Artikel Biotechnology & Genetic Engineering

Pengujian Kosmetik pada hewan: Bagaimana Etika dan Perlindungan Hukumnya?

by CTRL UGM|Published 13 May 2021

Clara Anisya Aprilinda[1], Faiq Rizqi Aulia Rachim[2]

Penggunaan hewan sebagai media percobaan atau yang dikenal sebagai Animal Testing telah berkembang sejak awal domestikasi hewan oleh manusia. Seiring perkembangan waktu, penggunaan hewan sebagai media percobaan menjadi suatu hal yang umum, salah satunya dalam industri kosmetik. Saat ini, praktik animal testing dalam industri kosmetik mencapai angka 500.000 (lima ratus ribu) hewan tiap tahunnya di seluruh dunia.[3] Pengujian terhadap hewan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tidak jarang berakhir pada kematian pada hewan-hewan tersebut.

Problematika Etika penerapan Animal Testing

Animal testing menuai perdebatan dari berbagai perspektif terkait dengan pertimbangan etis mengenai percobaan pada hewan. Pendukung animal testing berorientasi pada kepentingan manusia semata. Kalangan ini beranggapan animal testing merupakan cara paling efektif dalam rangka proses penelitian. Selain itu, animal testing bertujuan untuk menghindari produk-profuk yang berpotensi mencelakai manusia. Manusia sebagai konsumen akan merasa lebih aman ketika memakai produk make-up ketika telah diuji klinis dan telah dinyatakan aman. Sehingga, penerapan animal testing dinilai akan memberikan pengaruh positif bagi kepentingan manusia dan menghindarkan manusia dari kemungkinan dampak terburuk.

Kemudian, sebaliknya kalangan yang menolak menganggap bahwa animal testing merupakan bentuk dari keserakahan manusia. Walaupun begitu, kalangan ini terbagi menjadi dua macam jenis yang memiliki landasan yang berbeda, yaitu pendukung hak asasi hewan dan pendukung kesejahteraan hewan. Pendukung hak asasi hewan menentang segala bentuk penelitian uji coba terhadap hewan karena hewan bukan merupakan penunjang kehidupan manusia, dimana hewan merupakan makluk hidup yang memilik kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang sama sebagai makluk hidup (animal rights).[4] Meskipun hewan tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengujian klinis bukan berarti hewan bebas untuk dijadikan media uji coba.[5] Justru, hewan dapat merasakan sakit dan penderitaan seperti kurungan, imobilisasi, isolasi dari koloni hewan, paparan bahan kimia korosif dan iritasi, yang berakhir pada pembantaian hewan.[6]

Di sisi lain, pendukung kesejahteraan hewan beranggapan bahwa penggunaan hewan untuk melayani kepentingan manusia diperbolehkan dengan syarat hal tersebut dibutuhkan dan hewan tersebut diperlakukan secara manusiawi.[7] Penggunaan hewan sebagai subjek penelitian harus mempertimbangkan alasan moral terhadap hewan yang dimanfaatkan (respect), menguntungkan atau bermanfaat bagi ilmu pengetahuan (beneficiary) dan harus bersikap adil untuk tidak menggunakan hewan secara terus menerus (justice).[8]

Maka dibuatlah standardisasi yang disebut dengan Animal Welfare Act Regulations (USDA 2005) yang di dalamnya terdapat prinsip “3Rs”.

Replacement yang merujuk kepada metode untuk menghindari penggunaan hewan dengan menggantikannya dengan alternatif lain, seperti sel atau organisme yang lebih rendah[9];
Reduction, merujuk kepada metode yang meminimalkan penggunaan hewan untuk mendapatkankan informasi tanpa meningkatkan rasa sakit atau penderitaan;[10] dan
Refinement merujuk kepada metode dengan meminimalkan atau mengurangi potensi rasa sakit dan penderitaan serta meningkatkan kesejahteraan untuk kehidupan hewan dengan memodifikasi teknik/metode penelitian.[11]

Selain itu, terdapat pula prinsip 5F (Five Freedom) yang mengacu pada Farm Animal Welfare Council yang menjamin penerapan kesejahteraan pada hewan secara manusiawi yaitu bebas rasa lapar dan haus, rasa panas dan tidak nyaman, rasa nyeri, trauma dan penyakit, ketakutan dan stes jangka panjang, dan mengekspresikan tingkah laku alami.[12]

Regulasi

Hingga saat ini, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mendasari standardisasi kesejahteraan hewan dalam penelitian.[13] Namun, peraturan-peraturan ini tidak mengatur tentang perlindungan ataupun larangan penggunaan hewan dalam industri kosmetik secara spesifik namun cenderung pada perlindungan hewan secara umum.

