Artikel Internet of Things, AI, Machine Learning, & Robots

Artificial Intelligence: Mungkinkah Menjadi Entitas Baru dalam Pertanggungjawaban Pidana?

by CTRL UGM|Published 15 March 2021

Oleh: Clara Anisya Aprilinda

Seiring perkembangan zaman, peran teknologi juga semakin besar dalam dimensi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) lahir dari pada masa Revolusi Industri 4.0 dimana otomatisasi dan interkonektivitas semakin meluas. Artificial Intelligence (‘AI’) merupakan suatu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin cerdas yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia atau bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan manusia.[1] Teknologi kunci yang memungkinkan berkembangnya AI adalah big data dan algoritma. Big data berguna untuk menyimpan data yang masif dan memiliki nilai guna sebagai sumber pencarian data yang relevan sehingga dapat menjadi landasan otomatisasi pembelajaran dan penemuan berulang dari sistem AI tersebut. Kemudian, algoritma yang digunakan oleh AI digunakan untuk penemuan struktur dan keteraturan dalam data sebagai landasan fungsi pengklasifikasi atau prediksi.[2]

AI berkembang secara masif pada bidang medis, bisnis, keuangan, pendidikan, hukum dan manufaktur, hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Penggunaan AI dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aplikasi Google Assitant yang ditemui pada hampir semua smartphone. Fitur Siri, asisten pribadi yang dapat memahami bahasa manusia, merupakan contoh penggunaan yang dapat ditemukan di hampir setiap produk yang dikeluarkan oleh Apple Inc. Belakangan Tesla juga sudah mengeluarkan sebuah mobil tanpa pengemudi yang memiliki kemampuan untuk mengemudi sendiri dan dapat beradaptasi dengan kondisi lalu lintas yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan AI seperti yang telah diuraikan di atas memiliki dampak terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut merupakan pencitraan dari adagium “het recht hink achter de feiten aan”.[3] Di Indonesia sendiri belum ada peraturan mengenai AI secara khusus. Lalu, muncullah beberapa pertanyaan yang layak untuk diajukan kepada pembaca yaitu: Apakah AI dapat dikategorikan sebagai suatu subjek hukum jika ia dapat menentukan pilihannya (melakukan tindakan) sendiri?. Lalu bagaimana jika AI tersebut melakukan perbuatan pidana? Apakah AI tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana?

Terdapat dua kriteria untuk menyatakan sesuatu merupakan subjek hukum, yaitu (1) ia menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan (2) dapat menanggung hak dan kewajiban.[4] Terhadap kriteria yang pertama (perbuatan hukum), mari asumsikan suatu sistem kerja AI yang memiliki pola yang setara dengan kecerdasan manusia yang dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan serta keputusan secara tepat atas suatu peristiwa. Secara virtual hasil dari tindakan sistem AI tersebut tidak dapat dibedakan dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia. Dalam hukum pidana bentuk subjek artifisial juga bukan suatu masalah yang baru. Dalam hukum pidana terdapat subjek hukum badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dianalogikan secara vis-a vis terhadap sistem AI, karena pada dasarnya subjek hukum artifisial dilakukan oleh manusia.

Dari segi pertanggungjawaban pidananya maka perlu terlebih dahulu menguraikan tentang perbuatan pidana dan kesalahan. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (saksi) berupa suatu pidana tertentu.[5] Selanjutnya terhadap aspek kesalahan, penilaian suatu pertanggungjawaban pidana turut mempertimbangkan asas actus non facit reum nisi mens sist rea[6], secara singkat “tidak ada suatu pidana tanpa adanya suatu kesalahan”. Kesalahan ini mengacu kepada dua konsep besar yaitu adanya keadaan psikis (batin) tertentu dan hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan.[7] Berefleksi pada hal diatas, muncul pertanyaan bagaimanakah kita dapat mengetahui niat batin dari suatu entitas non-manusia?

