konsumen karena ikut dilibatkannya konsumen terhadap produk/layanan yang tersedia. Hal ini membuat interaksi konsumen menonjol dan merupakan strategi marketing yang efektif. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsumen melalui tingkat akurasi yang tinggi yang implikasinya membuat pebisnis lebih mudah untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pembeli.[10]

Berkaitan dengan fenomena personalized ads, muncul adanya diskursus mengenai otonomi suatu individu untuk menentukan tindakannya yang berdasarkan pada kompetensi (kebutuhan untuk mengendalikan hasil) dan keterkaitan (kebutuhan untuk berkoneksi dengan yang lain) adalah penggerak utama dibalik kemungkinan perilaku manusia.[11] Jika salah satu dari dua parameter tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinannya para pengguna internet untuk enggan menyetujui penggunaan datanya demi personalized ads. Hal ini juga dimotori oleh risiko-risiko dari pengolahan data yang mereka punya di internet. Berkaitan dengan ini, masyarakat yang mengakses internet secara umum dapat memilih untuk tidak menyerahkan data-nya kepada pengelola situs internet, dan pilihan ini pada umumnya selalu tersedia di setiap situs yang ada di internet. Implikasi dari tidak diserahkannya data pengguna kepada pengelola situs internet juga tidak dapat dihiraukan semata. Bagi para pengguna yang masih baru dalam mengakses internet, aspek kompetensi dari pengguna internet akan terpenuhi, hal ini mengakibatkan pada terciptanya rasa keamanan bahwa data-data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan.[12] Keamanan terhadap kerahasiaan data ini juga meminimalisir adanya antisipasi komunikasi dan upaya registrasi yang berlebih dalam mengakses situs internet.[13]

            Namun, pemanfaatan Personalized Ads  juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yakni penyalahgunaan data pribadi oleh brand (produsen yang mengiklankan). Hal ini dikarenakan personalized ads bekerja dengan sistem yang menganalisis kecenderungan individu untuk mengkonsumsi sesuatu berdasarkan perilaku konsumen yang mana hal tersebut merupakan data pribadi individu terkait.[14] Salah satu kasus pelanggaran data pribadi oleh perusahaan yang tidak lama terjadi adalah kasus monopoli data pengguna Facebook pada tahun 2020 oleh Cambridge Analytica, perusahaan yang khusus mengelola personalized ads. Cambridge Analytica mengelola personalized ads para penggunanya dengan meminta para pengguna data di Facebook untuk melakukan survei dan mengunduh suatu aplikasi, yang mana hasil dari survei dan unduhan aplikasi ini akan mengambil beberapa data pribadi dari profil yang melakukan tindakan tersebut.[15] Dari hasil awal tersebut, Mereka lalu menganalisa teman-teman dan aktivitas mereka di Facebook yang memang pada awalnya dari pihak Facebook pun mengizinkan pengelolaan data seperti ini.[16] Hasil dari analisa ini nantinya akan digunakan untuk menyasar para pengguna dengan iklan-iklan yang sesuai dengan perilaku para pengguna.[17] Perusahaan tersebut dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menyebarkan data pribadi para pengguna dibawah pengelolaan Cambridge Analytica kepada pihak ketiga.[18] Dalam kasus tersebut, Data yang dikelola oleh Cambridge Analytica dimanfaatkan oleh tim pemenangan Pemilu AS tahun 2016, Donald Trump untuk menyajikan iklan-iklan digital yang bermuatan politis dan mengarah pada kampanye dari tim pemenangan Donald Trump.[19] Ujung tanduk dari penyalahgunaan data ini berakibat pada pengenaan denda kepada Facebook oleh Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat sebesar 5 Milyar Dollar AS.[20]

Hingga saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai personalized ads secara eksplisit. Peraturan rujukan yang paling mendekati dalam pembahasan mengenai personalized ads adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Kemenkominfo sebagai penggerak utamanya.[21] Akan tetapi ketentuan perlindungan data yang ada dalam UU ITE masih sangat umum dan meninggalkan banyak celah hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, harapan terbaik masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan dasar personalized ads adalah dengan menunggu disahkannya berbagai RUU yang mengakomodir persoalan ini seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas lagi.[22]

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya personalized ads merupakan bentuk machine learning dalam dunia pemasaran dan periklanan. Usaha/bisnis mempergunakan personalized ads untuk menyasar konsumen secara efektif dan hemat biaya karena telah memiliki konsiderasi data terhadap konten yang akan ditampilkan. Meskipun demikian, personalized ads sendiri memiliki permasalahan nyata terkait data pribadi pengguna apabila berkaca pada kasus nyata seperti dalam kasus Facebook.

