Artikel Internet of Things, AI, Machine Learning, & Robots

Apakah Artificial Intelegence Dapat Menjadi Hakim Pada Perkara Pidana Di Masa Depan?

by CTRL UGM|Published 20 March 2021

Oleh : Mutiara Anisah

Perkembangan Artificial Inteligence (AI) memberikan dampak kepada sistem pengadilan pidana di dunia. Salah satu contoh penerapannya adalah pada pengadilan pidana di Amerika Serikat telah menggunakan sistem bernama COMPAS, yang bekerja menggunakan algoritma untuk memprediksi risiko residivisme yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan penahanan pra-pengadilan.[1] Melihat kondisi tersebut, muncul pertanyaan apakah AI dapat membantu atau bahkan menggantikan hakim untuk menjatuhkan putusan di pengadilan pidana di Indonesia?

Perbandingan Hakim dan Hakim AI dalam pengambilan Putusan

Pada hakikatnya, tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil atau kebenaran sesungguhnya.[2] Dari landasan tersebut majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan wajib untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya dengan memperhatikan prinsip “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menemukan kebenaran materiil, hakim wajib mempertimbangkan banyak aspek yaitu aspek sosiologis, hukum adat, hukum positif yang berlaku. Lalu, keyakinan hakim juga harus didasari pada rasa keadilan yang diseimbangkan dengan duduk perkara yang ada.[3] Perlu diingat juga bahwa di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie)dimana dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat(-alat) bukti dalam undang-undang dibuktikan secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. [4]

Kemudian apakah AI dalam membuat sebuah putusan dapat mempertimbangkan berbagai aspek tersebut?

Dalam mengambil sebuah putusan, AI beroperasi berdasarkan logika dimana informasi yang dimasukkan ke dalam sistem akan diolah dengan algoritma yang terprogram untuk menentukan suatu hasil yang telah ditentukan.[5] Sumber informasi yang dimasukkan berasal dari legal databases yang telah diolah menggunakan metode natural language processing untuk membantu pencarian materi (hukum ataupun yurisprudensi). Dengan data tersebut, AI akan menyeleksi data yang relevan sesuai dengan perkara yang sedang berjalan. Hasil seleksi tersebut merupakan sumber hukum sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.[6]

Dari penjelasan di atas, putusan yang diambil oleh AI sebagai hakim akan cenderung bersifat kaku dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bersifat humanis. Terlebih lagi dalam sebuah putusan, ada kewajiban untuk mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim. Hasil analisis AI juga memiliki risiko inheren berupa black box effect yang mana AI tersebut tidak dapat menunjukkan bagaimana ia memproses data dari awal hingga sebuah kesimpulan dapat dirumuskan.[7]

Peran yang dapat diambil oleh AI dalam Pengadilan Pidana di Indonesia: Refleksi Penggunaan AI di Jursidiksi lain

Walaupun masih ada keragu-raguan dalam penggunaan AI sebagai hakim secara menyeluruh, AI masih dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal di pengadilan pidana di Indonesia. Pertama, AI dapat mengatur dan menampung informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara, seperti sistem “eDiscovery” yang digunakan di pengadilan pidana di Amerika Serikat, sistem ini mampu menyaring informasi-informasi relevan.[8] Kedua, memberikan pertimbangan hukum kepada hakim dalam memutus sebuah perkara pidana yang memuat prediksi-prediksi hasil akhir perkara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diberikan.[9] Seperti contoh sistem “COMPAS” pada pengadilan pidana di Amerika Serikat sebelumnya.[10] Ketiga, menjadi asisten pengadilan sebagaimana yang diterapkan oleh pengadilan pidana di Shanghai yang disebut sebagai “206 System”. Sistem ini dapat menerima perintah lisan untuk menampilkan informasi yang relevan yang kemudian membuat berita acara sidang dan mengidentifikasi pembicara, memastikan sebuah fakta persidangan, mengidentifikasi bukti, dan memberikan pertimbangan hukum.[11]