Contoh perlindungan hewan laboratorium dapat kita temukan salah satunya di Uni Eropa melalui Regulation (EC) No 1223/2009 of The European Parliament and of The Council on Cosmetic Products (“EC 1223/2019”). Pasal 18 dari EC 1223/2019 mengatur tentang larangan terhadap percobaan kosmetik kepada hewan tanpa memperhatikan kesejahteraan dari hewan tersebut. Ketentuan ini juga memiliki pengecualian dimana animal testing hanya dilakukan terhadap bahan-bahan umum dan tidak ada pengganti, atau terdapat kebutuhan mendasar manusia yang mana mengharuskan adanya animal testing dengan didukung protokol laboratorium yang memadai. Hal ini berawal dari larangan secara menyeluruh terhadap penggunaan hewan untuk keperluan kosmetik di Uni Eropa pada tahun 2013.[14]

Kesimpulan

Walaupun secara alamiah hewan dapat dikatakan lebih rendah daripada manusia, hewan juga memiliki hak-hak yang harus dihargai. Hak tersebut diakui melalui serangkaian peraturan seperti dalam Animal Welfare Act Regulations (USDA 2005) ataupun “Five Freedom” yang mengacu pada Farm Animal Welfare Council. Namun, kerap kali hak ini tidak dihiraukan oleh manusia melalui penggunaan hewan dalam percobaan yang tidak manusiawi, salah satunya dalam industri kosmetik. Berangkat dari kenyataan ini muncul kalangan-kalangan yang bergerak untuk menghentikan penggunaan hewan dalam uji coba kosmetik. Uni Eropa telah mengatur larangan terhadap penggunaan hewan dalam uji coba sejak tahun 2013. Hal inilah belum diterapkan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengatur secara spesifik terkait animal testing dalam industri kosmetik. Hal ini menunjukkan kurang-nya tekanan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kosmetik, yang beroperasi di Indonesia, untuk menghentikan animal testing yang tidak manusiawi.

Daftar Pustaka

Nurunnabi, Abu Sadat Mohammad, et al, “Ethical Debat on Animal Research”, Bangladesh Journal of Bioethics, 2013, 4(3).

Francione, Gary, Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog 45, 2000.

Harriton, Lynne. “Conversation with Henry Spira: Draize test activist.”, The Humane Society Institute for Science and Policy WBI Studies Repository, (1981).

Noah Lewis, Testing Cosmetics on Animals: An Idea Who’s Time Has Gone, LEDA at Harvard Law School, 2005.

Sardjono, Teguh Wahju, “Etika Penelitian Menggunakan Hewan Coba,BBT dan Rekam Medik”, Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakutas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2019.

Wahyuwardani, Sutiastuti, et al. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya” Vol. 30 No. 4 Th. 2020 Hlm. 211-220

Ban on animal testing, https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_en#:~:text=The%20cosmetics%20directive%20provides%20the,animal%20testing%20for%20cosmetics%20purposes.&text=The%20same%20provisions%20are%20contained,applies%20since%2011%20September%202004 diakses pada Selasa, 4 Mei 2021 00:41 WIB.

Cunningham, ‘Cruelty-free: The Truth About Animal Testing in the Cosmetics Industry’, IMAGE, 21 October 2018, viewed on 22 August 2019.

Golddigger, “Animal Testing, Like it or Not?, https://yonulis.com/2019/08/23/animal-testing-like-it-or-not/, Yonulis, diakses pada 2 Mei 2021 pukul 13.55 WIB.

