Advancing Lifestyle and Virtual Reality Artikel

Technological Doping Dalam Olahraga: Bagaimana Regulasi Penanganan Teknologi Bahan Peningkat Performa Pada Perlengkapan Olahraga

by CTRL UGM|Published 2 June 2021

Oleh Stephanie Tambunan

‘Doping’ pada umumnya mengacu pada tindakan melawan hukum penggunaan obat yang meningkatkan performa atau mengandalkan tindakan medis untuk meningkatkan performa fisik dan mental.^[1] World Anti-Doping Association (“WADA”) menganggap ‘doping’ sebagai upaya curang yang bertentangan dengan integritas dan nilai intrinsik olahraga (‘the spirit of sports’), yakni standar untuk memastikan para atlet bertanding secara adil dan setara.^[2] Berbagai organisasi kompetisi olahraga di seluruh dunia telah melarang dan menetapkan konsekuensi berat untuk doping. Sebagai contoh, atlet bersepeda Lance Armstrong dilucuti ketujuh rekor gelar Tour de France dan beliau didiskualifikasi seumur hidup^[3]; Ben Johnson pelari cepat asal Kanada dilucuti medali emasnya dari Seoul Olympics 1998^[4]; bahkan dari Indonesia, perenang Indra Gunawan terkena hukuman larangan tanding selama dua tahun oleh Fédération internationale de natation (“FINA”) akibat dari tindakan doping.^[5]

Isu mengenai doping telah berkembang dengan timbulnya istilah ‘technological doping’ akibat kemajuan teknologi yang telah meluncurkan berbagai perlengkapan olahraga dengan fitur high-tech, Technological Doping bukan menyangkut peningkatan performa secara fisiologis, melainkan peningkatan performa dari segi perlengkapan olahraga yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.^[6] Pada kasus Lance Armstrong, beliau mengonsumsi EPO yang merupakan obat terlarang yang terdaftar pada WADA Prohibited List dan dilarang dalam World Anti-Doping Code.^[7] Menyembunyikan motor elektrik dalam rangkaian sepeda yang dilakukan Femke Van den Driesshe dianggap sebagai mechanical doping, yang melanggar peraturan Union Cycliste Internationale (“UCI”).^[8] Kedua kasus ini merupakan contoh doping yang tidak dihiraukan lagi sebagai kecurangan. Namun, bagaimana cara menyikapi atlet yang mengenakan keunggulan teknologi seperti peralatan olahraga yang lebih ringan, bahan-bahan aerodinamis, dan inovasi teknologi lain yang menambah keuntungan marginal?

Beberapa Contoh Peralatan Olahraga yang dianggap sebagai Technological Doping

LZR Racer adalah baju renang yang diluncurkan Speedo menggunakan bahan berteknologi tinggi dari tenunan nilon elastane dan poliuretan. Di Beijing Olympics 2008, 23 dari 25 rekor dunia yang dipecahkan diraih oleh perenang yang memakai LZR Racer. Baju renang tersebut mampu mengalirkan oksigen lebih baik ke otot, menahan tubuh dalam posisi yang lebih hidrodinamis, dan menjebak udara sehingga menambah daya apung perenang.^[9] Menanggapi kejadian-kejadian tersebut, mulai dari tahun 2010 FINA resmi melarang LZR Racer dengan dasar technological doping; “FINA ingin mengingat prinsip utama dan inti bahwa renang adalah olahraga yang didasarkan pada kinerja fisik atlet”.^[10] Pengesahan regulasi baru FINA Criteria for Materials and Approval Procedures, mengatur dalam berkompetisi, perlengkapan olahraga renang (1) tidak boleh menutupi leher; (2) tidak boleh melewati bahu dan pergelangan kaki; dan (3) ketebalan baju renang dipastikan tidak membantu kecepatan, daya apung, dan endurance atlet.^[11]

