Peningkatan Keamanan Dalam Pelayanan Perbankan Melalui Penggunaan Blockchain

Oleh: Faiq Rizqi Aulia

Blockchain menjadi salah satu kunci kemajuan dalam era financial technology terkini.[1] Berawal dari bitcoin, potensi blockchain yang merupakan dasar dari cryptocurrency terus berkembang hingga saat ini.[2] Blockchain merupakan sekumpulan data terstruktur yang menyimpan dan mengirim data dalam bentuk “block” yang terhubung satu sama lain dalam “chain”[3] yang penyimpanan datanya bersifat tersebar (desentralisasi) alih-alih hanya oleh satu pihak saja (sentralisasi)[4]. Perkembangan pesat dari blockchain memberikan peluang sekaligus tantangan kepada dunia bisnis terutama perbankan. Blockchain dapat membantu menghilangkan kehadiran yang tidak berhubungan dalam transaksi perbankan terutama interbank ataupun cross-border transaction. Pihak ketiga dalam transaksi perbankan seringkali digunakan dalam hal Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)[5], dan data penduduk, dalam hal ini data nasabah rentan manipulasi dan peretasan sehingga harus disimpan dengan keamanan tingkat tinggi[6]. Secara tidak langsung, peran blockchain meningkatkan keamanan dalam suatu transaksi.

Nasabah tentu mengharapkan mendapatkan keamanan[7] yang optimal terutama terkait perlindungan data dalam transaksi. Selain itu, keamanan dalam melakukan transaksi merupakan sebuah aspek penting dalam perbankan terutama saat gencarnya e-banking[8], i-banking, dan metode-metode pembayaran lain saat ini. Hadirnya metode-metode baru tersebut tidak dapat dilepaskan dari keinginan nasabah untuk mengakses transaksi mudah, cepat, dan aman. Metode seperti e-banking, i-banking, transfer debit, faktur elektronik, dan lain-lain dianggap sebagai metode yang fleksibel untuk melakukan transaksi.[9] Namun, dengan fleksibilitas terhadap pelayanan dalam bidang transaksi tersebut tidak dapat dipungkiri terjadi peningkatan terhadap risiko sistem teknologi jaringan tersebut untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang.[10] Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan dalam keamanan untuk memberikan pelayanan perbankan digital yang optimal. Lantas bagaimana peran blockchain dalam peningkatan keamanan pada pelayanan perbankan?

PEER TO PEER NETWORK

Peningkatan keamanan melalui blockchain dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, blockchain menggunakan sistem peer-to-peer network.[11] Peer-to-peer network merupakan konsep jaringan yang mana memberikan platform untuk masing-masing device yang tergabung di dalamnya untuk dapat berinteraksi satu sama lain tanpa melalui perantara maupun instruksi dari pusat.[12] Tetapi, interaksi ini dilakukan dengan standarisasi berupa protokol-protokol tertentu yang harus diikuti.[13] Kehadiran peer-to-peer network memberikan rasa aman kepada nasabah mengingat meskipun transaksi dilakukan secara online, namun mereka secara teknis berhubungan langsung dengan pihak yang bertransaksi dengannya layaknya transaksi konvensional.

SISTEM DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT)

Kehadiran peer-to-peer network dalam blockchain memberikan blockchain sebuah sistem yang disebut Distributed Ledger Technology.[14] Distributed Ledger Technology (DLT) pada dasarnya merupakan peningkatan dari Traditional Database yang mana seluruh data utama tersentralisasi oleh pusat. Penggunaan Traditional Database memiliki resiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan seluruh data utama tersentralisasi oleh pusat, sehingga apabila terjadi kegagalan penjagaan atau kerusakan hardware maka data yang tersimpan akan hilang atau tercuri oleh cyberattacks dan kerusakan hardware.[15]

