Artikel Biotechnology & Genetic Engineering

Legalitas Pemanfaatan Chimera di Masa Depan: Hanya Angan – Angan?

by CTRL UGM|Published 20 May 2021

Oleh: Mutiara Anisah^[1], Irishtsany Indira Laily^[2]

“Science and technology are what we can do; morality is what we agree we should or should not do.” ~ E. O. Wilson.

Pernahkah kalian pernah berpikir bahwa mungkinkah terjadi persilangan antara manusia dengan hewan? Pasti jawaban yang terlintas adalah “mungkin saja”, kemudian terpikirkan kembali “apakah hal tersebut tidak melanggar etika?”. Namun. bagaimana apabila penemuan tersebut berguna untuk kehidupan manusia? Pertanyaan – pertanyaan seperti ini rasanya akan sangat berhubungan dengan diskusi penulisan kali ini, yaitu chimera.

CHIMERA, Makhluk Apakah itu?

Beberapa diantara kalian mungkin tidak asing dengan makhluk Chimera. Yap, Chimera merupakan hewan dalam cerita mitologi yunani yaitu makhluk dengan gabungan singa, ular, dan kambing. Namun bukan Chimera ini yang dimaksud dalam Diskusi kali ini melainkan Chimera dalam Bioteknologi. Chimera adalah organisme atau jaringan yang mengandung paling sedikit dua set DNA yang berbeda. Terdapat beberapa jenis Chimera. Pertama, Mosaics yaitu organisme yang mengandung populasi sel yang berbeda secara genetik yang berasal dari satu zigot. Kedua, Hibrida, yaitu organisme yang mengandung populasi sel identik secara genetik yang berasal dari persilangan dua spesies berbeda.^[3]

Metode yang digunakan dalam pembuatan Chimera berkembang dari masa ke masa, sehingga teknik pengembangan terdapat berbagai macam mulai tadi teknik konvensional hingga teknik modern. Pada metode konvensional mulai dari donasi organ antar spesies atau xenotransplantasi, teknik rekombinasi genetik. Sedangkan metode modern dilakukan dengan beberapa cara seperti menggabungkan Sel Punca dan embrio untuk menciptakan Chimera, kemudian teknik Kloning untuk menghasilkan embrio Human-Non Human.^[4]

MANUSIA X MONYET^[5]

Salah satu penemuan Chimera terbaru adalah Chimera gabungan monyet dan manusia yang diciptakan oleh ilmuwan asal Salk Institute di California.^[6] Dalam Laporan penelitiannya berjudul “Chimeric Contribution of Human Extended Pluripotent Stem Cells to Monkey Embryos Ex Vivo” yang diterbitkan pada Jurnal Cell dijelaskan bahwa manusia memiliki pluripotent stem cells (PSCs), yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi seluruh jenis sel lain dalam tubuh. Oleh karena itu, para peneliti bermaksud menciptakan chimera dengan cara menggabungkan PSCs tadi dengan kultur embrio primata monyet makaka (Macaca fascicularis) secara ex vivo^[7].

Melalui eksperimen tersebut ditemukan bahwa sel punca manusia dapat bertahan, memperbanyak diri, dan menciptakan keturunan sel baru di dalam embrio monyet makaka. Para peneliti juga melihat adanya komunikasi sel yang kemungkinan dapat membantu mengidentifikasi jalur perkembangan antara sel manusia dan monyet dalam embrio chimera. Eksperimen ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk aplikasi pengobatan regeneratif serta untuk menghasilkan organ dan jaringan untuk treatment transplantasi.

PRO DAN KONTRA: ETIK?

Perlu diketahui bahwa masih banyak penemuan – penemuan chimera dengan persilangan makhluk berbeda. Seperti contoh lagi adalah persilangan chimera babi dan manusia.^[8] Namun penemuan Chimera secara umum kerap menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ilmuwan. Alasan diciptakannya chimera dilatarbelakangi dengan langkanya organ transparansi di dunia, sehingga diharapkan Chimera bisa menjadi solusi atas kelangkaan tersebut.

Pertanyaannya apakah alasan diatas cukup untuk menjustifikasi dikembangkannya Chimera? Penemuan sebuah teknologi tidak bisa terlepas dari etika dan moral, sehingga sangat bergantung dengan penerimaan manusia.^[9] Maka disinilah bioetika berperan. Tom Beauchamp dan James F. Childress, ahli bioetika, mencetuskan 4 prinsip dalam bioetika, yaitu prinsip menghormati otonomi (respect for autonomy), prinsip tidak melakukan keburukan (non-maleficence), prinsip melakukan kebaikan (beneficence), dan prinsip keadilan (justice).^[10] Sehingga sebuah eksperimen diharapkan tidak menyimpang dari prinsip tersebut.