Ilustrasi gambar : Pexels.com

Kesimpulan

Penjatuhan putusan pada pengadilan pidana perlu memperhatikan banyak aspek termasuk hati nurani dan keadilan maka peran manusia dapat dibilang tidak dapat tergantikan dalam aspek tersebut. Namun, hakim sebagai manusia juga memiliki kekurangan, di antaranya batasan dalam menganalisis data yang banyak maupun mengingat. Dalam sisi ini AI memberikan pertimbangan dan mengumpulkan informasi untuk mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan. Perkembangan dan perubahan merupakan sebuah kepastian maka wajib bagi kita untuk memanfaatkan perkembangan tersebut untuk mengisi sebuah ”ruang” kekosongan dan keterbatasan manusia sehingga manusia dalam bekerja dapat lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih optimal.

[1] Francesco Contini, “Artificial Intelligence and the Transformation of Humans, Law and Technology Interactions in Judicial Proceedings”, Law, Technology and Humans, Vol. 2, No, 1, 2020, hlm 11.

[2] Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 19

[3] Akkam Jayadi, “Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Jurisprudentie, Vol. 5, No, 1, Juni, 2018, hlm 17 – 18.

[4] Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 17.

[5] Tania Sourdin, “Judge v Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision”, UNSW Law Journal, Vol. 41, No, 4, 2018, hlm 1128.

[6] Ibid 1125

[7] Aleš Završnik, “Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights”, ERA Forum 20, 567–583 (2020). https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0, hlm. 568.

[8] A. D. (Dory) Reiling, “Courts and Artificial Intelligence”, International Journal for Court Administration, Vol. 8, No, 4, 2018, . DOI: https://doi.org/10.36745/ijca.343 hlm 3

[9] Ibid 4

[10] Liu, Han-Wei and Lin, Ching-Fu and Chen, Yu-Jie, Beyond State v. Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization, and Accountability, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 27, Issue 2, December, 2018, hlm 6 – 15.

[11] Liang Chenyu, “Shanghai Court Adopts New AI Assistant”,

https://www.sixthtone.com/news/1003496/shanghai-court-adopts-new-ai-assistant, diakses 18 September 2020

Published 28 July 2021

Fintech P2P Lending Ilegal Marak Beredar di Indonesia, Bagaimana Penegakan Hukumnya?

Oleh: Haryo Putro D.

Internet dewasa ini digunakan pada setiap aspek kehidupan manusia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 6 dari 10 negara pengguna internet terbesar di dunia, dengan jumlah pengguna internet sebanyak 143,26 juta.[1] Masifnya pemanfaatan teknologi internet di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya terhadap sektor bisnis dan ekonomi melalui kemunculan financial technology (selanjutnya disebut sebagai “fintech”).

National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan fintech sebagai inovasi pada sektor jasa keuangan, yakni sebagai inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.[2] Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, saat ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, aggregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun dari fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup.[3] Salah satu inovasi fintech yang sering digunakan saat ini adalah peer-to-peer lending (selanjutnya disebut sebagai “P2P Lending”), yakni layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (lender) dan debitur (borrower) berbasis teknologi informasi.[4] Berkat kehadiran P2P Lending, seseorang dapat mengajukan pinjaman secara online dari rumah tanpa memerlukan jaminan dan waktu yang lama, hanya dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet.

Menurut Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Sektor P2P Lending berkontribusi sebesar Rp60 triliun terhadap perekonomian nasional, menambah 362 ribu orang tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berdampak terhadap penurunan kemiskinan sebanyak 177 ribu orang.[5] Meskipun begitu, terdapat beberapa risiko dan dampak negatif dari inovasi P2P Lending yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah peningkatan budaya konsumerisme masyarakat Indonesia dengan semakin menjamurnya platform marketplace yang membantu masyarakat untuk mengajukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan konsumtif.