Terkait dengan unsur kesalahan tersebut maka posisi AI dapat dianalogikan dari beberapa contoh berikut ini. Produsen mobil Volkswagen di Jerman memiliki sebuah robot yang telah menewaskan pekerja. Robot tersebut diprogram untuk melakukan proses perakitan dan ditempatkan pada area terbatas, namun robot tersebut pada suatu waktu menarik dengan paksa, meremukkan, dan melemparkan seorang pekerja karena salah menerima informasi.[8] Kemudian, sebuah layanan chatbot bernama Tay yang diluncurkan oleh Microsoft untuk pengguna Twitter memberikan jawaban disertai gambar-gambar yang tidak pantas atas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.[9] Di tahun 2016, terdapat 300 akun media sosial diblokir oleh polisi dimana beberapa di antaranya merupakan akun bot, akun-akun bot tersebut bersifat provokatif menyebarkan informasi hoax.[10]

Dari kasus-kasus tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terdapat suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana (actus reus) telah terpenuhi. Namun, terkait unsur kesalahan (mens rea) merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan. Sebabnya, AI tidak memiliki suatu kesadaran seperti halnya manusia untuk berpikir dan melakukan penilaian moral yang baik dan jahat.[11] Dari perspektif teknis, sistem AI memiliki kemampuan untuk mengakumulasikan pengetahuan dan menganalisisnya serta menentukan pengambilan keputusan secara tepat atas suatu peristiwa tertentu.[12] Hal ini dapat menjadi dasar untuk argumentasi yang menyatakan bahwa mens rea telah terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh sistem AI.

Inovasi teknologi dan kehadiran AI merupakan suatu hal yang telah berkembang secara masif dan akan berguna dalam menunjang pekerjaan manusia. Untuk menyatakan bahwa AI dapat dilekatkan suatu pertanggungjawaban pidana bukan merupakan hal yang mudah dan membutuhkan suatu diskursus yang mendalam. Namun, berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat subjek hukum pertanggungjawaban pidana tidak hanya entitas dari natural person dan recht person tetapi bisa pula menambahkan AI sebagai entitas baru. Hal ini karena AI dapat diindikasikan memiliki actus reus dan mens rea.

Gambar diambil dari: Owen Beard–unsplash.com

[1] Nils John Nilsson, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, Cambridge University Press, 2010, tanpa halaman.

[2] SAS, Kecerdasan Buatan/Artificial Intellence: Apa itu dan mengapa hal itu penting, https://www.sas.com/id_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html#:~:text=Bagaimana%20Cara%20Kerja%20Kecerdasan%20Buatan,pola%20atau%20fitur%20dalam%20data. Diakses 18 September 2020.

[3] Hukum atau undang-undang selalu berjalan atau berada dibelakang fakta atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat.

[4] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 191.

[5] Moeljatno, Pertanggungjawban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt, 2015, hlm 59.

[6] Merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu pidana tanpa adanya kesalahan.

[7] Moeljatno, Ibid., hlm 171.

[8] Susetyo Dwi Prihadi, Di Jerman Ada Robot Bunuh Manusia, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150702110904-199-63814/di-jerman-ada-robot-bunuh-manusia/, diakses 26 September 2020.

[9] Indra Zakaria, Microsoft resmi nonaktifkan Tay, Mengapa?, https://www.techno.id/tech-news/microsoft-resmi-nonaktifkan-tay-mengapa-1603261.html, diakses pada 26 September 2020.

[10] Yovita, “Selama 2016 300 Akun Medson Penyebar Hoax Diblokir Polisi, https://kominfo.go.id/content/detail/8640/selama-2016-300-akun-medsos-penyebar-hoax-diblokir-polisi/0/sorotan_media, diakses 26 September 2020.

[11] Nora Osmani, “The Complexity of Criminal Liability of AI Systems”, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 57.

[12] See, Retto, J. (2017) Sophia, First Citizen Robot of the World. https://www.researchgate.net/publication/321319964_SOPHIA_FIRST_CITIZEN_ROBOT_O F_THE_WORLD diakses 18 September 2020.

Published 26 July 2021

InsurTech dan Blockchain dalam Industri Asuransi Indonesia

Oleh: Netta Nathania

Teknologi blockchain tidak lagi melibatkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan distributed ledger yaitu desentralisasi penyimpanan data yang mencatat detail transaksi dalam sebuah sistem yang aman, transparan, dan efisien. Transparansi dalam pencatatan ini merupakan salah satu kunci yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan data transaksi atau fraud^[1]. Selain itu, blockchain juga melindungi dari perubahan atau penghapusan oleh pihak lain sehingga menjamin berjalannya transaksi lebih efektif dan cepat.

Insurance Technology (“InsurTech”) berpotensi menjadi salah satu industri yang mengimplementasikan teknologi blockchain. Penggunaan blockchain pada jasa asuransi akan memudahkan dan menyederhanakan proses transaksi dan memberikan keamanan bagi perusahaan asuransi hingga pemegang polis.^[2] Implementasi blockchain dalam InsurTech juga dapat meminimalisir risiko fraud.^[3] Selain itu, penerapan smart contract berdasarkan teknologi blockchain juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi baru yang inovatif.