Kembali kepada pro dan kontra Chimera. Dalam artikel berjudul “Ethical arguments concerning human-animal Chimera research: a systematic review”^[11] yang menuliskan kategori – kategori alasan pro dan kontranya Chimera Manusia dan Hewan pada berbagai literatur. Pertama, dalam pembuatan Chimera dikhawatirkan akan berpotensi terjadinya penganiayaan hewan, penganiayaan manusia, dan penyalahgunaan bahan manusia. Kedua, Perlakuan terhadap Chimera kelak. Beberapa literatur menyatakan bahwa ditakutkan akan terjadi perbedaan perlakuan akibat dari status moralnya. Beberapa berasumsi bahwa chimera akan diperlakukan dengan status moralnya hewan, namun ada juga yang berpendapat bahwa status moralnya akan diperlakukan sebagai analog manusia.

Ketiga, potensi masalah yang akan diakibatkan adanya Chimera. Secara luas dalam segmen ini terdapat beberapa pendapat, yaitu berkaitan dengan implikasi metafisik, kemudian potensi adanya masalah sosial seperti kebingungan moral. Keempat, Efek Hilir yaitu bahaya yang dihasilkan dari penerapan Chimera dan sumber daya yang harus diinvestasikan. Argumentasi yang diberikan adalah mengenai bahaya pasien yang menggunakan transparansi organ chimeric, kemudian kepentingan pihak ketiga yang terdampak seperti pendanaan dan biosafety.

Jika diperhatikan secara umum, maka rata – rata permasalahan yang paling sering diperdebatkan adalah bagaimana status moral Chimera ini. Bagaimana tingkatan moral yang akan didapatkan? Tentu ini perdebatan yang cukup panjang. Berbagai aspek perlu diperhatikan dalam menentukan hal ini “apakah unnatural ini lumrah dan kita tidak melakukan ‘playing god’?” atau sebenarnya hal itu hanya justifikasi atas penolakan kemajuan teknologi? Entahlah pertanyaan ini sungguh sulit dan panjang untuk dijelaskan.

Singkatnya hal ini bisa didiskusikan sedikit menggunakan 2 pendekatan. Pertama, Deontologis. Pandangan ini menekankan pada martabat manusia, sehingga pandangan ini menganjurkan untuk tidak menggunakan manusia sebagai gabungan Chimera. Kemudian, menentang penggunaan Chimera dimasa depan apalagi eksperimen yang tidak terkendali. Kedua, Utilitarian. Pandangan ini cenderung mendukung pembuatan Chimera. Mungkin saja manfaat Chimera lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan. Apalagi Chimera diduga dapat digunakan untuk mempelajari obat baru yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha farmasi, sehingga eksperimen dapat berjalan dengan efisien. Manfaat lain yang diharapkan adalah transparansi organ.^[12]

Bagaimana hukum menanggapi hal ini?

Cepat atau lambat, hukum harus segera mengatur mengenai Chimera baik penggunaan, maupun pembuatannya. Meskipun terjadi zona abu – abu mengenai tingkatan moral. Adakah negara yang sudah mengatur hal ini? Jawabannya adalah tentu ada. Namun perlu diperhatikan selanjutnya adalah tidak semua aturan di negara – negara ini mengatur berbagai bentuk Chimera. Hal ini dikarenakan semakin modernnya teknologi dan metode yang digunakan untuk eksperimen Chimera dan hukum berjalan sangat lambat.

Seperti contoh^[13] adalah Negara Kanada dalam Assisted Human Reproduction ACT 2004 yang melarang pembuatan Chimera. Chimera disini hanya terbatas pada embrio manusia yang telah dimasukan sel non-human^[14]. Pengaturan yang serupa tapi tak sama terjadi pada negara Australia pada The Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2002. Singkatnya aturan ini mendefinisikan Chimera secara khusus, yaitu terdapat Embroys Chimera^[15] dan Embryos Hybrid^[16]. Untuk embroys chimera tidak diperbolehkan sama sekali untuk dikembangkan, berbeda dengan embroys hybrid yang boleh dikembangkan asalkan tidak lebih dari 14 hari. Maka dari sini ini, kiranya diperlukan kesepakatan dari seluruh pemegang stakeholder mengenai definisi yang jelas, batasan – batasan atau bahkan peregangan apa saja dalam pengembangan dan penciptaan Chimera. Tantangan yang paling mendasar adalah pembahasan filosofi mengenai tingkatan moral yang diberikan. Untuk sekarang, The International Society for Stem Cell Research (ISSCR) telah membuat sebuah pedoman berjudul “Guidelines For Stem Cell Research and Clinical Translation” yang setidaknya dapat menjadi dasar standar etika kesejahteraan hewan pada Chimera.