Belum kunjung berakhirnya pandemi COVID-19, mengakibatkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawannya. Situasi ini semakin menempatkan masyarakat yang tengah membutuhkan uang secara darurat untuk menjadi target empuk dalam sasaran penipuan online.[6] Sampai bulan Juni tahun 2021, Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan dan memblokir sebanyak 3.193 platofrm P2P lending ilegal.[7] Para oknum penipu sering mengatasnamakan diri mereka sebagai pihak marketing dari suatu perusahan P2P Lending untuk mengiming-imingi masyarakat dengan tawaran untuk meminjamkan dana.[8]

P2P lending ilegal dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut: 1) Perusahaan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2) Perusahaan tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni asosiasi resmi yang menaungi industri P2P Lending; 3) Perusahaan memberikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan; 4) Perusahaan tidak tunduk pada Peraturan OJK (POJK), dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan dan undang-undang lain yang berlaku; 5) Perusahaan belum berpengalaman menyelenggarakan operasi fintech; 6) Perusahaan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Misalnya, dalam praktiknya, sering terjadi penagihan dengan cara-cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.[9] Kegiatan usaha fintech ilegal juga tidak diawasi oleh OJK, sehingga kemungkinan atas risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, hingga pencurian data pribadi semakin besar untuk terjadi. Hal ini turut diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fintech, yang menyebabkan mudah tergiurnya masyarakat akan kemudahan pinjaman dana, tanpa menyadari risiko yang mengikutinya.

Penegakan Hukum P2P Lending

Di Indonesia, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan telah mengatur P2P Lending melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK tentang Fintech Peer-To-Peer Lending).

Penegakan hukum terhadap penyelenggara P2P Lending ilegal dapat berupa sanksi administratif yakni peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin serta berupa sanksi pidana yang diterapkan secara kasus per kasus.[10] Beberapa pasal yang bisa digunakan ialah penyebaran data pribadi[11], pengancaman dalam penagihan[12], serta penipuan.[13]

Dalam praktik penegakan hukumnnya, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai sebuah satuan tugas yang memiliki tugas utama menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK ke OJK sejak 31 Desember 2011, Surat Keputusan tersebut diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Pada Maret tahun 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi baru saja memblokir sebanyak 168 entitas yang melanggar POJK tentang Fintech Peer-To-Peer Lending.[14] Entitas penyelenggara P2P Ilegal ini terbukti melakukan pelanggaran, yakni melakukan kegiatan usaha P2P Lending yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK, menetapkan bunga yang terlampau tinggi, serta melakukan penagihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Lebih lanjut, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi mengakui sulitnya untuk menindak berbagai P2P Lending ini, sebab entitas ilegal yang telah diblokir terus bermunculan kembali.[15] Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, diperlukan juga pemahaman dari masyarakat untuk lebih berhati-hati serta mengetahui ciri-ciri dari fintech ilegal agar terhindar dari jerat penipuan.[16] Selain melalui pemblokiran fintech ilegal, juga dibentuk sistem penerimaan aduan. Apabila masyarakat berurusan dengan layanan P2P Lending ilegal, masyarakat dapat melaporan ke OJK serta pihak berwajib dengan: 1) Mengumpulkan bukti-bukti seperti teror, ancaman, intimidasi, pelecehan, atau hal tidak menyenangkan lainnya; 2) Melaporkan bukti-bukti tersebut ke polisi untuk membuat laporan; 3) Mengirimkan pengaduan ke situs resmi OJK di https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan/ atau kontak OJK di hotline 157; 4) Mengirimkan laporan ke situs resmi AFPI di https://afpi.or.id/pengaduan.[17]

Berkaca dengan Pengawasan P2P Lending di Singapura

Menelisik negara tetangga, Singapura, sebagai negara yang dikenal memiliki regulasi yang baik dalam mengatur berbagai sektor, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi P2P Lending di Singapura dilaksanakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk memastikan Singapura terus berkembang sebagai pusat keuangan regional dan internasional, serta bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem dan semangat industri keuangan Singapura yang kompetitif. Regulasi mengenai jasa P2P Lending tersebar di beberapa pengaturan seperti Securities and Futures Act, Financial Advisers Act, Moneylenders Act, dan Payment Services Act.[18] Dalam hal penegakan hukum terhadap jasa P2P Lending ilegal, Singapura menerapkan sanksi berupa denda dan pidana penjara yang bergantung terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu P2P Lending ilegal yang melakukan pelanggaran data pribadi, dapat dikenakan sanksi denda tidak lebih dari SGD 10,000 atau pidana penjara selama dan atau tidak lebih dari 3 tahun berdasarkan Personal Data Protection Act.[19]