[1] Mahasiswi Fakultas Hukum UGM (2018)

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UGM (2018)

[3] A. Cunningham, ‘Cruelty-free: The Truth About Animal Testing in the Cosmetics Industry’, IMAGE, 21 October 2018, https://www.image.ie/life/animal-testing-125136, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 19:10 WIB.

[4] Abu Sadat Mohammad Nurunnabi, et al, “Ethical Debat on Animal Research”, Bangladesh Journal of Bioethics, 2013, 4(3), hlm. 11.

[5] Noah Lewis, Testing Cosmetics on Animals: An Idea Who’s Time Has Gone, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852129/lewis05.html?sequence=2, LEDA at Harvard Law School, 2005.

[6] Noah Lewis, Testing Cosmetics on Animals: An Idea Who’s Time Has Gone, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852129/lewis05.html?sequence=2, LEDA at Harvard Law School, 2005.

[7] Gary Francione, Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog 45, 2000.

[8] Sutiastuti Wahyuwardani et al. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya” Vol. 30, No. 4, 2020 Hlm. 211-220

[9] Sutiastuti Wahyuwardani et al. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya” , Ibid., hlm. 213.

[10] Ibid., hlm. 214.

[11] Ibid.

[12] Sardjono, Teguh Wahju, “Etika Penelitian Menggunakan Hewan Coba,BBT dan Rekam Medik”, Komisi Etik Penelitian KesehatanFakutas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2019. Diakses melalui http://fkik.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Etika-Penelitian-Menggunakan-Hewan-Coba-BBT-dan-Rekam-Medis-1 pada 2 Mei 2021.

[13] Lihat Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Pemerintah RI No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Satwa jo PP Nomor 7/1999, tentang Pengawetan Jenis satwa tumbuhan.

[14] Ban on animal testing, https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_en#:~:text=The%20cosmetics%20directive%20provides%20the,animal%20testing%20for%20cosmetics%20purposes.&text=The%20same%20provisions%20are%20contained,applies%20since%2011%20September%202004 diakses pada Selasa, 4 Mei 2021 00:41 WIB.

Published 20 May 2021

Kilang Minyak 4.0: Buah Simalakama Personalized Ads dan Data Pribadi di Indonesia

1 Comment

Ditulis Oleh: Pilar II Research CTRL
Zuhdi F. Ariawan (PJ), Glenn Tany, Muhammad Athallah, Alif Duta Hardenta.

Personalized ads adalah salah satu bentuk penggunaan data pribadi dalam manajemen pemasaran di era digital. Dengan adanya personalized ads, maka pemasaran setiap perusahaan dapat terarah dengan efektif dan efisien. Dengan kemudahan setiap perusahaan untuk memasarkan produknya dengan efektif dan efisien, maka tidak dapat dipungkiri adanya ancaman mengenai penyalahgunaan data pribadi para konsumen. Maka dari itu, diperlukan kehadiran negara untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya serta pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan personalized ads. Konsep yang ditawarkan pada personalized ads adalah sistem iklan yang ditampilkan agar dapat memberikan informasi relevan bagi individu yang sesuai, sehingga potensi efektivitas keberhasilan iklan akan meningkat dan pada saat yang sama turut mengurangi ketergantungan iklan.^[1]

Personalized ads sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari fungsi machine learning. Fungsi kecerdasan buatan tersebut menggunakan data pribadi untuk penentu langkah komunikasi dan interaksi terhadap calon konsumen iklan.^[2] Dengan adanya hal ini, maka menjadi potensi bagi bisnis untuk mempelajari keinginan konsumen beserta ekspektasinya, mengantarkan rekomendasi yang baik bagi konsumen, hingga membuka lebih banyak kesempatan bisnis.^[3] Adapun klasifikasi dari pemanfaatan kecerdasan buatan dalam personalized ads meliputi penyusunan sasaran iklan,media pesanan personal, rekomendasi produk, dan interaksi situs yang lebih dinamis.^[4] Dalam sistem personalized ads sendiri dilakukan dengan algoritma yang memahami sejumlah pola yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sistem web.^[5] Berdasarkan data tersebut, kecerdasan buatan kemudian akan membuat analisa dan menghasilkan prediksi yang akan disesuaikan dengan jenis iklan yang ditampilkan.^[6]