Adapun di Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik penggunaan data pribadi untuk personalized ads. Akibatnya, data pribadi dan jejak digital pengguna rawan sekali dieksploitasi oleh bisnis untuk dimanfaatkan sebagai komoditas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka perlu adanya aturan hukum tersendiri yang mengatur perlindungan pemanfaatan data pribadi dalam personalized ads dan kalau perlu pun dapat dimasukkan sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Hasil Penelitian

Adhani, Nur, Alam, Moch. Zairul,  et al., “Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook”. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019).

Dewi, Agustina,  Najib, Muhammad, dan Suharjo, 2016, Pengaruh personalisasi iklan online terhadap sikap dan minat beli konsumen. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 (3).

Indriyanti, Masitoh,  et.al., Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2017).

Handoyo, B.K., Karissa, F. Et al. “Pengaruh perceived ads personalization terhadap online impulse buying tendency dengan variabel–variabel mediasi (studi pada e-commerce di Indonesia)”. (Dissertation). Universitas Pelita Harapan, 2021.

Krafft, Manfred, Arden, Christie, et al., “Permission Marketing and Privacy Concerns — Why Do Customers (Not) Grant Permissions?”, Journal of Interactive Marketing 39, 1 (Mei, 2017).

Moritomo, Mariko,  “Privacy concerns about personalized advertising across multiple social media platforms in Japan: the relationship with information control and persuasion knowledge”, International Journal of Advertising 39, 1 (Juli, 2020).

Internet

Carr, Tricia. “AI-Powered Advertising: From Personalization to Hyper Relevance”, Criteol Online, https://www.criteo.com/blog/hyper-relevant-ai-powered-advertising/, diakses pada 20 April 2021.

Federal Trade Commission, “FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New Privacy Restrictions on Facebook”, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new- privacy-restrictions, diakses pada 3 Mei 2021.

Granville, Kevin, “Facebook and Cambridge Analytica: What You Need to Know as Fallout Widens”,https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/facebook-cambridge-analytica-explained.html, diakses 3 Mei 2021

Jurnal Entrepreneur,”Konsep Personalized Marketing Untuk Kemajuan Bisnis Anda”, Jurnal.id, https://www.jurnal.id/id/blog/konsep-personalized-marketing-untuk-kemajuan-bisnis-anda/, diakses pada 3 Mei 2021

Jesus, Ayn De. “Personalized Marketing With AI:, EMERJ: The AI Research and Advisor Company, https://emerj.com/ai-sector-overviews/personalized-marketing-with-ai/, diakses pada 20 April 2021.

Webster, Kyle. “Ads That Don’t Overstep”, Harvard Business Review, https://hbr.org/2018/01/ads-that-dont-overstep, diakses 17 April 2021.

[1] Kyle Webster, “Ads That Don’t Overstep”, Harvard Business Review, https://hbr.org/2018/01/ads-that- don’t-overstep, diakses 17 April 2021.

[2] Ayn De Jesus, “Personalized Marketing With AI:, EMERJ: The AI Research and Advisor Company, https://emerj.com/ai-sector-overviews/personalized-marketing-with-ai/, diakses pada 20 April 2021.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Tricia Carr, “AI-Powered Advertising: From Personalization to Hyper Relevance”, Criteol Online, https://www.criteo.com/blog/hyper-relevant-ai-powered-advertising/, diakses pada 20 April 2021.

[6] Ibid.

[7] B. K. Handoyo, Karrisa, Febby, Christian J. “Pengaruh perceived ads personalization terhadap online impulse buying tendency dengan variabel–variabel mediasi (studi pada e-commerce di Indonesia)”. (Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2021), 23.

[8] Agustina, D., Najib, M. and Suharjo, B., 2016. Pengaruh personalisasi iklan online terhadap sikap dan minat beli konsumen. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, 6(3), hlm 1.