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan P2P Lending ilegal antara Indonesia dan Singapura memiliki sejumlah kesamaan, yaitu dalam hal sanksi administratif berupa denda yang diterapkan, serta pidana penjara yang dapat diberikan, dengan bergantung pada pelanggaran yang terjadi secara kasus per kasus. Disisi lain, Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan dalam aspek perilaku konsumen. Di Singapura, pinjaman digunakan untuk alasan yang mendesak seperti biaya tambahan untuk masalah kesehatan. Lain halnya dengan Indonesia yang cenderung menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. [20]

Kesimpulan dan Saran

Di masa datang, untuk menekan maraknya P2P Lending Ilegal di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi serta institusi untuk memberikan perlindungan lebih terhadap masyarakat pengguna jasa P2P Lending. Salah satu aspek regulasi yang harus diperkuat dalam penegakan hukum P2P Lending ilegal adalah dalam sektor perlindungan data pribadi. Contohnya, dengan berkaca pada Singapura yang telah memberikan jaminan perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act 2012 yang baru saja diamandemen pada tahun 2020, serta Public Sector Governance Act 2018.[21] Di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Sejauh ini, hanya terdapat peraturan pada tingkat peraturan menteri, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Privasi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini pun dinilai belum efektif, terutama dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi.[22] Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu kerangka hukum untuk memitigasi risiko fintech ilegal, khususnya pada P2P Lending. Dari segi tataran praktis, pemerintah diharuskan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan P2P Lending guna menghindarkan masyarakat dari jerat penipuan P2P Lending.

Published 27 April 2022

Urgensi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Yang Sudah Ada dan Melalui Komparasi Hukum dari Amerika Serikat dan Uni Eropa

ilustrasi : Unsplash.com

Oleh: Muhammad Ardiansyah Arifin

Data adalah aset penting bagi masyarakat karena setiap orang umumnya memiliki informasi yang tidak ingin diketahui umum. Contohnya seperti nomor kartu kredit, nomor Personal Identification Number (PIN), dan riwayat penyakit. Pada esai ini, penulis akan menjawab pertanyaan tentang kondisi perlindungan data di Indonesia yang dibahas dari peraturan yang sudah ada, institusi, dan prospek masa depan perlindungan data di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Perkeminfo PDPSE), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.^[1] Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.^[2]

Indonesia memiliki instrumen hukum yang relevan terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, adanya jaminan konstitusional yang tertulis pada UUD 1945 amandemen 2002 dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi….. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman….. Yang merupakan hak asasi”. Kedua, dalam Undang-Undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat Pasal 32 yang tertulis “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya rahasia informasi yang terdapat dalam surat maupun sarana elektronik tidak dapat dicabut kerahasiaannya kecuali atas putusan hakim atau dengan otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.^[3] Ketiga, secara khusus Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang mana penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data tersebut, harus dihapus apabila diminta oleh pemilik data pribadi atas penetapan peradilan, dan/atau apabila data yang disimpan oleh penyedia sistem elektronik sudah tidak relevan.^[4]

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ITE, Perkominfo PDPSE melakukan perlindungan terhadap data pribadi dalam segi penyelenggaraan sistem perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengolahan dan penganalisisan, pemusnahan, dan penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, serta akses data.^[5] Sejauh ini pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi hanya dapat dihukum dengan sanksi administratif oleh pemerintah sesuai dengan Perkeminfo PDPSE Pasal 36 yang sanksinya berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan pengumuman situs jaringan. Sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan litigasi oleh masyarakat yang dirugikan karena masyarakat dapat menuntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH).^[6]