Personalized ads membawa dampak positif yang dapat menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan relevansi iklan terhadap pengguna. Hal ini dikarenakan iklan diselenggarakan secara terotomatisasi dengan data pengguna aktif untuk menargetkan pelanggan dengan konten iklan yang lebih tepat sasaran, dimana iklan terkait dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi konsumen dan juga pengiklan.^[7]Adapun berikut merupakan beberapa manfaat Personalized Ads dalam bisnis. Pertama, Personalized Ads diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergangguan akibat adanya iklan dan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan informasi sebelum membeli produk.^[8] Kedua, konten yang dibentuk dapat lebih personal sehingga lebih berpotensi tepat sasaran yang akhirnya memicu pembelian konsumen.^[9] Ketiga, dapat meningkatkan pengalaman konsumen karena ikut dilibatkannya konsumen terhadap produk/layanan yang tersedia. Hal ini membuat interaksi konsumen menonjol dan merupakan strategi marketing yang efektif. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan tentang konsumen melalui tingkat akurasi yang tinggi yang implikasinya membuat pebisnis lebih mudah untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pembeli.^[10]

Berkaitan dengan fenomena personalized ads, muncul adanya diskursus mengenai otonomi suatu individu untuk menentukan tindakannya yang berdasarkan pada kompetensi (kebutuhan untuk mengendalikan hasil) dan keterkaitan (kebutuhan untuk berkoneksi dengan yang lain) adalah penggerak utama dibalik kemungkinan perilaku manusia.^[11] Jika salah satu dari dua parameter tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinannya para pengguna internet untuk enggan menyetujui penggunaan datanya demi personalized ads. Hal ini juga dimotori oleh risiko-risiko dari pengolahan data yang mereka punya di internet. Berkaitan dengan ini, masyarakat yang mengakses internet secara umum dapat memilih untuk tidak menyerahkan data-nya kepada pengelola situs internet, dan pilihan ini pada umumnya selalu tersedia di setiap situs yang ada di internet. Implikasi dari tidak diserahkannya data pengguna kepada pengelola situs internet juga tidak dapat dihiraukan semata. Bagi para pengguna yang masih baru dalam mengakses internet, aspek kompetensi dari pengguna internet akan terpenuhi, hal ini mengakibatkan pada terciptanya rasa keamanan bahwa data-data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan.^[12] Keamanan terhadap kerahasiaan data ini juga meminimalisir adanya antisipasi komunikasi dan upaya registrasi yang berlebih dalam mengakses situs internet.^[13]

Namun, pemanfaatan Personalized Ads juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yakni penyalahgunaan data pribadi oleh brand (produsen yang mengiklankan). Hal ini dikarenakan personalized ads bekerja dengan sistem yang menganalisis kecenderungan individu untuk mengkonsumsi sesuatu berdasarkan perilaku konsumen yang mana hal tersebut merupakan data pribadi individu terkait.^[14] Salah satu kasus pelanggaran data pribadi oleh perusahaan yang tidak lama terjadi adalah kasus monopoli data pengguna Facebook pada tahun 2020 oleh Cambridge Analytica, perusahaan yang khusus mengelola personalized ads. Cambridge Analytica mengelola personalized ads para penggunanya dengan meminta para pengguna data di Facebook untuk melakukan survei dan mengunduh suatu aplikasi, yang mana hasil dari survei dan unduhan aplikasi ini akan mengambil beberapa data pribadi dari profil yang melakukan tindakan tersebut.^[15] Dari hasil awal tersebut, Mereka lalu menganalisa teman-teman dan aktivitas mereka di Facebook yang memang pada awalnya dari pihak Facebook pun mengizinkan pengelolaan data seperti ini.^[16] Hasil dari analisa ini nantinya akan digunakan untuk menyasar para pengguna dengan iklan-iklan yang sesuai dengan perilaku para pengguna.^[17] Perusahaan tersebut dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menyebarkan data pribadi para pengguna dibawah pengelolaan Cambridge Analytica kepada pihak ketiga.^[18] Dalam kasus tersebut, Data yang dikelola oleh Cambridge Analytica dimanfaatkan oleh tim pemenangan Pemilu AS tahun 2016, Donald Trump untuk menyajikan iklan-iklan digital yang bermuatan politis dan mengarah pada kampanye dari tim pemenangan Donald Trump.^[19] Ujung tanduk dari penyalahgunaan data ini berakibat pada pengenaan denda kepada Facebook oleh Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat sebesar 5 Milyar Dollar AS.^[20]