Hal ini tentu merupakan sebuah kekhawatiran yang muncul baik kepada pengguna, dalam hal ini adalah nasabah, dan juga pusat, dalam hal ini adalah pihak bank. Dengan hadirnya DLT, saat ini dimungkinkan untuk otomatisasi transaksi yang dilakukan hampir secara langsung sekaligus menjaga dari adanya penipuan, kecurangan, ataupun usaha-usaha lain yang dapat mengganggu proses transaksi dan menjadi ancaman.[16] Terdapat dua atribut utama dalam penggunaan DLT; pertama, kemampuan untuk menyimpan, merekam, dan bertukar informasi dalam bentuk digital dengan pihak-pihak independen tanpa harus membutuhkan kehadiran pusat dan kedua, pemastian bahwa tidak adanya transaksi yang berulang tanpa sebab.[17]

BEBERAPA BANK DI DUNIA TELAH BERALIH KE TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Penggunaan blockchain telah digunakan oleh beberapa bank besar dunia, diantaranya, J.P. Morgan dan Citibank[18], serta beberapa bank lain yang sedang mengembangkannya seperti Goldman Sachs dan UBS.[19] Di Indonesia, penerapan blockchain memanglah memerlukan waktu.

Sebagai contoh, Bank Barclays dan start-up Israel berhasil menyelesaikan transaksi perdagangan melalui blockchain pertama di dunia. Transaksi ini dilakukan terhadap ekspor keju dan mentega senilai $100.000 dari Ornua, perusahaan Irlandia, kepada Seychelles Trading Company dimana umumnya membutuhkan 7 hingga 10 hari hanya dilakukan dalam 4 jam.[24] Blockchain diperhitungkan akan mengurangi biaya operasional bank hingga 13,5 sampai 15 miliar dolar dan biaya resiko hingga 1,1 sampai 1,3 miliar dolar tiap tahunnya.[25] Keberhasilan inilah yang semakin menarik perhatian banyak pihak, seperti Bank Central Asia (BCA) di Indonesia hingga BUMN seperti POS Indonesia yang mulai mendalami bahkan menerapkan sistem blockchain.[26]

Blockchain memang teknologi baru yang terus berkembang dan mengubah dunia[27], namun dibalik kehebatannya, blockchain bukan berarti sebuah program tanpa kelemahan. Beberapa diantara kelemahannnya adalah belum terdapatnya standardisasi terhadap program jaringan yang dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh jaringan bisnis[28]. Selain itu, belum terdapat perlindungan hukum terhadap pengguna blockchain mengingat perlindungan hukum adalah salah satu pilar utama dalam investasi dan ekonomi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap pengguna blockchain, apabila terjadi penipuan, kepailitan, dan hal-hal umum dalam bisnis akan menjadi suatu hambatan yang cukup besar[29]. Namun, bukan berarti jalan blockchain tertutup dengan hambatan-hambatan tersebut. Kebanyakan dari hambatan tersebut berawal dari masih awamnya blockchain ini. Dengan perkembangan teknologi, waktu, dan ilmu pengetahuan, bahkan terkait blockchain, tidak dapat diragukan bahwa blockchain akan menjadi pintu untuk aksesibilitas yang efektif, aman, dan dinamis terhadap kebutuhan nasabah.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 12/POJK.01/2017”).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 23/POJK.01/2019”)

Buku
Casey, M., Crane, J., Gensler, G., Johnson, S., & Narula, N. 2018. The impact of blockchain technology on finance: a catalyst for change. ICMB, International Center for Monetary and Banking Studies.
Lewis, R., McPartland, J., & Ranjan, R. 2017. Blockchain and financial market innovation. Economic Perspectives, 41(7)
Natarajan, H., Krause, S., & Gradstein, H. 2017. Distributed ledger technology and blockchain. World Bank.
Untoro, R., & Dewi, K. 2013. Pemetaan Produk dan Risiko Pembayaran Bergerak (Mobile Payment) Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Jurnal
Arief, L., & Sundara, T. A. 2017. Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT). Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 1(1).
Hadiana, A. I., Permana, Y. S., & Putra, E. K. 2019. Pemanfaatan Blockchain pada Pembangunan Sistem Informasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Prosiding SISFOTEK, 3(1)
Hadi, S., & Novi, N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking. Jurnal Ekonomi dan Bisnis OPTIMUM, 5 (1).
Sujadi, S., & Saputro, E. P. 2015. E-Banking: Urgensi Aspek Trust Di Era E-Service. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5).
Yeni, M., & Kumala, D. 2020. Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan pada Era Digital.
Guo, Ye, dan Chen Liang. “Blockchain application and outlook in the banking industry.” Financial Innovation2, no. 1.