Setiap Rekor Dunia perlombaan lari 5 km hingga maraton telah dipecahkan sejak diperkenalkannya sepatu lari berteknologi Carbon Fiber Plates (“CFP”) pada tahun 2016.^[12] Peningkatan performa dari CFP sebanding dengan peningkatan hasil doping EPO sebesar 4-6%.^[13] Pada tahun 2019, rekor dunia maraton dipecahkan Eliud Kipchoge sambil mengenakan Nike Vaporfly4% versi khusus (“Alphafly”). Di tahun yang sama, Abraham Kiptum memecahkan rekor dunia half marathon dengan mengenakan Nike Vaporfly4%.^[14] Nama Vaporfly4% mencerminkan peningkatan performa lari sebesar 4% yang dihasilkan dari fitur CFP yang memanjang dari tumit hingga ujung kaki, sol tebal, serta bahan lainnya yang menghasilkan pergerakan kaki lebih efisien. Melainkan Alphafly yang digunakan Kipchoge dilaporkan menggunakan tiga kali CFP didalam sepatu yang semakin meningkatkan mekanisme kaki sang atlet.^[15] Walaupun ada kritik yang menganggap penggunaan Vaporfly4% dianggap sebagai kecurangan, World Athletics pada tahun 2020 memutuskan Vaporfly4% tidak dilarang karena tidak terbukti telah meningkatkan performa atlet namun hanya berkontribusi pada efisiensi mekanisme kaki.^[16] Menurut CEO Nike, teknologi pada Vaporfly4% “hanya menggunakan bahan yang sama dimasukkan ke dalam sepatu biasa dan menyatukannya dengan cara inovatif yang memungkinkan atlet berlari dengan terbaik dan aman”.^[17] Namun, melalui kejadian ini, World Athletics mengesahkan regulasi baru yang menetapkan beberapa batasan terhadap material yang digunakan untuk sepatu yang digunakan dalam pertandingan.

Pertimbangan hukum dan etika: Suatu pemilihan teknologi secara strategik atau merupakan sebuah pelanggaran the spirit of sports.

Dari sisi legalitas, WADA Prohibited List belum mendaftarkan suatu teknologi perlengkapan olahraga sebagai bentuk doping. Namun, sebuah zat atau metode dapat dianggap doping apabila memenuhi dua dari tiga kriteria berikut; (1) memiliki potensi untuk meningkatkan performa olahraga; (2) merupakan risiko kesehatan aktual atau potensial pada atlet; dan (3) melanggar ‘the spirit of sports’.^[18] Selain acuan dari WADA, kriteria perlengkapan olahraga yang diperbolehkan dalam berkompetisi diatur oleh organisasi kompetisi olahraga. Kemajuan teknologi seringkali diizinkan, kecuali otoritas merasa hal itu melanggar ‘integritas olahraga’ seperti di kasus FINA terhadap LZR Racer dan World Athletics terhadap Alphafly.

Sementara, sisi etis (nilai integritas dalam olahraga) penggunaan teknologi seperti yang telah dijelaskan telah memunculkan keprihatinan publik. Pada intinya, pendapat ini menyatakan bahwa potensi penggunaan teknologi dapat mereduksi pemaknaan atas upaya atletik manusia dengan cara membuat olahraga tertentu menjadi lebih mudah, menciptakan ketidakadilan terhadap atlet yang unggul secara fisik, dan memastikan bahwa atlet dari negara yang memiliki kemajuan secara teknologi lebih unggul dibandingkan dengan atlet dari negara yang tidak memiliki keunggulan teknologi.^[19]

Penutup

Status perlengkapan olahraga high-tech merupakan kemajuan sekaligus ancaman pada dunia olahraga. Organisasi olahraga memiliki peran yang besar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan terkait perlengkapan olahraga high-tech. Pengaturan yang telah ada saat ini cenderung mengatur kriteria, bentuk, dan komponen yang diperbolehkan pada suatu perlengkapan olahraga.

Untuk menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan ‘the spirit of sports’, organisasi olahraga sebaiknya melarang suatu perlengkapan olahraga dengan bahan tertentu yang menyebabkan keunggulan kompetitif yang tidak adil atau setidaknya membatasi komposisi bahan dalam perlengkapan terkait. Selain itu, organisasi olahraga juga dapat mengeluarkan kebijakan anti-doping dengan mempertimbangkan pertumbuhan teknologi. Sebagai penutup, fenomena technological doping telah memberikan suatu urgensi pada masyarakat, khususnya regulator, untuk mengevaluasikan kembali pengaruh teknologi terhadap filosofi dan esensi dari olahraga.

^[1] World Anti-Doping Code 2021 Pasal 1-2.

^[2] Reese, Jonathan., 2017, Doping in Sport and the Law edited by Ulrich Haas and Deborah Healey, Hart Publishing Ltd, Oxford.