Perusahaan asuransi AXA mengeluarkan produk asuransi bernama Fizzy. Produk ini menyediakan asuransi dalam hal terjadinya penundaan jadwal penerbangan. Menariknya adalah produk ini menggunakan sistem blockchain Ethereum untuk menyimpan informasi asuransi dan untuk memproses klaimnya.^[4] Seluruh proses klaim asuransi Fizzy ini dilakukan secara otomatis, dengan cepat, tanpa penyertaan dokumen tambahan dan tanpa adanya partisipasi manusia dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan teknologi blockchain dan smart contract berpotensi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses klaim asuransi.

Walaupun implementasi blockchain dalam InsurTech memiliki manfaat yang signifikan, ada tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penyelenggara harus mengindahkan asas kehati-hatian dalam penerapan blockchain dan pengembangannya dalam InsurTech karena industri asuransi merupakan salah satu highly-regulated industry. Asas kehati-hatian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam penjaminan dan pengelolaan risiko. Kedua, berkaitan dengan mekanisme perlindungan data dari pemegang polis yang tersimpan dalam sistem blockchain. Blockchain bersifat immutable yang berarti data yang tersimpan tidak dapat dihapus atau dihilangkan lagi oleh sistem.^[5] Kebijakan internal perusahaan asuransi terkait pengambilan, penyimpanan, pemrosesan dan penghapusan data pemegang polis perlu diatur sedemikian rupa agar mengindahkan hak-hak terkait perlindungan data nasabah. Bagaimana jika ada pemegang polis yang ingin berhenti menggunakan layanan dan ingin menghapus data-data yang dimilikinya dalam jaringan blockchain.

Dari segi praktik bisnis di Indonesia, perkembangan InsurTech masih ketinggalan dibandingkan dengan layanan fintech lainnya. Bank BCA mengklaim bahwa mereka telah menerapkan teknologi blockchain dalam untuk kegiatan back office untuk mempercepat dan mengurangi kompleksitas transaksi pembayaran, dan menekan biaya operasional.^[6] Walaupun penerapan tersebut bukan dalam rangka pengembangan produk InsurTech, namun hal ini merupakan langkah awal dalam ekosistem blockchain dan Insurtech di Indonesia.

Dari segi regulasi, implementasi blockchain dan InsurTech di Indonesia hanya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Walaupun begitu, Otoritas Jasa Keuangan sedang merumuskan suatu aturan khusus terkait dengan implementasi Insurtech.^[7] Masih banyak isu yang perlu dibahas, dipertimbangkan, dan dicari solusinya. Diantaranya adalah mengenai teknis produk asuransi yang ditawarkan, standar keamanan dari penyelenggaraan sistem elektroniknya, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persaingan usaha antara penyelenggara.^[8]

Ruang gerak perusahaan asuransi untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract dalam kegiatan InsurTech di Indonesia masih besar. Pemanfaatan tersebut dapat meminimalisir risiko fraud, memudahkan serta menyederhanakan proses transaksi asuransi. Namun, memang ada tantangan yang perlu dipikirkan solusinya. Ditambah lagi permasalahan mengenai literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah. Walaupun begitu, potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dalam industri asuransi di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memfokuskan dan mengarahkan kebijakan untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi ini untuk memajukan ekonomi dan kedaulatan teknologi bagi Negara Indonesia.

Published 27 April 2022

Implikasi Budaya Cancel Culture terhadap Nama Baik Individu Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Jean Alvita Belinda Putri