[9] Jurnal Entrepreneur,”Konsep Personalized Marketing Untuk Kemajuan Bisnis Anda”, https://www.jurnal.id/id/blog/konsep-personalized-marketing-untuk-kemajuan-bisnis-anda/, diakses pada 3 Mei 2021

[10] Ibid.

[11] Mariko Moritomo. “Privacy concerns about personalized advertising across multiple social media platforms in Japan: the relationship with information control and persuasion knowledge”, International Journal of Advertising 39, 1 (Juli, 2020): 6. https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1796322.

[12] Manfred Krafft, Christine M. Arden, et al. “Permission Marketing and Privacy Concerns — Why Do Customers (Not) Grant Permissions?”, Journal of Interactive Marketing 39, 1 (Mei, 2017): 50. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2017.03.001

[13] Ibid.

[14] Nur Adhani, Moch. Zairul Alam, et al. “Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook”. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019), 15.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Kevin Granville, “Facebook and Cambridge Analytica: What You Need to Know as Fallout Widens”, https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/facebook-cambridge-analytica-explained.html, diakses 3 Mei 2021

[19] Ibid.

[20] Federal Trade Commission, “FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New Privacy Restrictions on Facebook”, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new- privacy-restrictions, diakses pada 3 Mei 2021.

[21] Masitoh Indriyanti, et.al, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2017): 196.

[22] ibid.

ilustrasi gambar : Freepik.com

You may also like

Published

Perspektif HAM dan Teknologi dalam Fenomena Pemblokiran Kata “Asian” oleh Apple

Ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Aflah Nityasa

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai “HAM”) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, melekat secara kodrati, serta diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa.[1] HAM bersifat universal, yakni HAM berlaku untuk siapa saja, dimana saja, dan tidak dapat dirampas oleh siapapun (non-derogable rights).[2] non-derogable rights sendiri adalah hak-hak sipil dan politik yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.[3] Contohnya hak hidup, hak hak bebas dari penyiksaan, hak sebagai subjek hukum.[4]

Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak didasari pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik yang berakibat pengurangan pengakuan HAM baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek lainnya dapat didefinisikan sebagai diskriminasi.[5] Diskriminasi atas suatu kelompok tertentu muncul karena stigma – stigma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat terhadap kelompok tersebut. Stigma yang muncul seringkali memicu terjadinya konflik.[6] Terdapat beberapa jenis diskriminasi, diantaranya: diskriminasi ras, gender, agama, bahasa, grup sosial, dan minoritas.[7] Beracuan pada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (selanjutnya disebut sebagai “ICERD”), diskriminasi ras adalah pada segala bentuk pembedaan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan ataupun suku bangsa. Konsep ras, rasisme, dan praktik diskriminasi rasial diuraikan oleh Amnesty Internasional dalam publikasinya pada tahun 2001 yaitu ras tidak memiliki dasar biologis, namun merupakan kontruksi sosial yang biasanya didasarkan pada karakteristik fisik suatu kelompok, pengelompokan ras sering gunakan secara sewenang-wenang untuk tujuan politik. Ras dan rasisme sendiripun memiliki pengertian yang berubah seiring berjalannya waktu maupun lintas benua sehingga rasisme sering digunakan oleh kelompok ras yang dominan menjustifikasi kekuasaannya dan sikap-sikap yang merupakan ekspesi keputusasaan korban yang tidak berdaya.[8]

Dewasa ini, marak terdengar adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap suatu ras, salah satunya yaitu diskriminasi terhadap Ras Asia yang tinggal di Amerika Serikat seperti munculnya frasa “kung flu” dan “China virus”, penyerangan seorang wanita Asia-Amerika di New York, hingga pembunuhan seorang imigran Thailand di San Francisco.[9] Munculnya aksi kekerasan bermotif rasisme ini dikenal dengan aksi Anti Asia. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada orang – orang ras Asia yang tinggal di Amerikat Serikat, namun juga dirasakan oleh orang Ras Asia di seluruh dunia. Tindakan rasisme yang beredar di masyarakat lama-kelamaan merambah ranah teknologi.