^[3] Armstrong Ends Fight Against Doping Charges, https://www.nytimes.com/2012/08/24/sports/cycling/lance-armstrong-ends-fight-against-doping-charges-losing-his-7-tour-de-france-titles.html, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

^[4] Dealing with doping: Sports world can learn from Canada and Ben Johnson legacy, https://www.cbc.ca/news/thenational/sport-doping-scandal-ben-johnson-russia-ioc-steroids-1.4511130, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

^[5] Putting it briefly: PRSI to challenge FINA in doping case, https://www.thejakartapost.com/news/2014/03/18/putting-it-briefly-prsi-challenge-fina-doping-case.html, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

^[6] Technology Doping In The Olympics: Cheating or Progress, https://breakingmuscle.com/fitness/technology-doping-in-the-olympics-cheating-or-progress, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

^[7] Lance Armstrong Receives Lifetime Ban And Disqualification Of Competitive Results For Doping Violations Stemming From His Involvement In The United States Postal Service Pro-Cycling Team Doping Conspiracy, https://www.usada.org/sanction/lance-armstrong-receives-lifetime-ban-and-disqualification-of-competitive-results-for-doping-violations-stemming-from-his-involvement-in-the-united-states-postal-service-pro-cycling-team-doping-conspi/#:~:text=Armstrong’s%20comeback%20to%20cycling%20in,testosterone%2C%20corticosteroids%20and%20masking%20agents. diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

^[8] Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal.1.3.010 dan Pasal.12.013bis yang pada intinya mengatur ketentuan teknis dan bentuk sepeda; lihat juga Van den Driessche handed six-year ban for mechanical doping, https://www.cyclingnews.com/news/van-den-driessche-handed-six-year-ban-for-mechanical-doping/, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

^[9] Space-age suits race into uncharted waters, https://www.reuters.com/article/uk-swimming-bodysuits-idUKSP21700020080415, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

^[10] High-tech suits banned from January, http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/swimming/8161867.stm, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

^[11] FINA Criteria for Materials and Approval Procedures Pasal 4.1.1.-4.1.5.

^[12] Technological Fairness or Technological Doping? https://basem.co.uk/technological-fairness-or-technological-doping/, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

^[13] Haile DW, Durussel J, Mekonen W, Ongaro N, Anjila E, Mooses M, et al., “Effects of EPO on Blood Parameters and Running Performance in Kenyan Athletes”, Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol. 51, No. 2, Februari 2019.

^[14] Eliud Kipchoge Breaks Two-Hour Marathon Barrier, https://www.nytimes.com/2019/10/12/sports/eliud-kipchoge-marathon-record.html, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

^[15] Everything We Know About Eliud Kipchoge’s Barrier-Breaking Shoes, https://www.runnersworld.com/gear/a29447426/eliud-kipchoge-shoes/, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

^[16] Fair is unfair – Are my Nike 4% runners a sporting advantage, https://www.irishtimes.com/sport/other-sports/fair-is-unfair-are-my-nike-4-runners-a-sporting-advantage-1.3803233, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

^[17] Nike launches new, legal Alphafly shoe to outrun ‘tech doping’ furore. https://in.reuters.com/article/athletics-shoe-idINKBN2011RG, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

^[18] Prohibited List Q&A, https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list-qa, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

^[19] Are Humans or Technology Breaking Olympic Records?, https://www.nbcnews.com/id/wbna48468317, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

Ilustrasi gambar : Pexels.com

Published 26 July 2021

InsurTech dan Blockchain dalam Industri Asuransi Indonesia

Oleh: Netta Nathania

Teknologi blockchain tidak lagi melibatkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan distributed ledger yaitu desentralisasi penyimpanan data yang mencatat detail transaksi dalam sebuah sistem yang aman, transparan, dan efisien. Transparansi dalam pencatatan ini merupakan salah satu kunci yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan data transaksi atau fraud^[1]. Selain itu, blockchain juga melindungi dari perubahan atau penghapusan oleh pihak lain sehingga menjamin berjalannya transaksi lebih efektif dan cepat.

Insurance Technology (“InsurTech”) berpotensi menjadi salah satu industri yang mengimplementasikan teknologi blockchain. Penggunaan blockchain pada jasa asuransi akan memudahkan dan menyederhanakan proses transaksi dan memberikan keamanan bagi perusahaan asuransi hingga pemegang polis.^[2] Implementasi blockchain dalam InsurTech juga dapat meminimalisir risiko fraud.^[3] Selain itu, penerapan smart contract berdasarkan teknologi blockchain juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi baru yang inovatif.