Hingga saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai personalized ads secara eksplisit. Peraturan rujukan yang paling mendekati dalam pembahasan mengenai personalized ads adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Kemenkominfo sebagai penggerak utamanya.^[21] Akan tetapi ketentuan perlindungan data yang ada dalam UU ITE masih sangat umum dan meninggalkan banyak celah hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, harapan terbaik masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan dasar personalized ads adalah dengan menunggu disahkannya berbagai RUU yang mengakomodir persoalan ini seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas lagi.^[22]

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya personalized ads merupakan bentuk machine learning dalam dunia pemasaran dan periklanan. Usaha/bisnis mempergunakan personalized ads untuk menyasar konsumen secara efektif dan hemat biaya karena telah memiliki konsiderasi data terhadap konten yang akan ditampilkan. Meskipun demikian, personalized ads sendiri memiliki permasalahan nyata terkait data pribadi pengguna apabila berkaca pada kasus nyata seperti dalam kasus Facebook.

Adapun di Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik penggunaan data pribadi untuk personalized ads. Akibatnya, data pribadi dan jejak digital pengguna rawan sekali dieksploitasi oleh bisnis untuk dimanfaatkan sebagai komoditas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka perlu adanya aturan hukum tersendiri yang mengatur perlindungan pemanfaatan data pribadi dalam personalized ads dan kalau perlu pun dapat dimasukkan sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Hasil Penelitian

Adhani, Nur, Alam, Moch. Zairul, et al., “Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook”. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019).

Dewi, Agustina, Najib, Muhammad, dan Suharjo, 2016, Pengaruh personalisasi iklan online terhadap sikap dan minat beli konsumen. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 (3).

Indriyanti, Masitoh, et.al., Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2017).

Handoyo, B.K., Karissa, F. Et al. “Pengaruh perceived ads personalization terhadap online impulse buying tendency dengan

Published 27 April 2022

Urgensi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Yang Sudah Ada dan Melalui Komparasi Hukum dari Amerika Serikat dan Uni Eropa

ilustrasi : Unsplash.com

Oleh: Muhammad Ardiansyah Arifin

Data adalah aset penting bagi masyarakat karena setiap orang umumnya memiliki informasi yang tidak ingin diketahui umum. Contohnya seperti nomor kartu kredit, nomor Personal Identification Number (PIN), dan riwayat penyakit. Pada esai ini, penulis akan menjawab pertanyaan tentang kondisi perlindungan data di Indonesia yang dibahas dari peraturan yang sudah ada, institusi, dan prospek masa depan perlindungan data di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Perkeminfo PDPSE), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.^[1] Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.^[2]

Indonesia memiliki instrumen hukum yang relevan terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, adanya jaminan konstitusional yang tertulis pada UUD 1945 amandemen 2002 dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi….. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman….. Yang merupakan hak asasi”. Kedua, dalam Undang-Undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat Pasal 32 yang tertulis “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya rahasia informasi yang terdapat dalam surat maupun sarana elektronik tidak dapat dicabut kerahasiaannya kecuali atas putusan hakim atau dengan otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.^[3] Ketiga, secara khusus Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang mana penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data tersebut, harus dihapus apabila diminta oleh pemilik data pribadi atas penetapan peradilan, dan/atau apabila data yang disimpan oleh penyedia sistem elektronik sudah tidak relevan.^[4]

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ITE, Perkominfo PDPSE melakukan perlindungan terhadap data pribadi dalam segi penyelenggaraan sistem perolehan dan pengumpulan data pribadi, pengolahan dan penganalisisan, pemusnahan, dan penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, serta akses data.^[5] Sejauh ini pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi hanya dapat dihukum dengan sanksi administratif oleh pemerintah sesuai dengan Perkeminfo PDPSE Pasal 36 yang sanksinya berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan pengumuman situs jaringan. Sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan litigasi oleh masyarakat yang dirugikan karena masyarakat dapat menuntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH).^[6]