Diketahui pada Februari 2020 diterima laporan bahwa Apple memblokir kata “Asian” pada perangkat Apple dengan software iPadOS 14.4.1 dan macOS 11.2.3 yang mengaktifkan content restrictions.[10] Pemblokiran kata “Asian” ini telah diberlakukan oleh Apple pada perangkat-perangkatnya selama hampir satu tahun.[11] Pemblokiran ini tidak hanya berlaku untuk kata “Asian” saja, namun juga terhadap kata-kata terkait, seperti “Asian culture”, “Asian Americans”, “Asian history”, “Asian market”, “stop Asian hate”, dan kata-kata sejenis. Apabila pengguna perangkat Apple dengan software iPadOS 14.4.1 dan macOS 11.2.3 mencari kata – kata yang berkaitan dengan “Asian” pada Safari maupun Google Chrome, pengguna akan terhubung ke adult content filter karena laman dengan hasil pencarian kata tersebut dianggap sebagai situs yang dibatasi, sehingga pengguna harus menonaktifkan content restrictions pada settings.[12] Salah satu staf Liaison of Public Search Google, Danny Sullivan, mengemukakan bahwa pembatasan konten ini merupakan tanggung jawab Apple sepenuhnya, bukan tanggung jawab pihak Google selaku search engine.[13]

Isu ini semakin merebak seiring dengan kemunculan tren “Stop Asian Hate” di internet setelah peristiwa penembakan massal di Atlanta, Amerika Serikat yang menewaskan 8 orang, yang 6 diantaranya adalah orang Asia.[14] Frasa “Stop Asian Hate” sendiri digunakan untuk mengambil tindakan atas kekerasan rasial Anti Asia yang melonjak tinggi sebesar 150% selama satu tahun terakhir di Amerika Serikat karena kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi.[15]

Bercermin pada Article 1 Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut sebagai “UDHR”), “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”. Ciri khas HAM yaitu prinsip kebebasan dan kesetaraan.[16] Selain itu, terdapat pula prinsip anti-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam HAM, sebagaimana tercermin pada Article 2 UDHR, “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.” Prinsip ini bertujuan agar setiap manusia mampu menikmati hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur tanpa terkecuali, serta mencegah adanya tindakan diskriminatif yang ditunjukkan terhadap kelompok – kelompok tertentu.

Selain itu, menurut  Article 19 UDHR, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi lewat media apa saja tidak memandang batasan tertentu. Hal ini pun dinyatakan dalam the International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut dengan ICCPR).[17] Tentu saja, sikap Apple dengan memblokir kata “Asian” ini tidak sejalan dengan Article 19 UDHR dan ICCPR. Apple jelas membatasi akses orang-orang yang ingin mencari informasi terkait Asian seperti Asian culture, Asian food, dsb.

Meskipun begitu, Apple sudah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan iOS 14.5 Beta. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Apple tetap termasuk pada tindakan diskriminatif dan juga rasis karena dianggap menanamkan gagasan bahwa sesuatu yang berbau “Asian” adalah konten dewasa yang tidak pantas. Apple tidak menganggap ini mendesak sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama dari masuknya laporan pertama sejak 7 Desember 2019 sampai dikeluarkannya iOS 14.5 Beta pada Maret 2021 untuk mengatasinya.[18] Berkaca dari fenomena ini, perlindungan HAM terhadap diskriminasi rasial masih belum sepenuhnya terjamin meskipun telah  diatur dalam berbagai konvensi HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Hal-hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar negara-negara untuk bersama memerangi diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu dan menciptakan ruang yang inklusif untuk setiap manusia. Dalam ranah teknologi, peran masing-masing negara untuk menegakkan prinsip perlindungan HAM dapat tercermin melalui pembuatan regulasi teknologi informasi yang sensitif terhadap HAM baik hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta realisasi hak atas kebebasan akses informasi di internet yang telah didukung oleh lebih dari 40 negara Sidang ke-17 the Human Rights Council tanggal 10 Juni 2021.[19]

Published

Refleksi Pemanfaatan Account Aggregator di India, Potensi Pewujudan Keuangan Inklusif di Indonesia?