Perusahaan asuransi AXA mengeluarkan produk asuransi bernama Fizzy. Produk ini menyediakan asuransi dalam hal terjadinya penundaan jadwal penerbangan. Menariknya adalah produk ini menggunakan sistem blockchain Ethereum untuk menyimpan informasi asuransi dan untuk memproses klaimnya.^[4] Seluruh proses klaim asuransi Fizzy ini dilakukan secara otomatis, dengan cepat, tanpa penyertaan dokumen tambahan dan tanpa adanya partisipasi manusia dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan teknologi blockchain dan smart contract berpotensi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses klaim asuransi.

Walaupun implementasi blockchain dalam InsurTech memiliki manfaat yang signifikan, ada tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penyelenggara harus mengindahkan asas kehati-hatian dalam penerapan blockchain dan pengembangannya dalam InsurTech karena industri asuransi merupakan salah satu highly-regulated industry. Asas kehati-hatian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam penjaminan dan pengelolaan risiko. Kedua, berkaitan dengan mekanisme perlindungan data dari pemegang polis yang tersimpan dalam sistem blockchain. Blockchain bersifat immutable yang berarti data yang tersimpan tidak dapat dihapus atau dihilangkan lagi oleh sistem.^[5] Kebijakan internal perusahaan asuransi terkait pengambilan, penyimpanan, pemrosesan dan penghapusan data pemegang polis perlu diatur sedemikian rupa agar mengindahkan hak-hak terkait perlindungan data nasabah. Bagaimana jika ada pemegang polis yang ingin berhenti menggunakan layanan dan ingin menghapus data-data yang dimilikinya dalam jaringan blockchain.

Dari segi praktik bisnis di Indonesia, perkembangan InsurTech masih ketinggalan dibandingkan dengan layanan fintech lainnya. Bank BCA mengklaim bahwa mereka telah menerapkan teknologi blockchain dalam untuk kegiatan back office untuk mempercepat dan mengurangi kompleksitas transaksi pembayaran, dan menekan biaya operasional.^[6] Walaupun penerapan tersebut bukan dalam rangka pengembangan produk InsurTech, namun hal ini merupakan langkah awal dalam ekosistem blockchain dan Insurtech di Indonesia.

Dari segi regulasi, implementasi blockchain dan InsurTech di Indonesia hanya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Walaupun begitu, Otoritas Jasa Keuangan sedang merumuskan suatu aturan khusus terkait dengan implementasi Insurtech.^[7] Masih banyak isu yang perlu dibahas, dipertimbangkan, dan dicari solusinya. Diantaranya adalah mengenai teknis produk asuransi yang ditawarkan, standar keamanan dari penyelenggaraan sistem elektroniknya, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persaingan usaha antara penyelenggara.^[8]

Ruang gerak perusahaan asuransi untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract dalam kegiatan InsurTech di Indonesia masih besar. Pemanfaatan tersebut dapat meminimalisir risiko fraud, memudahkan serta menyederhanakan proses transaksi asuransi. Namun, memang ada tantangan yang perlu dipikirkan solusinya. Ditambah lagi permasalahan mengenai literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah. Walaupun begitu, potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dalam industri asuransi di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memfokuskan dan mengarahkan kebijakan untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi ini untuk memajukan ekonomi dan kedaulatan teknologi bagi Negara Indonesia.

Published 27 April 2022

Urgensi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Yang Sudah Ada dan Melalui Komparasi Hukum dari Amerika Serikat dan Uni Eropa

ilustrasi : Unsplash.com

Oleh: Muhammad Ardiansyah Arifin

Data adalah aset penting bagi masyarakat karena setiap orang umumnya memiliki informasi yang tidak ingin diketahui umum. Contohnya seperti nomor kartu kredit, nomor Personal Identification Number (PIN), dan riwayat penyakit. Pada esai ini, penulis akan menjawab pertanyaan tentang kondisi perlindungan data di Indonesia yang dibahas dari peraturan yang sudah ada, institusi, dan prospek masa depan perlindungan data di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Perkeminfo PDPSE), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.^[1] Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.^[2]

Indonesia memiliki instrumen hukum yang relevan terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, adanya jaminan konstitusional yang tertulis pada UUD 1945 amandemen 2002 dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi….. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman….. Yang merupakan hak asasi”. Kedua, dalam Undang-Undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat Pasal 32 yang tertulis “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya rahasia informasi yang terdapat dalam surat maupun sarana elektronik tidak dapat dicabut kerahasiaannya kecuali atas putusan hakim atau dengan otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.^[3] Ketiga, secara khusus Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang mana penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data tersebut, harus dihapus apabila diminta oleh pemilik data pribadi atas penetapan peradilan, dan/atau apabila data yang disimpan oleh penyedia sistem elektronik sudah tidak relevan.^[4]