Berita
Emily, Grafeo, “JPMorgan and Citi are using blockchain technology, and other banks are considering allowing clients to hold crypto in bank accounts, Bank of America research finds”, Market Insider, 23 Februari 2021 diakses dari https://markets.businessinsider.com/currencies/news/blockchain-technology-financial-institutions-jpmorgan-bitcoin-citi-cryptocurrency-transactions-btc-2021-2-1030114901 pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 21:55 WIB.
Kumparan, BCA Mau Pakai Teknologi Blockchain, Apa Sih Manfaatnya?, Kumparan Bisnis, 23 November 2019, diakses dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/bca-mau-pakai-teknologi-blockchain-apa-sih-manfaatnya-1sJGe5UpeHG/full pada Rabu 24 Maret 2021 pukul 05:16 WIB.
Marsya Nabila, BCA Klaim Sudah Mulai Terapkan Teknologi Blockchain, Daily Social Id, 24 Januari 2018, diakses melalui https://dailysocial.id/post/bca-klaim-sudah-mulai-terapkan-teknologi-blockchain pada Rabu 24 Maret 2021 pukul 11 WIB.
PYMNTS, “Standard Chartered Completes Cross-Border Payment In Less Than 10 Seconds”, PYMTS.com, 29 September 2016 diakses dari https://www.pymnts.com/news/blockchain-distributed-ledger/2016/standard-chartered-test-completes-cross-border-payment-in-under-ten-seconds/ pada Sabtu, 20 Maret 2021 21:30 WIB.
Techfor ID, Penerapan Blockchain di Indonesia, 16 Desember 2019 diakses dari https://www.techfor.id/penerapan-blockchain-di-indonesia/ pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 22.14 WIB.

Website
https://bri.co.id/info-perusahaan diakses pada 15 Juni 2020 pukul 08:09 WIB
https://sharingvision.com/pertumbuhan-internet-banking-di-indonesia/ diakses pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 22.00 WIB

[1] Lewis, R., McPartland, J., & Ranjan, R. (2017). Blockchain and financial market innovation. Economic Perspectives, 41(7), hlm. 1.

[2] Hadiana, A. I., Permana, Y. S., & Putra, E. K. (2019). Pemanfaatan Blockchain pada Pembangunan Sistem Informasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Prosiding SISFOTEK, 3(1), hlm. 12.

[3] Natarajan, H., Krause, S., & Gradstein, H. (2017). Distributed ledger technology and blockchain. World Bank, hlm IV.

[4] Yeni, M., & Kumala, D. (2020). Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan pada Era Digital, hlm. 2.

[5] Vide Pasal 41 ayat (1) POJK No. 12/POJK.01/2017 juncto POJK No. 23/POJK.01/2019.

[6] Yeni, M., & Kumala, D. Op.Cit., hlm. 5.

[7] Keamanan adalah kemampuan bank dalam melindungi informasi personal dari nasabah yang didapatkan dari transaksi elektronik terhadap pengguna yang tidak berwenang. Baca lebih lanjut pada artikel: Hadi, S., & Novi, N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking. Jurnal Ekonomi dan Bisnis OPTIMUM, 5 (1), hlm. 59

[8] Sujadi, S., & Saputro, E. P. (2015, July). E-Banking: Urgensi Aspek Trust Di Era E-Service. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5), hlm. 1.

[9] Untoro, R., & Dewi, K. (2013). Pemetaan Produk dan Risiko Pembayaran Bergerak (Mobile Payment) Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 5.

[10] Ibid

[11] Yeni, M., & Kumala, D. Op.Cit., hlm. 4.

[12] Ibid

[13] Arief, L., & Sundara, T. A. (2017). Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT). Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 1(1), hlm. 70.

[14] Natarajan, H., Krause, S., & Gradstein, H. Op.Cit., hlm. 1.

[15] Lewis, R., McPartland, J., & Ranjan, R. Op.Cit., hlm. 2

[16] Ibid.

[17] Natarajan, H., Krause, S., & Gradstein, H. Op.Cit., hlm. 3.