Oleh : Danastri Puspitasari

Keuangan inklusif (financial inclusion) merupakan aspek penting dalam menciptakan stabilitas keuangan. Keuangan inklusif merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara efektif, efisien serta aman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.[1] Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (pada tahun 2019, Indeks inklusi keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun mengalami peningkatan yang bermula berada pada 67,8% (2016) menjadi 76,19% (2019).[2] Dampak peningkatan indeks inklusi keuangan ini, dapat membuka peluang bagi perusahaan teknologi finansial (‘tekfin’) di Indonesia untuk melakukan pengembangan salah satunya dalam bentuk Account Aggregator.[3] read more

Published

Fintech P2P Lending Ilegal Marak Beredar di Indonesia, Bagaimana Penegakan Hukumnya?


Oleh: Haryo Putro D.

Internet dewasa ini digunakan pada setiap aspek kehidupan manusia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 6 dari 10 negara pengguna internet terbesar di dunia, dengan jumlah pengguna internet sebanyak 143,26 juta.[1] Masifnya pemanfaatan teknologi internet di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya terhadap sektor bisnis dan ekonomi melalui kemunculan financial technology (selanjutnya disebut sebagai “fintech”).

National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan fintech sebagai inovasi pada sektor jasa keuangan, yakni sebagai inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.[2]  Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, saat ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, aggregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun dari fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup.[3] Salah satu inovasi fintech yang sering digunakan saat ini adalah peer-to-peer lending (selanjutnya disebut sebagai “P2P Lending”), yakni layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (lender) dan debitur (borrower) berbasis teknologi informasi.[4] Berkat kehadiran P2P Lending, seseorang dapat mengajukan pinjaman secara online dari rumah tanpa memerlukan jaminan dan waktu yang lama, hanya dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet.

Menurut Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Sektor P2P Lending berkontribusi sebesar Rp60 triliun terhadap perekonomian nasional, menambah 362 ribu orang tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berdampak terhadap penurunan kemiskinan sebanyak 177 ribu orang.[5] Meskipun begitu, terdapat beberapa risiko dan dampak negatif dari inovasi P2P Lending yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah peningkatan budaya konsumerisme masyarakat Indonesia dengan semakin menjamurnya platform marketplace yang membantu masyarakat untuk mengajukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan konsumtif.

Belum kunjung berakhirnya pandemi COVID-19, mengakibatkan  banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawannya. Situasi ini semakin menempatkan masyarakat yang tengah membutuhkan uang secara darurat untuk menjadi target empuk dalam sasaran penipuan online.[6]  Sampai bulan Juni tahun 2021, Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan dan memblokir sebanyak 3.193 platofrm P2P lending ilegal.[7] Para oknum penipu sering mengatasnamakan diri mereka sebagai pihak marketing dari suatu perusahan P2P Lending untuk mengiming-imingi masyarakat dengan tawaran untuk meminjamkan dana.[8]

P2P lending ilegal dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut: 1) Perusahaan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2) Perusahaan tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni asosiasi resmi yang menaungi industri P2P Lending; 3) Perusahaan memberikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan; 4) Perusahaan tidak tunduk pada Peraturan OJK (POJK), dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan dan undang-undang lain yang berlaku; 5) Perusahaan belum berpengalaman menyelenggarakan operasi fintech; 6) Perusahaan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Misalnya, dalam praktiknya, sering terjadi penagihan dengan cara-cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.[9] Kegiatan usaha fintech ilegal juga tidak diawasi oleh OJK, sehingga kemungkinan atas risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, hingga pencurian data pribadi semakin besar untuk terjadi. Hal ini turut diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fintech, yang menyebabkan mudah tergiurnya masyarakat akan kemudahan pinjaman dana, tanpa menyadari risiko yang mengikutinya.

Penegakan Hukum P2P Lending

Di Indonesia, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan telah mengatur P2P Lending melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK tentang Fintech Peer-To-Peer Lending).

Penegakan hukum terhadap penyelenggara P2P Lending ilegal dapat berupa sanksi administratif yakni peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin serta berupa sanksi pidana yang diterapkan secara kasus per kasus.[10]  Beberapa pasal yang bisa digunakan ialah penyebaran data pribadi[11], pengancaman dalam penagihan[12], serta penipuan.[13]