Peraturan-peraturan yang ada kurang dapat memenuhi kebutuhan dan kurang komprehensif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin maju berkaitan dengan naiknya keberhargaan data untuk para penyedia jasa, maupun institusi lain sebagai bahan untuk berkomunikasi dan melakukan evaluasi terhadap pelanggan.^[7] Akibatnya, peraturan komprehensif khusus untuk perlindungan data diperlukan di Indonesia. Sebagai perbandingan di Uni Eropa terdapat peraturan khusus tentang perlindungan data yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). Menurut GDPR Pasal 4 ayat (1), secara ringkas data pribadi adalah segala informasi yang dapat membuat perseorangan teridentifikasi atau tentang orang yang teridentifikasi. Contohnya seperti alamat IP dan cookies internet.^[8] GDPR ini merupakan turunan dari Pasal 8(1) European Convention on Human Rights (ECHR) yang menjamin kehidupan keluarga dan pribadi setiap orang, termasuk menjamin akses file orang tersebut walaupun menjadi rahasia negara (Leander v. Sweden).[9]

Sedangkan di Amerika Serikat terdapat juga peraturan perihal perlindungan data pribadi. Namun, tidak seperti Uni Eropa karena peraturan-peraturan tersebut tidak terkodifikasi secara federal.^[10] Misalnya, di Negara Bagian California terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen (CCPA), dan di Negara Bagian New York terdapat Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (SHIELD Act). Secara ringkas perlindungan terhadap data pribadi di Amerika Serikat ada tujuh. Yaitu hak untuk diberitahu tentang pengumpulan data, hak subjek data untuk mengakses data, hak subjek data untuk memperbaiki data, hak untuk subjek data dalam menolak proses data, hak untuk dijaga kegunaan datanya walaupun dipindahkan tempat penyimpanannya, dan hak untuk menolak datanya digunakan oleh penyimpan data.^[11] Perlindungan data di Amerika Serikat memiliki sumber dari Federal Privacy Act 1974 yang mendefinisikan ‘informasi pribadi’ secara luas,[12] dan tidak mencangkup informasi yang sebelumnya pernah disebarkan ke public (FDIC v. Dye, Lee v. Dearment, etc.).[13]

Untuk institusi di Indonesia yang menangani penyalahgunaan data belum ada secara khusus. Penanganan masih dibebankan melalui kepolisian dan penuntutan perdata melalui pengadilan umum, bahkan dari pengadilan sendiri pernah secara tidak sengaja melanggar perlindungan data pribadi berdasarkan kasus yang terjadi di Aceh.^[14] Sedangkan untuk implementasi, sampai 2018 baru ada satu perkara gugatan di pengadilan Indonesia tentang penyalahgunaan data pribadi.^[15] Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan pentingnya data pribadi. Pemerintah tidak tinggal diam dalam kasus data pribadi. Sampai saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahap promulgasi. Berdasarkan versi Januari 2020, Rumusan Undang-Undang ini adalah sebuah kemajuan di Indonesia karena perlindungan data pribadi akan semakin komprehensif. RUU Perlindungan data pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020 memperluas proteksi jenis data pribadi dengan membagi jenis data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi spesifik dalam Pasal 3(1) RUU PDP, memperjelas hak-hak pemilik data pribadi di BAB III Pasal 4-16 RUU PDP, dan lebih tegas terhadap pelanggaran dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda maksimal miliaran rupiah di antara kemajuan-kemajuan lainnya seperti yang tertulis di BAB XIII Pasal 61-69 RUU PDP, dimana denda tertinggi bisa mencapai 70 miliar rupiah di Pasal 61(3) RUU PDP untuk penggunaan data pribadi secara melawan hukum yang bukan milik pengguna.^[16]

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih kurang tegas, dan kurang komprehensif dibandingkan dengan GDPR maupun peraturan di Amerika Serikat, serta kurang memadainya institusi dan implementasi yang ada karena kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia.

Leave a comment Cancel reply