^[1] Mahasiswa Fakultas Hukum UGM (2018)

^[2] Mahasiswa SITH Biologi ITB (2019)

^[3] Kara Rogers, https://www.britannica.com/science/chimera-genetics, dikases pada tanggal 30 April 2021.

^[4] Nicole E. Kopinski, “Human-Nonhuman Chimeras: A Regulatory Proposal on the Blurring of Species Lines”, Boston College Law Review, Vol, 45, Issue 3, No. 3, 2004, http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol45/iss3/3.

^[5] Tao Tan, et all., “Chimeric Contribution of Human Extended Pluripotent Stem Cells to Monkey Embryos Ex Vivo”, Cell, Vol. 185, Issue 8, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.020.

^[6] Utomo Priyambodo, “Ilmuwan Biologi AS Sukses Ciptakan Embrio Hibrida Manusia-Monyet”, https://nationalgeographic.grid.id/read/132652329/ilmuwan-biologi-as-sukses-ciptakan-embrio-hibrida-manusia-monyet?page=all, diakses pada 3 Mei 2021.

^[7] Ex vivo adalah mengacu pada percobaan atau pengukuran yang dilakukan di dalam jaringan di luar tubuh organismenya

^[8] Laporan penelitian dapat diakses pada Jun Wu el al, “Interspecies Chimerism with Mammalian Pluripotent Stem Cells, Cells, Vol 168, Issue 3, 26 Janurari, 2017, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.12.036.

^[9] Nur Asmadayana el all, “Bioteknologi Modern:Aplikasi, Status, Isu Etika dan Perspektif Penyelidik dan Industri terhadap Prinsip Etika Utama”, Akademika, Vol 89, No. 1, 2019.

^[10] Yeremias Jena, “Bioetika dalam Bingkai Sejarah dan Metodologi.” Dalam Moralitas Lentera Peradaban Dunia, diedit oleh Ata Ujan, Andre, Kainama, Febiana R., Gunawan, T. Sintak, 315-341. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.

^[11] Koko Kwisda, et all., “Ethical arguments concerning human-animal chimera research: a systematic review”, BMC Medical Ethics, Vol. 21, No. 24, 2020, DOI: https://doi.org/10.1186/s12910-020-00465-7.

^[12] Nicole E. Kopinski, “Human-Nonhuman Chimeras: A Regulatory Proposal on the Blurring of Species Lines”, Boston College Law Review, Vol, 45, Issue 3, No. 3, 2004, http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol45/iss3/3.

^[13] Lihat pengaturan dari negara – negara lain pada Julian J. Koplin, et all., “Time to Rethink The Law on Part-Human Chimeras”, Journal of Law and The Biosciences, Vol. 6, Issue 1, Mei, 2019, DOI: https://doi.org/10.1093/jlb/lsz005.

^[14] chimera means

(a) an embryo into which a cell of any non-human life form has been introduced; or
(b) an embryo that consists of cells of more than one embryo, foetus or human being. (chimère)

^[15] chimeric embryo means:

(a) a human embryo into which a cell, or any component part of a cell, of an animal has been introduced (b) a thing declared by the regulations to be a chimeric embryo.

^[16] hybrid embryo means:

(a) an embryo created by the fertilisation of a human egg by animal sperm; or

(b) an embryo created by the fertilisation of an animal egg by human sperm; or

(d) an animal egg into which the nucleus of a human cell has been introduced; or

(e) a thing declared by the regulations to be a hybrid embryo.