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan pesat teknologi semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sosial media menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan teknologi yang membantu manusia untuk saling berinteraksi. Selain untuk meningkatkan komunikasi, sosial media juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai media untuk menyuarakan demokrasi. Seiring dengan perkembangannya, sosial media tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kini, sosial media sering menjadi wadah untuk saling menghina, menyebarkan ujaran kebencian, memberitakan berita bohong (hoax), melakukan penipuan dan lain sebagainya. Supaya terhindarkan dari terjadinya dampak buruk yang dapat merugikan publik serta menyeimbangkan kepentingan manusia dalam dunia maya tersebut, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup etika dan pembatasan untuk berinteraksi di dunia maya salah satu nya ialah dengan adanya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Cancel culture adalah sebuah budaya dimana publik melalui media sosial melakukan pemboikotan kepada individu tertentu yang memiliki tingkat popularitas karena hal-hal tertentu yang dinilai buruk oleh masyarakat seperti rasisme dan etnis; pelecehan seksual; dan ujaran kebencian terhadap wanita, identitas gender non-biner, transphobia.^[1] Publik menganggap bahwa cancel culture ditujukan untuk memperkuat atau memberlakukan norma-norma yang menetapkan cara bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat^[2] seperti yang terjadi dalam fenomena cancel culture pada aksi “Black Lives Matter” atau “Stop Asian Hate”. Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School mengatakan bahwa strategi cancel culture ini pada umumnya menggunakan sosial media untuk mempermalukan seseorang dengan maksud memberikan hukuman dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari membatasi akses ke platform publik, merusak reputasi seseorang, dan mengakhiri karir seseorang hingga menghasut untuk melakukan penuntutan secara hukum.^[3]

Contoh faktual dari aksi cancel culture ini pernah dialami oleh salah seorang Youtuber ternama James Charles. James Charles merupakan seorang beauty Youtuber yang memiliki lebih dari 25.5 juta subscribers diboikot massa pada April 2021 karena tindakannya mengirimkan pesan yang mengandung unsur seksual kepada dua anak laki-laki dibawah umur.^[4] Hal tersebut memunculkan berbagai kemarahan dan kritik dari para penggemar James Charles. Akibat dari aksi cancel culture tersebut, Morphe selaku perusahaan tata rias yang mempekerjakan James sejak 2016 memutuskan hubungan kerja dengan sang YouTuber usai mencuatnya boikot massal yang dialami oleh James.^[5] Di Indonesia sendiri kasus cancel culture juga pernah menimpa salah satu perusahaan start-up terbesar yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih kerap disebut Gojek Indonesia. Pada tahun 2018, tagar #UninstallGojek sempat menjadi tranding dalam platform Twitter usai seorang Vice President Operations and Business Development dari Gojek Indonesia mengunggah postingan mengenai dukungannya terhadap komunitas LGBT.^[6]

Pada umumnya, bentuk daripada cancel culture serupa dengan tindakan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.^[7] Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih mencampuradukan konsep cancel culture dengan konsep ujaran kebencian (hate speech) ke dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.^[8] Suatu fenomena cancel culture akan berubah menjadi sebuah ujaran kebencian (hate speech) apabila unsur delik dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terpenuhi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu perkara ujaran kebencian (hate speech) berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut, disebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian (hate speech) diantaranya: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran Berita Bohong, dan segala tindakan yang mempunyai tujuan atau dapat berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.^[9]

Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE termasuk ke dalam unsur delik aduan. Delik aduan dapat diartikan bahwa untuk dapat melakukan proses hukum dibutuhkan adanya pengaduan.^[10] Setidaknya terdapat 3 (tiga) kejahatan yang termasuk kedalam kualifikasi delik aduan dalam KUHP yaitu bab XVI KUHP tentang penghinaan; kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengandaman serta penggelapan; dan kejahatan terhadap kesusilaan.^[11] Sebuah fenomena cancel culture dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi unsur delik yang di persangkakan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut :

Setiap orang: individu yang menjadi penyebar/sumber dapat menjadi tersangka/terdakwa apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
Dengan Sengaja dan tanpa hak: unsur ini harus dibuktikan dengan kepada siapa saja penyebar memberitahukan informasi/dokumen elektronik dan atas dasar tujuan apa yang dituju;
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: unsur ini terpenuhi apabila informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak;
Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: unsur ini pada dasarnya harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut oleh bantuan ahli bahasa dalam pembuktiannya. ^[12]

Pada dasarnya, fenomena cancel culture merupakan cikal bakal dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri adalah tindakan pelaksanaan hak berdasarkan kehendak diri sendiri secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkaitan.^[13] Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, cancel culture dapat menjadi bentuk kontrol dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Tidak hanya norma hukum yang bekerja, fenomena cancel culture dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan yang juga berfungsi sebagai penentu perubahan sikap serta perilaku seseorang dengan mengedepankan moralitas.^[14] Akan tetapi, perlu adanya limitasi terhadap perilaku cancel culture tersebut. Bentuk limitasi seperti minimal umur untuk dapat mendaftar akun sosial media, pembatasan terhadap konten-konten yang diunggah ke sosial media, pengisian data diri dan proteksi akun.

Oleh: Clara Anisya Aprilinda

Leave a comment Cancel reply