Peraturan-peraturan yang ada kurang dapat memenuhi kebutuhan dan kurang komprehensif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin maju berkaitan dengan naiknya keberhargaan data untuk para penyedia jasa, maupun institusi lain sebagai bahan untuk berkomunikasi dan melakukan evaluasi terhadap pelanggan.^[7] Akibatnya, peraturan komprehensif khusus untuk perlindungan data diperlukan di Indonesia. Sebagai perbandingan di Uni Eropa terdapat peraturan khusus tentang perlindungan data yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). Menurut GDPR Pasal 4 ayat (1), secara ringkas data pribadi adalah segala informasi yang dapat membuat perseorangan teridentifikasi atau tentang orang yang teridentifikasi. Contohnya seperti alamat IP dan cookies internet.^[8] GDPR ini merupakan turunan dari Pasal 8(1) European Convention on Human Rights (ECHR) yang menjamin kehidupan keluarga dan pribadi setiap orang, termasuk menjamin akses file orang tersebut walaupun menjadi rahasia negara (Leander v. Sweden).[9]

Sedangkan di Amerika Serikat terdapat juga peraturan perihal perlindungan data pribadi. Namun, tidak seperti Uni Eropa karena peraturan-peraturan tersebut tidak terkodifikasi secara federal.^[10] Misalnya, di Negara Bagian California terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen (CCPA), dan di Negara Bagian New York terdapat Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (SHIELD Act). Secara ringkas perlindungan terhadap data pribadi di Amerika Serikat ada tujuh. Yaitu hak untuk diberitahu tentang pengumpulan data, hak subjek data untuk mengakses data, hak subjek data untuk memperbaiki data, hak untuk subjek data dalam menolak proses data, hak untuk dijaga kegunaan datanya walaupun dipindahkan tempat penyimpanannya, dan hak untuk menolak datanya digunakan oleh penyimpan data.^[11] Perlindungan data di Amerika Serikat memiliki sumber dari Federal Privacy Act 1974 yang mendefinisikan ‘informasi pribadi’ secara luas,[12] dan tidak mencangkup informasi yang sebelumnya pernah disebarkan ke public (FDIC v. Dye, Lee v. Dearment, etc.).[13]

Untuk institusi di Indonesia yang menangani penyalahgunaan data belum ada secara khusus. Penanganan masih dibebankan melalui kepolisian dan penuntutan perdata melalui pengadilan umum, bahkan dari pengadilan sendiri pernah secara tidak sengaja melanggar perlindungan data pribadi berdasarkan kasus yang terjadi di Aceh.^[14] Sedangkan untuk implementasi, sampai 2018 baru ada satu perkara gugatan di pengadilan Indonesia tentang penyalahgunaan data pribadi.^[15] Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan pentingnya data pribadi. Pemerintah tidak tinggal diam dalam kasus data pribadi. Sampai saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahap promulgasi. Berdasarkan versi Januari 2020, Rumusan Undang-Undang ini adalah sebuah kemajuan di Indonesia karena perlindungan data pribadi akan semakin komprehensif. RUU Perlindungan data pribadi (RUU PDP) versi Januari 2020 memperluas proteksi jenis data pribadi dengan membagi jenis data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi spesifik dalam Pasal 3(1) RUU PDP, memperjelas hak-hak pemilik data pribadi di BAB III Pasal 4-16 RUU PDP, dan lebih tegas terhadap pelanggaran dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda maksimal miliaran rupiah di antara kemajuan-kemajuan lainnya seperti yang tertulis di BAB XIII Pasal 61-69 RUU PDP, dimana denda tertinggi bisa mencapai 70 miliar rupiah di Pasal 61(3) RUU PDP untuk penggunaan data pribadi secara melawan hukum yang bukan milik pengguna.^[16]

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih kurang tegas, dan kurang komprehensif dibandingkan dengan GDPR maupun peraturan di Amerika Serikat, serta kurang memadainya institusi dan implementasi yang ada karena kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia.

Leave a comment Cancel reply