[18] Emily, Grafeo, “JPMorgan and Citi are using blockchain technology, and other banks are considering allowing clients to hold crypto in bank accounts, Bank of America research finds”, Market Insider, 23 Februari 2021 diakses dari https://markets.businessinsider.com/currencies/news/blockchain-technology-financial-institutions-jpmorgan-bitcoin-citi-cryptocurrency-transactions-btc-2021-2-1030114901 pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 21:55 WIB.

[19] Guo, Ye, dan Chen Liang. “Blockchain application and outlook in the banking industry.” Financial Innovation 2, no. 1 (2016), hlm. 1.

[20] M. Richard, “BCA Siapkan Implementasi Blockchain demi Efisiensi”, https://finansial.bisnis.com/read/20191123/90/1173658/bca-siapkan-implementasi-blockchain-demi-efisiensi, diakses pada tanggal Minggu Maret 2021.

[21] Marsya Nabila, BCA Klaim Sudah Mulai Terapkan Teknologi Blockchain, Daily Social Id, 24 Januari 2018, diakses melalui https://dailysocial.id/post/bca-klaim-sudah-mulai-terapkan-teknologi-blockchain pada Rabu 24 Maret 2021 pukul 05.11 WIB.

[22] Kumparan, BCA Mau Pakai Teknologi Blockchain, Apa Sih Manfaatnya?, Kumparan Bisnis, 23 November 2019, diakses dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/bca-mau-pakai-teknologi-blockchain-apa-sih-manfaatnya-1sJGe5UpeHG/full pada Rabu 24 Maret 2021 pukul 05:16 WIB.

[23] Yeni, Manovri, and Devi Kumala. Op.Cit. hlm. 2.

[24] Weiyangx: Barclays Bank completes its first blockchain-based trade-finance transaction, http://www.weiyangx.com/205645.html, 2016-09-09 dikutip dari Guo, Ye, dan Chen Liang. “Blockchain application and outlook in the banking industry.” Financial Innovation 2, no. 1 (2016)

[25] McKinsey, Blockchain—Disrupting the Rules of the Banking Industry, Report, dikutip dari Guo, Ye, dan Chen Liang. “Blockchain application and outlook in the banking industry.” Financial Innovation 2, no. 1 (2016).

[26] Techfor ID, Penerapan Blockchain di Indonesia, 16 Desember 2019 diakses dari https://www.techfor.id/penerapan-blockchain-di-indonesia/ pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 22.14 WIB.

[27] Casey, M., Crane, J., Gensler, G., Johnson, S., & Narula, N. (2018). The impact of blockchain technology on finance: a catalyst for change. ICMB, International Center for Monetary and Banking Studies.

[28] Lewis, R., McPartland, J., & Ranjan, R. Op.Cit, hlm 14.

[29] Ibid

Namun sebagai catatan, rata-rata citation yang digunakan untuk menjelaskan pihak ketiga merujuk pihak ketiga sebagai bank itu sendiri. E.g. citation no. 5 –> ” The technology allows the creation of a network that is “fully peer to peer, with no trusted third party,” such as a government agency or financial institution“

Published 27 April 2022

Implikasi Budaya Cancel Culture terhadap Nama Baik Individu Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Jean Alvita Belinda Putri

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan pesat teknologi semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sosial media menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan teknologi yang membantu manusia untuk saling berinteraksi. Selain untuk meningkatkan komunikasi, sosial media juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai media untuk menyuarakan demokrasi. Seiring dengan perkembangannya, sosial media tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kini, sosial media sering menjadi wadah untuk saling menghina, menyebarkan ujaran kebencian, memberitakan berita bohong (hoax), melakukan penipuan dan lain sebagainya. Supaya terhindarkan dari terjadinya dampak buruk yang dapat merugikan publik serta menyeimbangkan kepentingan manusia dalam dunia maya tersebut, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup etika dan pembatasan untuk berinteraksi di dunia maya salah satu nya ialah dengan adanya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Cancel culture adalah sebuah budaya dimana publik melalui media sosial melakukan pemboikotan kepada individu tertentu yang memiliki tingkat popularitas karena hal-hal tertentu yang dinilai buruk oleh masyarakat seperti rasisme dan etnis; pelecehan seksual; dan ujaran kebencian terhadap wanita, identitas gender non-biner, transphobia.^[1] Publik menganggap bahwa cancel culture ditujukan untuk memperkuat atau memberlakukan norma-norma yang menetapkan cara bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat^[2] seperti yang terjadi dalam fenomena cancel culture pada aksi “Black Lives Matter” atau “Stop Asian Hate”. Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School mengatakan bahwa strategi cancel culture ini pada umumnya menggunakan sosial media untuk mempermalukan seseorang dengan maksud memberikan hukuman dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari membatasi akses ke platform publik, merusak reputasi seseorang, dan mengakhiri karir seseorang hingga menghasut untuk melakukan penuntutan secara hukum.^[3]