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ITE, Perkominfo PDPSE melakukan perlindungan terhadap data pribadi dalam segi penyelenggaraan sistem perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengolahan dan penganalisisan, pemusnahan, dan penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, serta akses data.^[5] Sejauh ini pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi hanya dapat dihukum dengan sanksi administratif oleh pemerintah sesuai dengan Perkeminfo PDPSE Pasal 36 yang sanksinya berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan pengumuman situs jaringan. Sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan litigasi oleh masyarakat yang dirugikan karena masyarakat dapat menuntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH).^[6]

Peraturan-peraturan yang ada kurang dapat memenuhi kebutuhan dan kurang komprehensif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin maju berkaitan dengan naiknya keberhargaan data untuk para penyedia jasa, maupun institusi lain sebagai bahan untuk berkomunikasi dan melakukan evaluasi terhadap pelanggan.^[7] Akibatnya, peraturan komprehensif khusus untuk perlindungan data diperlukan di Indonesia. Sebagai perbandingan di Uni Eropa terdapat peraturan khusus tentang perlindungan data yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). Menurut GDPR Pasal 4 ayat (1), secara ringkas data pribadi adalah segala informasi yang dapat membuat perseorangan teridentifikasi atau tentang orang yang teridentifikasi. Contohnya seperti alamat IP dan cookies internet.^[8] GDPR ini merupakan turunan dari Pasal 8(1) European Convention on Human Rights (ECHR) yang menjamin kehidupan keluarga dan pribadi setiap orang, termasuk menjamin akses file orang tersebut walaupun menjadi rahasia negara (Leander v. Sweden).[9]

Sedangkan di Amerika Serikat terdapat juga peraturan perihal perlindungan data pribadi. Namun, tidak seperti Uni Eropa karena peraturan-peraturan tersebut tidak terkodifikasi secara federal.^[10] Misalnya, di Negara Bagian California terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen (CCPA), dan di Negara Bagian New York terdapat Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (SHIELD Act). Secara ringkas perlindungan terhadap data pribadi di Amerika Serikat ada tujuh. Yaitu hak untuk diberitahu tentang pengumpulan data, hak subjek data untuk mengakses data, hak subjek data untuk memperbaiki data, hak untuk subjek data dalam menolak proses data, hak untuk dijaga kegunaan datanya walaupun dipindahkan tempat penyimpanannya, dan hak untuk menolak datanya digunakan oleh penyimpan data.^[11] Perlindungan data di Amerika Serikat memiliki sumber dari Federal Privacy Act 1974 yang mendefinisikan ‘informasi pribadi’ secara luas,[12] dan tidak mencangkup informasi yang sebelumnya pernah disebarkan ke public (FDIC v. Dye, Lee v. Dearment, etc.).[13]

Untuk institusi di Indonesia yang menangani penyalahgunaan data belum ada secara khusus. Penanganan masih dibebankan melalui kepolisian dan penuntutan perdata melalui pengadilan umum, bahkan dari pengadilan sendiri pernah secara tidak sengaja melanggar perlindungan data pribadi berdasarkan kasus yang terjadi di Aceh.^[14] Sedangkan untuk implementasi, sampai 2018 baru ada satu perkara gugatan di pengadilan Indonesia tentang penyalahgunaan data pribadi.^[15] Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan pentingnya data pribadi. Pemerintah tidak tinggal diam dalam kasus data pribadi. Sampai saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahap promulgasi. Berdasarkan versi Januari 2020, Rumusan Undang-Undang ini adalah sebuah kemajuan di Indonesia karena perlindungan data pribadi akan semakin komprehensif. RUU Perlindungan data pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020 memperluas proteksi jenis data pribadi dengan membagi jenis data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi spesifik dalam Pasal 3(1) RUU PDP, memperjelas hak-hak pemilik data pribadi di BAB III Pasal 4-16 RUU PDP, dan lebih tegas terhadap pelanggaran dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda maksimal miliaran rupiah di antara kemajuan-kemajuan lainnya seperti yang tertulis di BAB XIII Pasal 61-69 RUU PDP, dimana denda tertinggi bisa mencapai 70 miliar rupiah di Pasal 61(3) RUU PDP untuk penggunaan data pribadi secara melawan hukum yang bukan milik pengguna.^[16]

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih kurang tegas, dan kurang komprehensif dibandingkan dengan GDPR maupun peraturan di Amerika Serikat, serta kurang memadainya institusi dan implementasi yang ada karena kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia.

Leave a comment Cancel reply