Dalam praktik penegakan hukumnnya, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai sebuah satuan tugas yang memiliki tugas utama menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK ke OJK sejak 31 Desember 2011, Surat Keputusan tersebut diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Pada Maret tahun 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi baru saja memblokir sebanyak 168 entitas yang melanggar POJK tentang Fintech Peer-To-Peer Lending.[14] Entitas penyelenggara P2P Ilegal ini terbukti melakukan pelanggaran, yakni melakukan kegiatan usaha P2P Lending yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK, menetapkan bunga yang terlampau tinggi, serta melakukan penagihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Lebih lanjut, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi mengakui sulitnya untuk menindak berbagai P2P Lending ini, sebab entitas ilegal yang telah diblokir terus bermunculan kembali.[15] Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, diperlukan juga pemahaman dari masyarakat untuk lebih berhati-hati serta mengetahui ciri-ciri dari fintech ilegal agar terhindar dari jerat penipuan.[16] Selain melalui pemblokiran fintech ilegal, juga dibentuk sistem penerimaan aduan. Apabila masyarakat berurusan dengan layanan P2P Lending ilegal, masyarakat dapat melaporan ke OJK serta pihak berwajib dengan: 1) Mengumpulkan bukti-bukti seperti teror, ancaman, intimidasi, pelecehan, atau hal tidak menyenangkan lainnya; 2) Melaporkan bukti-bukti tersebut ke polisi untuk membuat laporan; 3) Mengirimkan pengaduan ke situs resmi OJK di https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan/ atau kontak OJK di hotline 157; 4) Mengirimkan laporan ke situs resmi AFPI di https://afpi.or.id/pengaduan.[17]

Berkaca dengan Pengawasan P2P Lending di Singapura

Menelisik negara tetangga, Singapura, sebagai negara yang dikenal memiliki regulasi yang baik dalam mengatur berbagai sektor, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi P2P Lending di Singapura dilaksanakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk memastikan Singapura terus berkembang sebagai pusat keuangan regional dan internasional, serta bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem dan semangat industri keuangan Singapura yang kompetitif. Regulasi mengenai jasa P2P Lending tersebar di beberapa pengaturan seperti Securities and Futures Act, Financial Advisers Act, Moneylenders Act, dan Payment Services Act.[18]  Dalam hal penegakan hukum terhadap jasa P2P Lending ilegal, Singapura menerapkan sanksi berupa denda dan pidana penjara yang bergantung terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu P2P Lending ilegal yang melakukan pelanggaran data pribadi, dapat dikenakan sanksi denda tidak lebih dari SGD 10,000 atau pidana penjara selama dan atau tidak lebih dari 3 tahun berdasarkan Personal Data Protection Act.[19]

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan P2P Lending ilegal antara Indonesia dan Singapura memiliki sejumlah kesamaan, yaitu dalam hal sanksi administratif berupa denda yang diterapkan, serta pidana penjara yang dapat diberikan, dengan bergantung pada pelanggaran yang terjadi secara kasus per kasus. Disisi lain, Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan dalam aspek perilaku konsumen. Di Singapura, pinjaman digunakan untuk alasan yang mendesak seperti biaya tambahan untuk masalah kesehatan. Lain halnya dengan Indonesia yang cenderung menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. [20]

Kesimpulan dan Saran

Di masa datang, untuk menekan maraknya P2P Lending Ilegal di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi serta institusi untuk memberikan perlindungan lebih terhadap masyarakat pengguna jasa P2P Lending. Salah satu aspek regulasi yang harus diperkuat dalam penegakan hukum P2P Lending ilegal adalah dalam sektor perlindungan data pribadi. Contohnya, dengan berkaca pada Singapura yang telah memberikan jaminan perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act 2012 yang baru saja diamandemen pada tahun 2020, serta Public Sector Governance Act 2018.[21] Di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Sejauh ini, hanya terdapat peraturan pada tingkat peraturan menteri, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Privasi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini pun dinilai belum efektif, terutama dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi.[22] Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu kerangka hukum untuk memitigasi risiko fintech ilegal, khususnya pada P2P Lending. Dari segi tataran praktis, pemerintah diharuskan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan P2P Lending guna menghindarkan masyarakat dari jerat penipuan P2P Lending.

Published

InsurTech dan Blockchain dalam Industri Asuransi Indonesia


Oleh: Netta Nathania

Teknologi blockchain tidak lagi melibatkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan distributed ledger yaitu desentralisasi penyimpanan data yang mencatat detail transaksi dalam sebuah sistem yang aman, transparan, dan efisien. Transparansi dalam pencatatan ini merupakan salah satu kunci yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan data transaksi atau fraud[1]. Selain itu, blockchain juga melindungi dari perubahan atau penghapusan oleh pihak lain sehingga menjamin berjalannya transaksi lebih efektif dan cepat.