Contoh faktual dari aksi cancel culture ini pernah dialami oleh salah seorang Youtuber ternama James Charles. James Charles merupakan seorang beauty Youtuber yang memiliki lebih dari 25.5 juta subscribers diboikot massa pada April 2021 karena tindakannya mengirimkan pesan yang mengandung unsur seksual kepada dua anak laki-laki dibawah umur.^[4] Hal tersebut memunculkan berbagai kemarahan dan kritik dari para penggemar James Charles. Akibat dari aksi cancel culture tersebut, Morphe selaku perusahaan tata rias yang mempekerjakan James sejak 2016 memutuskan hubungan kerja dengan sang YouTuber usai mencuatnya boikot massal yang dialami oleh James.^[5] Di Indonesia sendiri kasus cancel culture juga pernah menimpa salah satu perusahaan start-up terbesar yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih kerap disebut Gojek Indonesia. Pada tahun 2018, tagar #UninstallGojek sempat menjadi tranding dalam platform Twitter usai seorang Vice President Operations and Business Development dari Gojek Indonesia mengunggah postingan mengenai dukungannya terhadap komunitas LGBT.^[6]

Pada umumnya, bentuk daripada cancel culture serupa dengan tindakan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.^[7] Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih mencampuradukan konsep cancel culture dengan konsep ujaran kebencian (hate speech) ke dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.^[8] Suatu fenomena cancel culture akan berubah menjadi sebuah ujaran kebencian (hate speech) apabila unsur delik dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terpenuhi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu perkara ujaran kebencian (hate speech) berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut, disebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian (hate speech) diantaranya: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran Berita Bohong, dan segala tindakan yang mempunyai tujuan atau dapat berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.^[9]

Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE termasuk ke dalam unsur delik aduan. Delik aduan dapat diartikan bahwa untuk dapat melakukan proses hukum dibutuhkan adanya pengaduan.^[10] Setidaknya terdapat 3 (tiga) kejahatan yang termasuk kedalam kualifikasi delik aduan dalam KUHP yaitu bab XVI KUHP tentang penghinaan; kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengandaman serta penggelapan; dan kejahatan terhadap kesusilaan.^[11] Sebuah fenomena cancel culture dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi unsur delik yang di persangkakan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut :

Setiap orang: individu yang menjadi penyebar/sumber dapat menjadi tersangka/terdakwa apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
Dengan Sengaja dan tanpa hak: unsur ini harus dibuktikan dengan kepada siapa saja penyebar memberitahukan informasi/dokumen elektronik dan atas dasar tujuan apa yang dituju;
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: unsur ini terpenuhi apabila informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak;
Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: unsur ini pada dasarnya harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut oleh bantuan ahli bahasa dalam pembuktiannya. ^[12]

Pada dasarnya, fenomena cancel culture merupakan cikal bakal dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri adalah tindakan pelaksanaan hak berdasarkan kehendak diri sendiri secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkaitan.^[13] Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, cancel culture dapat menjadi bentuk kontrol dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Tidak hanya norma hukum yang bekerja, fenomena cancel culture dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan yang juga berfungsi sebagai penentu perubahan sikap serta perilaku seseorang dengan mengedepankan moralitas.^[14] Akan tetapi, perlu adanya limitasi terhadap perilaku cancel culture tersebut. Bentuk limitasi seperti minimal umur untuk dapat mendaftar akun sosial media, pembatasan terhadap konten-konten yang diunggah ke sosial media, pengisian data diri dan proteksi akun.

Leave a comment Cancel reply