ilustrasi : unsplash.com

Published 27 April 2022

Implikasi Budaya Cancel Culture terhadap Nama Baik Individu Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

ilustrasi : Freepik.com

Oleh : Jean Alvita Belinda Putri

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan pesat teknologi semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sosial media menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan teknologi yang membantu manusia untuk saling berinteraksi. Selain untuk meningkatkan komunikasi, sosial media juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai media untuk menyuarakan demokrasi. Seiring dengan perkembangannya, sosial media tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kini, sosial media sering menjadi wadah untuk saling menghina, menyebarkan ujaran kebencian, memberitakan berita bohong (hoax), melakukan penipuan dan lain sebagainya. Supaya terhindarkan dari terjadinya dampak buruk yang dapat merugikan publik serta menyeimbangkan kepentingan manusia dalam dunia maya tersebut, pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup etika dan pembatasan untuk berinteraksi di dunia maya salah satu nya ialah dengan adanya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Cancel culture adalah sebuah budaya dimana publik melalui media sosial melakukan pemboikotan kepada individu tertentu yang memiliki tingkat popularitas karena hal-hal tertentu yang dinilai buruk oleh masyarakat seperti rasisme dan etnis; pelecehan seksual; dan ujaran kebencian terhadap wanita, identitas gender non-biner, transphobia.^[1] Publik menganggap bahwa cancel culture ditujukan untuk memperkuat atau memberlakukan norma-norma yang menetapkan cara bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat^[2] seperti yang terjadi dalam fenomena cancel culture pada aksi “Black Lives Matter” atau “Stop Asian Hate”. Dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School mengatakan bahwa strategi cancel culture ini pada umumnya menggunakan sosial media untuk mempermalukan seseorang dengan maksud memberikan hukuman dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari membatasi akses ke platform publik, merusak reputasi seseorang, dan mengakhiri karir seseorang hingga menghasut untuk melakukan penuntutan secara hukum.^[3]

Contoh faktual dari aksi cancel culture ini pernah dialami oleh salah seorang Youtuber ternama James Charles. James Charles merupakan seorang beauty Youtuber yang memiliki lebih dari 25.5 juta subscribers diboikot massa pada April 2021 karena tindakannya mengirimkan pesan yang mengandung unsur seksual kepada dua anak laki-laki dibawah umur.^[4] Hal tersebut memunculkan berbagai kemarahan dan kritik dari para penggemar James Charles. Akibat dari aksi cancel culture tersebut, Morphe selaku perusahaan tata rias yang mempekerjakan James sejak 2016 memutuskan hubungan kerja dengan sang YouTuber usai mencuatnya boikot massal yang dialami oleh James.^[5] Di Indonesia sendiri kasus cancel culture juga pernah menimpa salah satu perusahaan start-up terbesar yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih kerap disebut Gojek Indonesia. Pada tahun 2018, tagar #UninstallGojek sempat menjadi tranding dalam platform Twitter usai seorang Vice President Operations and Business Development dari Gojek Indonesia mengunggah postingan mengenai dukungannya terhadap komunitas LGBT.^[6]

Pada umumnya, bentuk daripada cancel culture serupa dengan tindakan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.^[7] Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih mencampuradukan konsep cancel culture dengan konsep ujaran kebencian (hate speech) ke dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.^[8] Suatu fenomena cancel culture akan berubah menjadi sebuah ujaran kebencian (hate speech) apabila unsur delik dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terpenuhi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu perkara ujaran kebencian (hate speech) berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut, disebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian (hate speech) diantaranya: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran Berita Bohong, dan segala tindakan yang mempunyai tujuan atau dapat berdampak terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.^[9]

Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE termasuk ke dalam unsur delik aduan. Delik aduan dapat diartikan bahwa untuk dapat melakukan proses hukum dibutuhkan adanya pengaduan.^[10] Setidaknya terdapat 3 (tiga) kejahatan yang termasuk kedalam kualifikasi delik aduan dalam KUHP yaitu bab XVI KUHP tentang penghinaan; kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengandaman serta penggelapan; dan kejahatan terhadap kesusilaan.^[11] Sebuah fenomena cancel culture dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi unsur delik yang di persangkakan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut :

Setiap orang: individu yang menjadi penyebar/sumber dapat menjadi tersangka/terdakwa apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
Dengan Sengaja dan tanpa hak: unsur ini harus dibuktikan dengan kepada siapa saja penyebar memberitahukan informasi/dokumen elektronik dan atas dasar tujuan apa yang dituju;
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: unsur ini terpenuhi apabila informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak;
Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: unsur ini pada dasarnya harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut oleh bantuan ahli bahasa dalam pembuktiannya. ^[12]

Pada dasarnya, fenomena cancel culture merupakan cikal bakal dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri adalah tindakan pelaksanaan hak berdasarkan kehendak diri sendiri secara sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkaitan.^[13] Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, cancel culture dapat menjadi bentuk kontrol dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Tidak hanya norma hukum yang bekerja, fenomena cancel culture dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan yang juga berfungsi sebagai penentu perubahan sikap serta perilaku seseorang dengan mengedepankan moralitas.^[14] Akan tetapi, perlu adanya limitasi terhadap perilaku cancel culture tersebut. Bentuk limitasi seperti minimal umur untuk dapat mendaftar akun sosial media, pembatasan terhadap konten-konten yang diunggah ke sosial media, pengisian data diri dan proteksi akun.