Insurance Technology (“InsurTech”) berpotensi menjadi salah satu industri yang mengimplementasikan teknologi blockchain. Penggunaan blockchain pada jasa asuransi akan memudahkan dan menyederhanakan proses transaksi dan memberikan keamanan bagi perusahaan asuransi hingga pemegang polis.[2] Implementasi blockchain dalam InsurTech juga dapat meminimalisir risiko fraud.[3] Selain itu, penerapan smart contract  berdasarkan teknologi blockchain juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi baru yang inovatif.

Perusahaan asuransi AXA mengeluarkan produk asuransi bernama Fizzy. Produk ini menyediakan asuransi dalam hal terjadinya penundaan jadwal penerbangan. Menariknya adalah produk ini menggunakan sistem blockchain Ethereum untuk menyimpan informasi asuransi dan untuk memproses klaimnya.[4] Seluruh proses klaim asuransi Fizzy ini dilakukan secara otomatis, dengan cepat, tanpa penyertaan dokumen tambahan dan tanpa adanya partisipasi manusia dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan teknologi blockchain dan smart contract berpotensi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses klaim asuransi.

Walaupun implementasi blockchain dalam InsurTech memiliki manfaat yang signifikan, ada tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penyelenggara harus mengindahkan asas kehati-hatian dalam penerapan blockchain dan pengembangannya dalam InsurTech karena industri asuransi merupakan salah satu highly-regulated industry. Asas kehati-hatian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam penjaminan dan pengelolaan risiko. Kedua, berkaitan dengan mekanisme perlindungan data dari pemegang polis yang tersimpan dalam sistem blockchain. Blockchain bersifat immutable yang berarti data yang tersimpan tidak dapat dihapus atau dihilangkan lagi oleh sistem.[5] Kebijakan internal perusahaan asuransi terkait pengambilan, penyimpanan, pemrosesan dan penghapusan data pemegang polis perlu diatur sedemikian rupa agar mengindahkan hak-hak terkait perlindungan data nasabah. Bagaimana jika ada pemegang polis yang ingin berhenti menggunakan layanan dan ingin menghapus data-data yang dimilikinya dalam jaringan blockchain.

Dari segi praktik bisnis di Indonesia, perkembangan InsurTech masih ketinggalan dibandingkan dengan layanan fintech lainnya. Bank BCA mengklaim bahwa mereka telah menerapkan teknologi blockchain dalam untuk kegiatan back office untuk mempercepat dan mengurangi kompleksitas transaksi pembayaran, dan menekan biaya operasional.[6] Walaupun penerapan tersebut bukan dalam rangka pengembangan produk InsurTech, namun hal ini merupakan langkah awal dalam ekosistem blockchain dan Insurtech di Indonesia.

Dari segi regulasi, implementasi blockchain dan InsurTech di Indonesia hanya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Walaupun begitu, Otoritas Jasa Keuangan sedang merumuskan suatu aturan khusus terkait dengan implementasi Insurtech.[7] Masih banyak isu yang perlu dibahas, dipertimbangkan, dan dicari solusinya. Diantaranya adalah mengenai teknis produk asuransi yang ditawarkan, standar keamanan dari penyelenggaraan sistem elektroniknya, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persaingan usaha antara penyelenggara.[8]

Ruang gerak perusahaan asuransi untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract dalam kegiatan InsurTech di Indonesia masih besar. Pemanfaatan tersebut dapat meminimalisir risiko fraud, memudahkan serta menyederhanakan proses transaksi asuransi. Namun, memang ada tantangan yang perlu dipikirkan solusinya. Ditambah lagi permasalahan mengenai literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah. Walaupun begitu, potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dalam industri asuransi di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memfokuskan dan mengarahkan kebijakan untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi ini untuk memajukan ekonomi dan kedaulatan teknologi bagi Negara Indonesia.

Leave a comment

Your email address will not be published.

One thought on “Kilang Minyak 4.0: Buah Simalakama Personalized Ads dan Data Pribadi di Indonesia”