Published 26 July 2021

Merefleksikan Konvergensi Hukum Telematika di Indonesia Melalui Upaya Penerapan Prinsip Net Neutrality Secara Proporsional

Oleh : Kristianus Jimy Pratama, Revan Ananda Putra

Perkembangan teknologi secara faktual telah mendorong pertumbuhan aspek digitalisasi di Indonesia secara signifikan. Pertumbuhan aspek digitalisasi tersebut kemudian terejawantahkan pada konstruksi dari konvergensi hukum telematika, dimana salah satu hasil luaran (output) dari konvergensi hukum telematika adalah pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber.[1] Salah satu pengaturan hukum pada ranah aktivitas dunia siber adalah berkaitan dengan penggunaan internet. Internet telah menjadi sarana perjumpaan internet service provider (ISP) dan pengguna secara berkelanjutan. Apabila ditinjau secara saksama, penggunaan internet secara khusus dalam bidang media dan telekomunikasi memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet sebagai sarana perjumpaan antara para pengguna secara kontinuitas telah menempatkan internet sebagai entitas yang bersifat luwes. Sehingga terdapat urgensi untuk mengatur penggunaan internet hingga pengawasan terhadap implementasinya secara komprehensif. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kerumitan dalam hal mengatur konstruksi internet.[2]

Salah satu bentuk pengaturan entitas internet di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP Postelsiar”). Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Postelsiar pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku usaha baik nasional ataupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, non diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip adil, wajar dan non diskriminatif yang termuat dalam ketentuan a quo memiliki nuansa yang sejalan dengan konstruksi prinsip network atau net neutrality. Pada dasarnya, prinsip net neutrality mewajibkan ISP untuk memperlakukan akses data yang dilakukan oleh seluruh pengguna secara non diskriminatif.[3] Melalui penerapan prinsip net neutrality secara mutlak, ISP tidak dapat melakukan pembatasan akses data terhadap pengguna internet secara diskriminatif. Selain itu dengan menerapkan prinsip net neutrality secara mutlak, aksesibilitas terhadap seluruh data dan jaringan komunikasi dapat dilakukan oleh para pengguna akan dilakukan pembatasan. Namun meskipun demikian, penerapan prinsip net neutrality belum diatur secara seragam dan belum menjadi suatu kewajiban internasional untuk dapat diadopsi secara universal. Sehingga masih terdapat ruang kebijakan bagi setiap negara untuk menentukan pendekatannya masing-masing dalam hal tata kelola internet. [4]

Apabila mencermati hubungan korelatif antara ketentuan a quo dan dinamika perkembangan telematika secara sehat, prinsip net neutrality seyogyanya diadopsi berdasarkan asas proporsionalitas. Penerapan prinsip net neutrality secara proporsional yang dimaksud adalah diterapkannya prinsip net neutrality dengan didasarkan pada nilai-nilai kewajaran. Dimana nilai-nilai kewajaran tersebut meliputi pada norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai kewajaran yang dimaksud adalah dengan membatasi para pengguna untuk mengakses konten negatif sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sekaligus untuk meminimalisir dampak diterapkannya prinsip net neutrality secara mutlak. Pembatasan terhadap konten negatif secara komprehensif namun tetap mempertahankan aksesibilitas data dan jaringan internet oleh pengguna secara wajar menunjukkan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara proporsional terbatas.

Penulis beranggapan bahwa prinsip net neutrality dapat diterapkan secara luwes, namun pengaturan secara lebih lanjut mengenai penerapan prinsip net neutrality juga diperlukan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum baik kepada ISP hingga para pengguna. Hal ini sejalan dengan pernyataan Edmon Makarim yang menerangkan bahwa penyelenggaraan jasa dan jaringan komunikasi harus dapat menjalankan prinsip net neutrality secara baik.[5] Selain itu, implementasi hukum juga harus mendapatkan dukungan masyarakat sehingga keberlakuan hukum juga memenuhi unsur sosiologis pembentukan norma hukum termasuk dalam kontruksi pembangunan hukum telematika.

Leave a comment Cancel reply